Harpan Sirna Oleh Si Penanggung Jawab

Mediatataruang.com – Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan hutan pada Pasal 6, mengatur “Penggunaan Kawasan Hutan melalui Izin Pinjam Pakai”. Sementara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan digantikan menjadi “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan”, sebagaimana Pasal 94 Ayat (4), nomenklatur “Penggunaan Kawasan Hutan melalui Izin Pinjam Pakai digantikan menjadi ”Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan”, yang terbagi menjadi dua kategori, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 dapat dilakukan :

a. pada Provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan hutannya; dan atau

b. pada Provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya

Apa yang dimaksud dengan kecukupan luas Kawasan hutan di dalam Peraturan pemerintah 23 tahun 2021 ini?

Apakah ini diartikan sama dengan pada Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaiu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010, dimana diatur batas 30% luasan Kawasan hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau (daratan).

Memperjelas makna “Kecukupan Luas Hutan” pada bagian penjelasan, di awal kalimat pada butir 1point a, tertulis : batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan.

Artinya, kecukupan luas hutan bukanlah batas 30% luasan Kawasan hutan yang harus dipertahankan namun, hal ini merupakan luasan proporsional yang diatur dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperhatikan kondisi tertentu, sebagaimana Pasal 41 :

(1) Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.

(2) Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan:

• biogeofisik;
• daya dukung dan daya tampung lingkungan;
• karakteristik DAS; dan
• keanekaragaman flora dan fauna.

(3) Dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, dan manfaat ekonomi dan produksi, Menteri menetapkan dan mempertahankan fungsi Kawasan Hutan.

(4) Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan serta fungsi Kawasan  Hutan, Menteri dapat melakukan upaya pemulihan lingkungan.

Artinya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedepan akan menerbitkan Keputusan tentang “Kecukupan Luasan Kawasan Hutan”, yang secara proporsional bisa jadi berbeda-beda di setiap propinsi dan tidak lagi dibatasi 30%.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan tentang Kecukupan luas Kawasan hutan, sebagaimana bagian Umum butir 3.c, sebagai berikut: ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupann luas Hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBP, sedangkan pada provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBP kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, Pasal 94 Butir (5), yaitu: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutan nya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Sementara Ayat (6), yaitu: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib: a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan b. membayar PNBP Kompensasi. Keduanya wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Membandingkan dua peraturan dimaksud, Nampak jelas perbedaan kewajibannya terutama dalam hal mengganti area Kawasan Hutan yang digunakan menjadi cukup membayar PNBP Kompensasi pada hutan Provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan hutannya yang otomatis upaya perbaikan tutupan hutan melalui reboisasi pada lahan kompensasi menjadi tidak ada.

• 

• 

PNBP Kompensasi Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor: 7/21 VS Program Strategis Nasional Jokowi

Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor

3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menjelaskan tentang Proyek Strategis Nasional sebagai proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kegiatan penyediaan Lahan Kompensasi Penggunaan Lahan Kompensasi sebetulnya dapat menjadi jembatan perantara dalam mendampingi program Pemerataan Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan.

Sebagai gambaran, pada Lahan Kompensasi yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/ Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, seiring proses penunjukan sebagai Kawasan hutan, pemegang izin/Persetujuan diwajibkan untuk melakukan Reboisasi. Kegiatan Reboisasi atau rehabilitasi sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung  Nomor: SK.42/PDASHL/SET.4/KEU.1/10/2020  Tanggal:

30 Oktober 2020, dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu: kegiatan penanaman, pemeliharaan Tahun I dan II, berpeluang menyerap lapangan pekerjaan 3 – 19 orang per Ha per kegiatan atau 9 sampai dengan 57 orang untuk 3 rangkaian kegiatan. Setara dengan Rp. 1.360.000,- sampai dengan Rp.27.540.000,- yang diserap oleh masyarakat dalam satu kegiatan dalam 1 Ha pada luasan lahan yang dilakukan Reoisasi maupun Rehabilitasi. Dimana kegiatan ini dapat disisipkan? Pada bagian bagian Z. Program Pemerataan Ekonomi abjad b. Perhutanan Sosial.

Setidaknya, hal ini dapat mendongrak upaya penurunan angka kemiskinan 12,76% di Provinsi Lampuang, 4,69% di Peovinsi DKI. Jakarta, 8,43% di Provinsi Jawa Barat, 11,84% di Provinsi Jawa Tengah, 12,80% di Provinsi DI Jogjakarta, 6,63% di Provinsi Banten, dan 4,45% di Provinsi Bali (Data BPS Tahun 2021).

baca juga Per Jam Hutan Indonesia Berkurang Seluas 149,84 Ha

PNBP Kompensasi Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor:  7/21 VS Peluang Penambahan luas Kawasan Hutan

Berdasarkan Data Statistik Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 dan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2017-2019, Jumlah Luas Daratan Kawasan Hutan berkurang 10.783.413,02 Ha atau Jumlah Luas Daratan dan Perairan Kawasan Hutan berkurang 10.356.826,02 Ha. Tingkat pengurangan 1.300 hingga 4,2 jt Ha dalam satu tahunnya, atau dengan laju pengurangan 0% sampai dengan 5,33% dalam satu tahunnya. Pengurangan luas Kawasan hutan besar-besaran terjadi pada tahun 2012 hingga 2014, kemudian menyusut relative lebih kecil luas penyusutannya dibanding tahun-tahun sebelumnya.

