#iniruangkuHeadLine

DPR RI : 341 Perusahaan Pengguna Kawasan Hutan Menunggak PNPB

Mediatataruang.com – Menjadi catatan penting atas capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Mengingat fakta adanya tunggakan PNBP penggunaan kawasan hutan per Desember 2020 sebesar Rp2,643 triliun dengan 341 wajib bayar. Belum lagi adanya putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan sebesar kurang lebih Rp19,8 triliun rupiah. Dari 15 kasus gugatan yang belum tereksekusi dan berpotensi menambah kas negara.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang membahas tentang laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020 dan Evaluasi Anggaran Tahun 2021.

“Ada 341 perusahaan yang belum membayar utang. Kalau saya jadi (Menteri) LHK, saya segel perusahaannya, tidak peduli siapa yang punya (perusahaan itu). Kalau dia utang tidak mampu bayar, kalau dia bilang rugi, maka tutup perusahaannya. Jangan bekerja, tetapi kalau masih bekerja dan bilang tidak mau bayar, ini suatu kejahatan yang luar biasa sekali,” tandas Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Pada kesempatan raker tersebut, Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan penjelasan mengenai LKPP Kementerian LHK Tahun Anggaran 2020 termasuk penjelasan atas temuan 16 permasalahan yang harus ditindaklanjuti yang terdiri dari permasalahan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan piutang PNBP, permasalahan belanja barang dan modal, serta permasalahan barang milik negara.

Selama periode tahun anggaran 2021 telah dilakukan beberapa kali refocusing dan realokasi APBN yang menyebabkan terjadinya perubahan postur anggaran dari kegiatan pada kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut (BRG).

Ia menerangkan, pagu anggaran Kementerian LHK termasuk BRG untuk Tahun Anggaran 2021 yang semula senilai Rp9,130 triliun mengalami refocusing sebesar Rp1,479 triliun atau 16,2 persen menjadi Rp7,651 triliun. Atas pagu anggaran refocusing sebesar Rp7,651 triliun dimaksud, sampai dengan periode 23 Agustus 2021 realisasi anggaran baru mencapai Rp3,541 triliun atau 46,28 persen.

“Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan fokus pada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan,” pungkas Sudin.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close