#iniruangkuHeadLine

Planologi Sains atau Engineering, Harga Diri atau Periuk Nasi (#1)

— preamble

Mediatataruang.com – Rabu malam lalu, 18 Agustus 2021 jam 19:30 – 21:30, saya menyelenggarakan diskusi terbatas. Bersama Andy Simarmata, ketua organisasi yang menaungi profesional di bidang penataan ruang wilayah dan kota. Lalu, Deny Zulkaidi. Salah seorang dosen (Lektor Kepala) pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB. Serta Firman Napitupulu yang beberapa bulan sebelumnya telah pensiun dari Kementerian PUPR. Tapi hingga kini, tenaga dan fikirannya masih dilibatkan sebagai Staf Ahli Utama bidang Pemukiman di kantor tersebut.

Saya dan ketiga pembicara yang hadir, pernah sama-sama mengenyam pendidikan S-1 di ITB. Walaupun berbeda-beda angkatan. Pada jurusan yang waktu itu bernama Teknik Planologi. Kini bagian dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan.

Tulisan ini merupakan bagian pertama. Katakanlah sebagai pembukanya. Appetizer.

Inisiatif mendiskusikan ‘planologi’ — sebagai bidang dari sains atau engineering (rekayasa) — sebetulnya tak terkait dengan pergantian istilah jurusan maupun fakultas, tempat kami pernah menimba ilmu perencanaan ruang wilayah dan kota dulu. Saya mungkin bisa menggantinya sebagai SAPPK, PWK, atau bahkan ’capruker’. Karena nama tak akan mampu mengubah esensi yang justru di angkat sebagai tema diskusi. Planologi, SAPPK, PWK, atau ‘capruker’ sebagai sains. Lalu satu lagi, sebagai bagian dari disiplin rekayasa atau engineering.

baca juga PWK Belum Merdeka ! Stakeholder Belum Siuman?

Sesungguhnya, kedua hal itu tak perlu dipertentangkan. Tapi patut dipahami: kapan, bagaimana, dan mengapa disiplin pengetahuan tentang ruang kota dan wilayah beserta segala kehidupan yang berlangsung di dalamnya itu, diperlakukan sebagai sains. Lalu kapan, bagaimana, dan mengapa pula sisi engineering-nya mengambil peran di depan. Atas pemahaman demikian, kita akan lebih mudah memaklumi proses ‘metamorfosis’ yang berlangsung di lingkungan akademis dan ilmu pengetahuan yang menggelutinya selama ini. Sehingga dipandang perlu untuk mengubah nama mereka. Dari Teknik Planologi ke Perencanaan Wilayah dan Kota, misalnya. Atau Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan yang sekarang.

Kita telah memaklumi (lihat Catatan Planologi, 18 Mei 2021, ‘Planologi is engineering’), sains merupakan disiplin yang lebih mengutamakan urusan ‘validasi’ terhadap teori-teori yang dikemukakan. Juga tentang bagaimana melakukan eksperimen yang kemudian bisa ‘direproduksi’ lebih lanjut. Termasuk menggeluti soal kecukupan pilihan metodologi yang digunakan. Khususnya ketika mengobservasi suatu fenomena (alam). Atas pendekatan pemahaman yang demikianlah, institusi yang semula bernama jurusan Teknik Planologi di ITB itu, mungkin merasa perlu mengubah diri dengan memasukkan frasa ‘Pengembangan Kebijakan’ di dalamnya.

Anggaplah seperti Tukul Rijanto menjadi Tukul Arwana. Sosok dan pribadinya tetap sama. Kocak.

Sejatinya, makna ‘kebijakan’ adalah sekumpulan konsep maupun asas yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga menjadi kaidah sekaligus pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dengan demikian, perumusan dan pengembangan hal yang dinamakan ‘kebijakan’ itu, tentu perlu didasari teori dan metodologi yang sudah tervalidasi. Hal yang telah melalui sebuah proses ujicoba yang kelayakan maupun kehandalannya dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah. Termasuk mengacu pada sejumlah fenomena yang telah disepakati kesahihannya. Berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang berkembang hingga saat kebijakan tersebut dirumuskan.

