#iniruangkuHeadLine

Diskusi Planologi sebagai Sains atau Engineering, Harga Diri atau Periuk Nasi (#2)

Mediatataruang.com — dari diskusi Planologi sebagai Sains atau Engineering, Harga Diri atau Periuk Nasi

Kawan seangkatan waktu kuliah dulu itu, berkata, “Tata ruang sakral banget ya? Bupati aja ga berani mengubah. Padahal ada investor yang ingin menanamkan modal di sana.”

Sebelum menjadi pejabat di kantor Kemenko Maritim, dia terlebih dahulu meniti karir di BPPT. Kini dilimpahi tugas sebagai salah satu dirjen di Kementerian ESDM.

Saya tak melihat waktu yang cukup leluasa untuk membicarakan esensi persoalan yang ditanyakannya. Hal yang sesungguhnya saya yakini dia maklumi. Karena sejatinya dia adalah sarjana Geologi, ITB. Sementara tujuan pertemuan kami di kantornya siang itu, bukan pula untuk membahas hal tersebut.

“Mungkin persoalannya karena rencana tataruang di daerah itu sudah memiliki kekuatan hukum. Berupa peraturan daerah yang disepakati dan disahkan atas persetujuan wakil rakyatnya. Siapa pun tak bisa semena-mena mengubah atau mengabaikan. Bahkan presiden pun harus mematuhi. Bagaimana pun, keberadaan perda tersebut merupakan amanah UU. Bisa jadi masalah hukum kan?”

Pembicaraan kami kemudian beralih pada topik yang lain. Hal yang merupakan agenda utama pertemuan siang itu. Sementara dalam hati, saya meyakini dia memaklumi perihal yang ditanyakannya. Sebab ilmu yang dulu ditekuninya saat sama-sama kuliah di ITB, merupakan kajian utama yang tak mungkin diabaikan para perencana tata ruang dan wilayah. Setiap kali pengampu pendidikan, ahli, dan praktisinya merumuskan gagasan dan pemikiran.

baca juga Planologi Sains atau Engineering, Harga Diri atau Periuk Nasi (#1)

Tapi beberapa bulan kemudian, lahirlah omnibus law yang kontroversial itu. Di dalamnya termasuk soal ‘membenahi’ kuasa dan kewenangan penataan ruang yang konon kerap dianggap ‘merepotkan’ — bahkan ‘menghalangi’ — investor yang ingin menanamkan modal.

Dalam diskusi ilmiah bertajuk ‘Bencana Palu: Refleksi Lingkungan, Teknis, Sosial dan Tata Ruang’ — yang diselenggarakan sekitar 2 minggu setelah gelombang tsunami dan fenomena likuifaksi menimpa sebagian sisi barat pulau Sulawesi — Prof. Dr. Budi Wijojo Adi Prakoso yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Laboratorium Geoteknik, Universitas Indonesia, menyampaikan pandangan. Bahwa kawasan tersebut sebetulnya sudah sejak lama diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan terdampak gempa bumi. Sebab di sana merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia (lihat: https://www.ui.ac.id/polemik-bencana-palu-melalui-kacamata-akademisi-dan-praktisi/).

Pada hari Jumat kelam yang jatuh pada tanggal 28 September 2018 itu, berlangsung 13 gempa yang saling bersusulan. Berpusat di kedalaman 10 km di jalur sesar Palu Koro. Mengguncang sebagian kawasan Sulawesi Tengah. Di antaranya meliputi Palu, Sigi, Parigi Moutong, dan Donggala. Sedimen pada kedalaman 200-300 meter di dasar laut — berasal dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palu — longsor. Kemudian menyebabkan gelombang tsunami lokal yang meluluh lantakkan kawasan di sana. Tercatat ribuan orang yang meninggal dunia. Belum terhitung ratusan yang hilang. Juga belasan ribu yang luka berat.

Tak hanya itu. Masyarakat di sana juga dikejutkan fenomena likuifaksi. Yakni amblasnya permukaan bumi yang sekonyong-konyong berubah jadi seperti bubur. Lalu tak mampu lagi menopang bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya. Menimpa kawasan seluas 180 hektar di Petobo dan 202 hektar di Jono Oge, kabupaten Sigi. Menyebabkan kehancuran luar biasa. Pada ‘ruang’ kehidupan yang sangat mungkin tak pernah terbayangkan oleh mereka yang tinggal dan beraktivitas di sana.