• 

Berdasarkan dua data statistic tersebut, pengurangan luas Kawasan hutan Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2011 – 2019, pada setiap jamnya berkurang seluas 149,84 Ha atau setara dengan 1.36 luas lapangan sepakbola per jam.

Pengurangan luas Kawasan hutan tersebut, diiringi pula dengan pengurangan tutupan luas hutan dan deforestasi. Berdasarkan pada Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2013 – 2019, laju deforestasi Kawasan hutan di Indonesia antara 0.19% sampai dengan 0,68 % atau setara dengan 223.323,90 Ha pada tahun 2017 dan 815.607,50 Ha pada tahun 2014 – 2015. Berdasarkan data tersebut, angka deforestasi lebih besar terjadi di dalam kawasan hutan dibanding di luar kawasan hutan. Khususnya pada tahun 2014 – 2015 angka deforestasi mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, atau seluas 1.092.181,50 Ha. Adapun

pada tahun 2020 angka Deforestasi berhasil diturunkan 75,03% dari 462.458,5 Ha di tahun 2018 – 2019 menjadi 115,46 Ha di tahun 2019 – 2020 (Sumber : Siaran Pers Nomor: SP. 062/HUMAS/PP/HMS.3/3/2021). Namun demikian, angka tersebut masih lah teramat luas dikarenakan luasannya masih setara dengan 1.052 lapangan sepak bola.

Berapa (harapan) kontribusi luasan lahan kompensasi jika tetap diterapkan dan tidak digantikan dengan PNBP Kompensasi? Berdasarkan data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, per tahun 2019 terdapat 242 pemegang IPPKH Tambang dan Non Tambang yang menggunakan Kawasan Hutan seluas 13.983,29 Ha, dan berkewaiban menyediakan lahan kompensasi seluas

20.019 Ha. Sementara yang sudah dipenuhi sebanyak 158 unit pemegang IPPKH mampu dan dapat menuntaskan pemenuhan kewajiban lahan kompensasi seluas 10,649.87 Ha, atau dengan kata lain 65,3% pemegang kewajiban IPPKH pada Provinsi yang luas Kawasan hutannya <30% dapat memenuhi kewajibannya sementara 34,7% lainnya menunggak kewajiban tersebut.

baca juga Indonesia Butuh Rp. 3.779 T untuk Atasi Perubahan Iklim

Berapakah persentase luasan potensi penambahan luasan hutan dari Lahan Kompensasi terhadap luasan hutan yang dipinjam pakai pada Provinsi dengan luasan hutan <30%?

Berdasarkan hasil olah data yang bersumber pda Data Statistik kementerian LHK tahun 2019, potensi penambahan luas hutan dari Kewajiban Lahan Kompensasi terhadap 242 pemegang IPPKH di Provinsi yang luasan Kawasan hutannya <30% adalah seluas 20.019 Ha., atau kontribusi penambahan luas hutan hasil lahan kompensasi terhadap luas daratan Kawasan Hutan pada provinsi dengan luas Kawasan hutan <30% adalah 12.071,42 Ha dari IPPKH Tambang dan 7.947,58 Ha dari IPPKH Non Tambang, atau berpeluang menambah total 1,33% – 4,61% terhadap luasan Kawasan hutan di 8 (delapan) Provinsi dengan luas Kawasan hutan <30%. Siginifikan atau Tidak Signifikan kah? Penting atau Tidak Penting kah? Melihat persentase luasan yang relative kecil antara 1,33 % – 4,61 % dapat dikatakan kecil, namun jika dikembalikan pada skala mikro upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, tambahan luasan hutan dari Lahan Kompensasi tersebut memberi harapan perbaikan kualitas lingkungan dan dukungan kehidupan bagi masyarakat sekitar beberapa tahun kedepan pasca dilakukan reboisasi, Setidaknya, hal ini pun dapat membantu upaya perbaikan tutupan lahan hutan dan non hutan, sebagaimana penurunan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2014

– 2019 (Data Statistik Kehutanan, BPS Tahun 2020).

Namun demikian, Rencana Kerja Kementerian LHK mencatat kenaikan indeks Tutupan Lahan dan Hutan, yang bernilai 58,30 pada tahun 2015, meningkat menjadi 62 di tahun 2019.