Kita bisa menggunakan contoh pada keberadaan sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi. Seandainya waktu itu ‘Sekolah Pengembangan Kebijakan’ sudah menjadi bagian integral dari jurusan ’Teknik Planologi’, dasar hukum yang sebelumnya menyatakan, ’sepeda motor bukan bagian dari moda angkutan umum’, sangat mungkin menjadi kertas kerja akademis yang dirumuskan pengampu pendidikan maupun sarjana-sarjana yang mereka hasilkan. Sebab, ‘pengembangan kebijakan’ demikian, tentu perlu didasari pada sejumlah teori, fenomena, maupun eksperimentasi yang sudah teruji validitasnya. Baik dari sudut pandang ‘ketertiban, kenyamanan, dan keamanan’ ruang jalan raya bagi semua masyarakat yang menggunakan. Kapasitas dan kemampuan institusi yang diamanahkan untuk mengelolanya, dan seterusnya.

baca juga Musibah Tak Kunjung Berakhir Bagi PWK

Dalam hal demikian, kesarjanaan Planologi lebih ditekankan pada kemampuan ’sains’-nya untuk merangkai sejumlah konsep dan asas yang berlaku, sebagai dasar pemikiran dalam ‘mengembangkan kebijakan’ penggunaan sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi.

Kini kita semua telah memaklumi, perkembangan teknologi digital mampu mendisrupsi begitu banyak hal. Kebijakan yang menyatakan ’sepeda motor tak boleh digunakan sebagai angkutan umum’ dipandang tak relevan. Validitas sejumlah teori yang mendasari perumusannya telah banyak diragukan. Juga tak sesuai lagi dengan perkembangan sekaligus tuntutan zamannya. Baik secara sosial, ekonomi, hingga budaya.

Dalam hal demikianlah kehadiran sarjana Planologi sebagai rekayasawan (engineer) diperlukan. Untuk menawarkan solusi terhadap persoalan ‘tanpa preseden’ yang harus dihadapi kota maupun wilayah. Sehingga tak menjadikannya sebagai pembiaran persoalan ikutan yang berkembang semakin liar.

Dari contoh sederhana yang diangkat dari ‘fenomena kehadiran sepeda motor di tengah kehidupan perkotaan’ di atas, maka pertanyaan utamanya adalah: adakah pemahaman, kesadaran, dan keinginan dari pihak-pihak yang terkait dengan hal itu untuk mencari, bertanya, hingga membutuhkan kehadiran ‘planologi’?

Maksud saya, wajar dan sangat dapat dimaklumi, jika berpuluh tahun belakangan ini, permakluman hingga kesadaran khalayak luas, tentang keberadaan disiplin yang dulu bernama ‘planologi’ dan kini pendidikannya di ITB telah berganti menjadi ’sekolah arsitektur, perencanaan, dan pengembangan kebijakan’ itu, semakin kabur dan menipis. Para pengampu pendidikan dan sarjana-sarjana yang menekuninya, seperti terkubur di balik semak kehidupan. Bukan karena mereka yang membutuhkan abai atau ingin meninggalkan. Tapi karena mereka tak tahu bahwa planologi merupakan disiplin sains maupun engineering yang berkapasitas, mampu, bahkan handal untuk menjawab kebutuhan dan persoalan mereka.

Ini adalah kecelakaan bersejarah dari disiplin planologi. Terlebih ketika lembaga-lembaga pendidikan serumpunnya telah menelurkan ribuan sarjana yang dianggap oleh sekelompok orang, perlu ‘dilindungi’ lapangan pekerjaannya. Lewat sertifikasi.

Salah satu pemicu dibalik gagasan menyelenggarakan diskusi dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke 76 kemarin, adalah perdebatan tentang pencantuman profesi planologi atau sarjana perencana wilayah dan kota, pada standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di instansi pemerintah. Hal yang bagi sebagian lainnya, paling tidak bagi saya pribadi, adalah sangat tak patut. Bahkan memalukan.

Bukankah pengabaian yang disaksikan pada rumusan kompetensi itu, sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa ’penguasaan sains dan engineering yang digadang’, sesungguhnya tak disadari — bahkan ta dirasakan — oleh mereka yang membutuhkan?

Itulah sebabnya pada subjudul berikutnya dari diskusi kemarin berbunyi, ‘antara harga diri dan periuk nasi’. Bagi siapapun yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan mengaku diri sebagai kelompok berilmu dan berpendidikan, semestinya justru menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan kepada lainnya yang tak seberuntung mereka. Bukan sebaliknya. Terlebih karena produk dan hasil kerjanya selama ini, ’tak dirasakan guna dan manfaatnya’. Selain untuk melaksanakan ketentuan administratif yang sudah ‘berlandaskan hukum’.

Ulasan lain akan saya susulkan pada tulisan berikutnya.

Mardhani, Jilal — 22 Agustus 2021

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close