Baca juga Mau Rugi Berapa Lagi Dari PNBP Kehutanan ?

Tapi kemudian diberitakan, Walikota Palu saat itu (Hidayat) mengaku tak pernah menerima dokumen atau peta hasil penelitian zona bahaya likuifaksi di wilayahnya. Tentu saja keterangan tersebut disampaikannya berdasarkan penjelasan dari Dinas Tata Ruang mereka.

Planologi merupakan disiplin yang mengintegrasikan berbagai hal yang berperan dalam suatu ruang kota maupun wilayah. Ilmuwan maupun pakar yang mengaku mumpuni di bidang tersebut, memang tak harus menguasai detail setiap disiplin pengetahuan yang perlu dirangkumnya. Tapi paling tidak, dia wajib memahami. Seberapa penting dan strategisnya setiap unsur berperan dalam peta gagasan dan pemikiran keruangan yang dihasilkan. Bagi keberlangsungan kehidupan di sana.

Ahli yang meneliti soal bahaya likuifaksi tak wajib menyampaikan laporannya kepada sang Walikota. Tapi sebaliknya, kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap ruang wilayah dan kehidupan warga yang dia pimpin, wajib memahami hal tersebut sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Tentu saja melalui perangkat kekuasaan yang sesungguhnya telah menjadi amanah sekaligus kewenangan dia. Hal itulah yang semestinya menjadi intisari keberadaan perangkat Dinas Tata Ruang dalam organisasi yang dipimpinnya. Untuk mencari tahu, memaklumi, dan memahami segala ancaman dan potensi yang ada dalam ruang kehidupan kota maupun wilayah mereka.

Berlatar belakang pemahaman itu, wajar dan semestinya disiplin ilmu pengetahuan Planologi, menuntut syarat agar sosok yang ditunjuk bertanggung jawab dan melakoni tugas di Dinas Tata Ruang, adalah mereka yang kompetensinya telah ‘tersertifikasi’.

Tentu saja bukan sekedar ‘entry barrier’ bagi disiplin keilmuan lain untuk berkompetisi melakoni. Justru harus disertai rumusan pertanggung jawaban moral, perdata, dan pidana. Jika kemudian ternyata lalai atau tak mumpuni. Sehingga tak ada lagi yang menyatakan, tak tahu atau tak pernah mendapat laporan tentang bahaya likuifaksi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam diskusi ‘Planologi? Sains atau Engineering, Harga Diri atau Periuk Nasi’, kemarin, Firman Napitupulu menyampaikan keheranan terhadap bekal pengetahuan sejumlah sarjana Planologi lebih muda, ketika dia masih aktif bekerja, dulu. Hal yang kemudian ditanggapi balik oleh Deny Zulkaidi — Lektor Kepala pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangakan Kebijakan (d/h Teknik Planologi), ITB — dengan pernyataan,

” … tapi kemudian di pendidikan (seperti pemahaman Geologi Teknik, red.) hal itu kita bersihkan. Bahwa planologi itu, planner itu sebagai user … yang bikin peta geologi biarin anak geologi. Kita menginterpretasikan. Kalau geologinya seperti ini, cocoknya untuk apa. Jadi basic-nya dikembalikan lagi kepada yang kompeten. Kita hanya memanfaatkan sebagai the user.”

Saya masih ingat, ketika kuliah dulu, kami diwajibkan mengikuti mata kuliah Geologi Dasar maupun Geologi Teknik. Sebagai pengenalan. Tentu tak mungkin jadi ahlinya.

Bukankah tak kenal maka tak sayang?

Anda tentu bisa membayangkan jika ahli, pakar, maupun penguasa ilmu planologi, tak menguasai — apalagi jika tak pernah ‘diperkenalkan’ — tentang dasar-dasar pengetahuan geologi. Soal jenis dan karakter batuan yang menjadi lapisan bumi yang di atasnya mereka rancang dan cadangkan, untuk menopang kehidupan dan aktivitas manusia di sana. Sehingga tanpa beban moral, perdata, maupun pidana, menyusun dan mengajukan hasil kerjanya menjadi alas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu, 2010-2030. Meski tsunami dan likuifaksi kemudian meluluh lantakkan kawasan itu sehingga menyebabkan belasan ribu nyawa melayang, luka parah, dan tak tentu rimbanya.

