#iniruangkuHeadLine

“GARONG” Pupuk Bersubsidi

Mediatataruang.com – Problem pupuk bersubsidi seperti nya masih merisaukan kehidupan para petani, khusus nya di saat musim tanam tiba. Keluhan petani hampir tidak pernah berubah setiap tahun nya. Petani menuntut agar Pemerintah betul-betul hadir ketika para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Petani terkadang kebingungan tatkala pupuk menghilang dari pasaran. Yang lebih mengenaskan ternyata di sisi lain garong-garong pupuk bersubsidi terlihat masih gentayangan menunggu kelemahan dari manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi itu sendiri. Sekalinya lengah langsung para garong ini melakukan aksi nya.

 Di awal tahun ini petugas kepolisian berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan pupuk bersubsidi. Dua kasus tersebut terjadi di Blora dan Indramayu. Menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (PI), Bakir Pasaman, siapa saja bisa menjadi penyelundup pupuk subsidi. Mulai dari distributor hingga karyawan Pupuk Indonesia.

baca juga Potensi Kerugian Negara Atas PP23/2021 VS Peraturan Sebelumnya

Kemudian pada bulan Mei 2021, Polres Bima berhasil mengungkap penyelundupan pupuk bersubsidi di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Tim Tipidter Polres Bima menyita 10 ton pupuk bersubsidi jenis urea. Pupuk tersebut diamankan karena diduga diedarkan tanpa izin dan tidak sesuai prosedur.

Lalu pada bulan Juni 2021, Polda Riau berhasil menggagalkan penyelundupan pupuk bersubsidi dari Sumatera Barat (Sumbar) ke Provinsi Riau. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita 7 ton pupuk bersubsidi dari berbagai jenis.

Dan pada bulan Juli 2021, Polres Payakumbuh, Sumatera Barat, berhasil menggagalkan penyelundupan pupuk bersubsidi jenis NPK-Phonska, sebanyak delapan ton atau 160 karung. Para pelaku akan menyelundupkan dan menjual ratusan karung pupuk tersebut ke Riau.

Itulah serangkaian berita yang sempat meramaikan media sosial dalam waktu-waktu belakangan ini. Pupuk bersubsidi, rupa nya masih mengundang garong-garong untuk memanfaatkan kesempatan diatas kesempitan. Persis, seperti yang dijelaskan Dirut Pupuk Indonesia, garong-garong tersebut bisa siapa saja.

Catatan kritis nya adalah mengapa para garong ini seperti yang tidak jera dan terus-terusan melakukan perbuatan yang tidak terpuji ? Ketidak-jeraan ini apakah disebabkan oleh ringan nya hukuman yang diberikan kepada para garong pupuk bersubsidi selama ini atau karena sistem yang ada memang sangat memudahkan garong-garong untuk melakukan penyelundupan ?

Kebijakan pupuk bersubsidi, memang sudah sejak lama, kerap kali mengemuka menjadi masalah yang cukup menghebohkan. Problem klasik nya dan hampir setiap musim tanam tiba, petani selalu mengeluhkan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi.

Petani sering dibuat kelimpungan, mengapa pupuk bersubsidi menghilang dari pasaran. Kalau pun ada ternyata harga nya menjadi mahal. Raib nya pupuk bersubsidi ketika dibutuhkan petani, kelihatan nya sudah menjadi warisan kehidupan di kalangan kaum tani.

baca juga PNBP Kompensasi Jadi ledakan Berangkai Dalam Masalah Hutan

Bila Pemerintah serius untuk mencari solusi, mesti nya hal ini tidak perlu bertele-tele. Terkecuali memang masih ada oknum-oknum yang ingin melestarikan kondisi seperti ini. Lewat pendekatan teknokratik, aspiratif, top down – bottom up dan politis, Pemerintah pasti mampu merancang perencanaan yang akurat dan akuntabel.

Pertanyaan nya adalah apakah Pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam mencarikan pemecahan masalah nya ? Arti nya, hal-hal yang demikian, tidak harus seorang Presiden turun tangan mengingatkan nya. Cukup para Menteri ysng memiliki tugas dan fungsi nya saja.

Terkait penyelundupan pupuk bersubsidi, sebetul nya bukan hanya tahun ini terjadi. Beberapa tahun lalu pun, kita sudah sering mendengar soal penyelundupan pupuk bersubsidi ini. Modus operandi nya hampir tidak jauh berbeda. Garong nya pun mereka yang memiliki akses ke para pengelola pupuk bersubsidi.

Keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), juga mulai digugat kinerja nya. Sekali pun sebagian besar KP3 sedang mengalami “mati suri”, namun di lapangan belum ada lembaga lain yang secara efektip dapat melakukan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan pupuk bersubsidi.

Jangankan tidak ada kiprah KP3, ketika KP3 masih aktif pun kita sering saksikan ada nya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan para garong pupuk bersubsidi ini. Itu sebab nya, kita berharap agar KP3 ini kembali ditiupkan kembali ruh nya, sehingga mampu tumbuh dan berkembang, guna melaksanakan fungsi pengawasa yang lebih berkualitas lagi.

Ada perumpamaan yang menarik untuk dicermati, yakni soal “bebegig” yang ada di sawah-sawah. Bebegig atau orang-orangan yang dipasang di tengah sawah adalah untuk menakut-nakuti burung yang sering memakan padi yang sedang tumbuh. Cara ini memang jauh dari modern, namun bagi petani bebegig ini cukup efektip dan murah.

Kalau KP3 ini diidentikan dengan bebegig, harus nya lembaga ini mampu berkiprah lebih baik dari pada bebegig di sawah-sawah. Arti nya, burung saja takut kepada bebegig, masa garong-garong pupuk bersubsidi tidak takut kepada KP3. Sebagai alat bantu, KP3 sesungguh nya bisa bermanfaat dalam mewujudkan pola pengawasan kebijakan pupuk bersubsidi.

Tinggal sekarang bagaimana merevitalisasi KP3 agar mampu memerankan diri secara lebih nyata lagi. Jadi bebegig juga tidak apa-apa, asal ditakuti dan dihormati oleh garong-garong pupuk bersubsidi. (*Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja ).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close