#iniruangkuHeadLine

Peluang Atau Kehancuran, Terbitnya Akta (SHM) dan SPPT dalam Kawasan Kehutanan

Mediatataruang.com – Bekasi, Kecamatan Muaragembong 90% wilayahnya merupakan Kawasan Kehutanan yang dikelola oleh Perhutani BKPH Ujungkrawang dan sisanya adalah kawasan yang di Enclave (dikeluarkan dari kawasan hutan ???). Jangankan pemukiman, gedung pemerintahan pun berdiri di Kawasan Kehutanan tersebut, sungguh miris ada apa dibalik semua itu.
Beradasarkan Peta Tophografi tahun 1853-1901 bahwa sangat jelas di Muaragembong (Ujung Krawang, Cabangbungin dan sekitarnya) sudah berdiri kawasan pemukiman dan pertanian. Itulah salah satu yang memicu keadaan Kecamatan Muaragembong larut dalam permasalahan Tenurial yang tidak terselesaikan.
Selain itu juga, saat ini sudah banyak SPPT, Penerbitan Akta dalam Kawasan Kehutanan tersbut, bahkan sampai terbit Sertifikat Hak Milik dalam Kawasan Hutan, saat ini yang sudah teridentifikasi dalam Kawasan tersebut sudah terbit 28 SHM dan belum ada penyelesaian yang serius dari semua unsur, baik Perhutani, Kementrian LHK, BPN dan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu sendiri. Bahkan sampai dengan tulisan ini dibuat, saya sudah membuat Surat Laporan ke KPK RI terkait permasalahan Tenurial yang dengan sengaja tidak diselesaikan, belum lagi permasalahan klaim dari berbagai pihak tentang penguasaan dan kepemilikan lahan tersebut.

Baca juga Rencana Tata Ruang Muaragembong Masih Jadi Bancakan Elit


Seiring permasalahan Tenurial yang tak kunjung selesai, Muaragembong saat ini terancam Hilang. Kawasan Muaragembong Utara, Singkil dan sekitarnya telah terjadi abrasi yang mengakibatkan kawasan pemukiman penduduk bergeser. Hal tersebut karena telah terjadinya penebangan sporadic pohon mangrove sebagai pelindung dan penahan abrasi oleh masyarkat petani tambak. Selain terancam hilangnya kawasan pemukiman di Pantai Utara Muaragembong akibat abrasi, Pantai Barat Muaragembong memiliki kelebihan lahan akibat sedimentasi dan apabila tidak di benahi

secara komprehensif maka hal tersebut akan memicu permasalahan tenurial yang baru.
Untuk itu seyogyanya pemerintah baik daerah maupun provinsi dan pusat agar melakukan upaya-upaya penyelamatan, diantaranya :
1. Perlunya Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap lembaga/instansi yang memiliki tanggung jawab kewilayahan di WP IV tersebut, yaitu Leading Sektor Utamanya adalah Perhutani dan ATR/BPN Kabupaten Bekasi. Sebesar keinginan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk merubah Kawasan Kehutan di WP IV, kalau yang memiliki kewenangan kehutanya (PERHUTANI) tidak dilibatkan maka kita tidak akan bisa merubahnya, apalagi ATR/BPN tidak akan bisa melakukan regulasi lainya di kawasan tersebut.
2. Perlunya Regulasi yang jelas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di WP IV, karena efek domino dari Perpres Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan Jabodetabekpunjur Pasal 138 huruf b angka 2 bisa melegalkan kegiatan-kegaitan yang dilaksanakan di WP IV.
3. Perlunya Transparansi, Kesepahaman dan Tanggungjawab terhadap Kawasan Kehutanan di Kecamatan Muaragembong dan sekitarnya, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih kepentingan dan kepemilikan di areal kawasan tersebut
Dan yang terpenting dari sekarang adalah perlunya kesadaran dari semua pihak untuk sama-sama mengurus dan membenahi Muaragembong. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita dan untuk kita Muaragembong yang  eksotis (*R.S.A. Koesoemajoeda The Tarumanagara Centre)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close