#iniruangkuHeadLineNasional

Menguji Komitmen dan Konsistensi KLHK dalam Menjaga dan Merawat Kelestarian Alam

“Kelestarian alam Indonesia harus selalu dijaga dan dirawat, alam telah membuat ekosistem alami yang menjadi tempat hidupnya ribuan jenis flora fauna serta membuat ekosistem sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dari jasa lingkungan yang dihasilkan”

Mediatataruang.com – Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah: jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap (RUPES).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, mengatur pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, sebagaimana Pasal 143 (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit meliputi: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. pemulihan lingkungan; dan atau f. penyerapan danf atau penyimpanan karbon. Sementara merujuk Undang-undang Nomor 21 tahun 2014, Panas Bumi (Geothermal) masuk dalam Jasa Lingkungan Kawasan Hutan.

Adakah hubungan implementasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2021 dalam hal penghapusan Lahan Kompensasi menjadi PNBP Kompensasi terhadap Jasa Lingkungan?

Air merupakan komponen kehidupan manusia yang sangat memegang peranan penting dikarenakan banyak kehidupan manusia membutuhkan dukungan air. Hak atas air pada tingkat Internasional tercantum di dalam UN Declaration of Human Right of Water, yang secara umum deklarasi tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia tentang air diperlukan untuk menjamin kehidupan manusia yang bermartabat (UN General Assemby, 2010; UN-Water, 2013). Demikian pula dalam kesepakatan Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bahwa pemenuhan hak atas air ditetapkan dalam tujuan keenam, yaitu: “menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”.

baca juga PNBP Kompensasi Jadi ledakan Berangkai Dalam Masalah Hutan

Bagaimana dengan di Indonesia? negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh hak atas air tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) BAB VII, kondisi kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam, turut menjadi prioritas nasional. Pelestarian sumber daya alam terbarukan seperti hutan, air dan keanekaragaman hayati menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu parameternya, ketersediaan air, dijelaskan bahwa cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas.

Jasa lingkungan air tidak serta merta muncul begitu saja Ketika kewajiban penyediaan lahan kompensasi ditunaikan oleh pemegang IPPKH, namun ketersediaan air merupakan satu diantara sekian hasil akhir upaya perbaikan lingkungan dari lahan kompensasi yang ditanami/di reboisasi dan ditetapkan sebagai hutan.

Sebagaimana Rencana Kerja Kementerian LHK tahun 2021, satu diantara Program Prioritas 2, yang menepati posisi teratas adalah “Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang mencakup 3 kegiatan yaitu Pemantapan Kawasan Berfunsi Lindung, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau.

baca juga Mau Rugi Berapa Lagi Dari PNBP Kehutanan ?

Berapa nilai kontribusi PNBP Kompensasi terhadap pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban Lahan Kompensasi? Berdasarkan pada data Pemenuhan kewajiban lahan kompenasi dan pemegang IPPKH dari hasil olah Data Statistik

Kementerian LHK, dari 242 pemegang IPPKH yang dibebani kewajiban lahan kompensasi dengan total luas 20.019 Ha, serta 158 pemegang IPPKH diantaranya telah menunaikan kewajibannya seluas 10,649.87 Ha, setidaknya terdapat selisih 9.369,13 Ha. Jika nilai penerapan PNBP Kompensasi diterapkan sebesar RP. 11.500.000,-/Ha, maka secara instant negara anak mendapatkan potensi PNBP senilai Rp. 107.744.955.000,-, sepadankah dengan upaya perbakan lingkungan yang kemudian harus dikeluarkan oleh negara.

Perlu diingat, PNBP terkait Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat dibagi hasilkan ke Daerah, karena PNBP yg dapat dibagi hasilkan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 11, UU No. 33 thn 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, adalah PNBP yg diperoleh karena pemanfaatan SDA, sementara PNBP terkait PKH bukan sebagai PNBP Pemanfaatan SDA. Karenanya, beban perbaikan lingkungan kemudian akan menjadi beban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bisa jadi kontribusi luasan Lahan Kompensasi dari pemegang IPPKH yang ditunaikan relative kecil dalam hal luasan, namun demikian dalam upaya mendukung Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, sebagai Program Prioritas 2 Kementerian LHK, penyediaan lahan kompensasi yang diriingi reboisasi dan penetapan sebagai hutan seharusnya dipandang penting dan tetap dipertahankan sebagai harapan diperbaikinya hak pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas air bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar tahun 1945.

baca juga DPR RI Desak KLHK Berikan Sanksi ke Perusahaan Pemegang IPPKH yang Belum Bayar PNBP

Setidaknya halnya ini dapat membantu 18,09% masyarakat Lampung, 0,18% masyakarat D.K.I Jakarta, 4,38% masyarakat Jawa Barat, 3,32 masyarakat Jawa Tengah, 3,15 masyarakat D.I. Jogjakarta, 2,8% masyarakat Jawa Timur, 1,6% masyarakat Banten dan 0,81 masyarakat Bali yang belum mendapatkan sumber air minum layak.

Masih ingatkah dengan program One Man One Tree, dimana satu orang masyarakat Indonesia diharapkan menanam satu batang pohon untuk memperbaiki tutupan hutan dan kualitas lingkungan hidup. Semua berasal dari hal yang sangat kecil, namun jika dilaksanakan secara Bersama-sama dan didukung kebijakan dan Pemerintah, akan memberikan dampak yang luar biasa. Sebagaimana halnya tertulis di dalam Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2021, “Kelestarian alam Indonesia harus selalu dijaga dan dirawat, alam telah membuat ekosistem alami yang menjadi tempat hidupnya ribuan jenis flora fauna serta membuat ekosistem sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dari jasa lingkungan yang dihasilkan”. Secara komitmen dan konsisten, penting untuk kita dukung Bersama.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close