#iniruangkuHeadLine

Rencana Tata Ruang Muaragembong Masih Jadi Bancakan Elit

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pengembangan IV Bekasi (Muaragembong DSK) Versus Kepentingan Elit dan Penguaaa Wilayah

Mediatataruang.com – Bekasi Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 09.00 s.d. 11.00 wib diadakan Rapat Pembahasan Pengembangan Wilayah Utara Kabupaten Bekasi sebagai Usulan Muatan Tata Ruang Kabupaten Bekasi kedalam Revisi RTRW Jawa Barat Tahun 2009-2029 bertempat di Ruang Rapat Bupati Bekasi yang di Pimpin langsung oleh Pj. Bupati Bekasi yang dihadiri seluruh OPD dan Nara Sumber yang berkompeten.

Adapun salah satu hasil dari rapat tersebut adalah akan dibentuknya Forum RTRW dan pembahasan detail Rencana Perubahan Tata Ruang Wilayah Pengembangan IV Bekasi (Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Cabangbungin) pada agenda rapat selanjutnya.

Ada hal yang perlu kita cermati dalam proses rapat tersebut, diantaranya :

1. Minimnya informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap WP IV, baik secara kewilayahan dan sosial kemasyarakatan ataupun geografisnya, bahkan peraturan perundang-undangan yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan WP IV. Apalagi terhadap permasalahan yang ada di wilayah pengembagnan tersebut, terutama permasalahan Tenurial Kehutanan Muaragembong.


2. Tidak dilibatkannya unsur/lembaga terkait yang memiliki kewenangan di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya terutama untuk Kawasan Hutan tersebut, yaitu Perhutani BKPH Ujungkrawang sebagai Pengelola Kawasan Hutan di wilayah tersebut berdasarkan pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 4109 /Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Ujungkrawang seluas 11.655,42 Ha.


3. ATR/BPN Kabupaten Bekasi tidak dilibatkan untuk memberikan saran dan masukan terhadap rencana tersebut diatas dan seolah-olah hanya sebatas undangan saja, sedangkan ATR/BPN merupakan salah satu unsur lembaga yang tidak bisa dpisahkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di daerah.


Sedangkan pembahasan dalam rapat tersebut adalah adanya usulan “Perubahan Kawasan HPT (Hutan Produksi Tetap) yang dikelola oleh
Perhutani untuk dijadikan Kawasan Industri atau Pengembangan lainya.” Sedangkan pemilik operasional kawasan tersebut tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam perencanaan tersebut… BIG QUESTIONS??


Kita ketahui bersama bahwa Kawasan Hutan Muaragembong dan sekitarnya mulai di kuasai secara sporadic dengan berbagai cara tanpa melibatkan kehutanan dalam hal ini Perhutani, itu menjadi bancakan elemen kepentingan lainnya, sebagai contoh kasus adalah adanya ploting wilayah oleh Menara Group di kawasan hutan, telah munculnya Sertifikat Hak Milik, SPPT/PBB, Akta dalam Kawasan Hutan. Apakah dengan adanya Rancana perubahan Tata Ruang tersebut akan membereskan permasalahan tersebut atau akan melegalisasi kegiatan para pemangku kepentingan di kawasan tersebut.

Perlu kita fahami jelas kemana arah kebijkannya, jangan sampai Masyarakat Muaragembong tetap dijadikan objek penderita saja……… (*R.S.A. Koesoemajoeda, The Tarumanagara Center)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close