PNBP Kompensasi Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor: 7/21 VS Peluang Perbaikan Jasa Lingkungan

kualitas lingkungan hidup, tambahan luasan hutan dari Lahan Kompensasi tersebut

Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah: jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap (RUPES).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, mengatur pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, sebagaimana Pasal 143 (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit meliputi: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. pemulihan lingkungan; dan atau f. penyerapan danf atau penyimpanan karbon. Sementara merujuk Undang-undang Nomor 21 tahun 2014, Panas BUmi (Geothermal) masuk dalam Jasa Lingkungan Kawasan Hutan.

Adakah hubungan implementasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2021 dalam hal penghapusan Lahan Kompensasi menjadi PNBP Kompensasi terhadap Jasa Lingkungan?

Air merupakan komponen kehidupan manusia yang sangat memegang peranan penting dikarenakan banyak kehidupan manusia membutuhkan dukungan air. Hak atas air pada tingkat Internasional tercantum di dalam UN Declaration of Human Right of Water, yang secara umum deklarasi tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia tentang air diperlukan untuk menjamin kehidupan manusia yang bermartabat (UN General Assemby, 2010; UN-Water, 2013). Demikian pula dalam kesepakatan Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bahwa pemenuhan hak atas air ditetapkan dalam tujuan keenam, yaitu: “menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”.

Bagaimana dengan di Indonesia? negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh hak atas air tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) BAB VII, kondisi kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam, turut menjadi prioritas nasional. Pelestarian sumber daya alam terbarukan seperti hutan, air dan keanekaragaman hayati menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu parameternya, ketersediaan air, dijelaskan bahwa cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas.

Jasa lingkungan air tidak serta merta muncul begitu saja Ketika kewajiban penyediaan lahan kompensasi ditunaikan oleh pemegang IPPKH, namun ketersediaan air merupakan satu diantara sekian hasil akhir upaya perbaikan lingkungan dari lahan kompensasi yang ditanami/di reboisasi dan ditetapkan sebagai hutan.

Sebagaimana Rencana Kerja Kementerian LHK tahun 2021, satu diantara Program Prioritas 2, yang menepati posisi teratas adalah “Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang mencakup 3 kegiatan yaitu Pemantapan Kawasan Berfunsi Lindung, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau.

Berapa nilai kontribusi PNBP Kompensasi terhadap pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban Lahan Kompensasi? Berdasarkan pada data Pemenuhan kewajiban lahan kompenasi dan pemegang IPPKH dari hasil olah Data Statistik

Kementerian LHK, dari 242 pemegang IPPKH yang dibebani kewajiban lahan kompensasi dengan total luas 20.019 Ha, serta 158 pemegang IPPKH diantaranya telah menunaikan kewajibannya seluas 10,649.87 Ha, setidaknya terdapat selisih 9.369,13 Ha. Jika nilai penerapan PNBP Kompensasi diterapkan sebesar RP. 11.500.000,-/Ha, maka secara instant negara anak mendapatkan potensi PNBP senilai Rp. 107.744.955.000,-, sepadankah dengan upaya perbakan lingkungan yang kemudian harus dikeluarkan oleh negara.

Perlu diingat, PNBP terkait Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat dibagi hasilkan ke Daerah, karena PNBP yg dapat dibagi hasilkan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 11, UU No. 33 thn 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, adalah PNBP yg diperoleh karena pemanfaatan SDA, sementara PNBP terkait PKH bukan sebagai PNBP Pemanfaatan SDA. Karenanya, beban perbaikan lingkungan kemudian akan menjadi beban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bisa jadi kontribusi luasan Lahan Kompensasi dari pemegang IPPKH yang ditunaikan relative kecil dalam hal luasan, namun demikian dalam upaya mendukung Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, sebagai Program Prioritas 2 Kementerian LHK, penyediaan lahan kompensasi yang diriingi reboisasi dan penetapan sebagai hutan seharusnya dipandang penting dan tetap dipertahankan sebagai harapan diperbaikinya hak pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas air bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Setidaknya halnya ini dapat membantu 18,09% masyarakat Lampung, 0,18% masyakarat D.K.I Jakarta, 4,38% masyarakat Jawa Barat, 3,32 masyarakat Jawa Tengah, 3,15 masyarakat D.I. Jogjakarta, 2,8% masyarakat Jawa Timur, 1,6% masyarakat Banten dan 0,81 masyarakat Bali yang belum mendapatkan sumber air minum layak.

Masih ingatkah dengan program One Man One Tree, dimana satu orang masyarakat Indonesia diharapkan menanam satu batang pohon untuk memperbaiki tutupan hutan dan kualitas lingkungan hidup. Semua berasal dari hal yang sangat kecil, namun jika dilaksanakan secara Bersama-sama dan didukung kebijakan dan Pemerintah, akan memberikan dampak yang luar biasa.Sebagaimana halnya tertulis di dalam Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2021, “Kelestarian alam Indonesia harus selalu dijaga dan dirawat, alam telah membuat ekosistem alami yang menjadi tempat hidupnya ribuan jenis flora fauna serta membuat ekosistem sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dari jasa lingkungan yang dihasilkan”. Secara komitmen dan konsisten, penting untuk kita dukung Bersama. (*)