Berbagai hal dalam kehidupan ini selalu memiliki kaitan dengan rencana. Untuk menggagas hingga menyelenggarakan diskusi yang menjadi rujukan tulisan ini pun, saya harus merencanakan sebaik-baiknya. Mungkin tak sempurna. Tapi setidaknya berupaya memenuhi kecukupan yang perlu. Seperti ketika memilih untuk menghadirkan 3 narasumber yang dianggap perlu dan mewakili kepentingan profesi planologi. Membicarakannya dengan masing-masing terlebih dahulu. Melakukan serangkaian riset perpustakaan yang perlu dan relevan. Serta berbagai hal lain yang tentu saja tidak sekonyong-konyong terjadi begitu saja.

Ketika suatu rencana melibatkan kepentingan yang lebih luas dari sekedar urusan pribadi; maka wawasan, kearifan, dan kepiawaian pemimpin akan amat sangat mewarnai, sekaligus berperan. Dalam hal melibatkan kepentingan umum — seperti hal yang berkaitan dengan disiplin pengetahuan sains dan engineering di bidang planologi — memang perlu dan patut dirumuskan landasan hukumnya. Agar tak selalu mengalah atau terabaikan oleh improvasi sesaat. Baik yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh nafsu kekuasaan maupun keserakahan. Tapi landasan konstitusional itu, bukan semata soal hak maupun pengakuan kompetensi. Tapi yang jauh lebih penting adalah, menyangkut tanggung jawab moral, perdata, hingga pidananya.

Setiap rencana sejatinya dirumuskan untuk hal yang lebih baik. Agar tak mengulangi kesalahan serupa. Mampu mewujudkan peluang. Memanfaatkan kesempatan. Meraih cita-cita. Dan seterusnya.

Dalam hal yang melibatkan kepentingan umum — seperti di bidang penataan ruang kota maupun wilayah — rencana harus mencakup unsur-unsur keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan bagi setiap yang tercakup dan dilibatkannya. Baik secara langsung maupun tidak. Tentang aspek-aspek yang terlihat dan dirasakan hari ini, maupun tidak.

Seperti permainan sepakbola, perencanaan bertujuan untuk memenang pertandingan. Mencetak gol sebanyak-banyaknya tanpa perlu kebobolan satu pun. Dari sanalah kemudian. berkembang konsep dan pemahaman pengelolaan (management) yang dikenal dengan istilah ‘pertahanan berlapis tiga’.

Pertama soal penjaminan mutu. Quality assurance. Memastikan tak ada prinsip-prinsip dasar yang terabaikan. Seperti soal keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan yang dijelaskan tadi.

Kedua tentang pengendalian mutu. Quality control. Untuk memastikan segala sesuatunya berlangsung sesuai kaidah dan kebijaksanaan yang sudah teruji validitas teori dan ilmu pengetahuannya.

Ketiga soal upaya pengembangan. Business development. Untuk mewujudkan peluang dan menghadapi tantangan yang ada.

Jika pengampu ilmu pengetahuan planologi, sebagaimana juga praktisi, ahli, dan pemikir-pemikirnya, mampu menguasai ketiga pemahaman itu, barulah layak dan pantas untuk memperjuangkan pengakuan kompetensi. Sebab pasti dapat meyakinkan masyarakat yang terlibat dan membutuhkan kehadiran mereka. Agar dapat menghadapi dan memecahkan persoalan yang mereka hadapi.

Bukan memaksakan status hanya berdasarkan ijazah yang diperoleh. Tapi tak pernah berani tampil di depan menjelaskan duduk persoalan dan mengakui kekeliruan pada bencana tsunami maupun likuifaksi di Palu hampir 3 tahun lalu itu. Atau longsor kawasan perumahan di Sumedang awal tahun kemarin.

Apalagi sampai kemampuan menuding dan menunjuk hidung sumber ketidak becusan yang mengabaikan keberadaan bidang ilmu pengetahuannya sehingga bencana demi bencana itu terjadi.

Saya akan menutup catatan diskusi kemarin pada tulisan berikutnya: dessert.

Mardhani, Jilal — 24 Agustus 2021

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close