#iniruangkuHeadLine

Menteri LHK Terus Dorong Percepatan Penetapan Hutan Adat

Mediatataruang.com – Dampak pandemi Covid-19 yang telah dialami selama lebih dari satu tahun menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Selama periode tahun anggaran 2021 telah dilakukan beberapa kali refocusing dan realokasi APBN yang menyebabkan terjadinya perubahan postur anggaran dari kegiatan pada kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut (BRG).

Semua pihak harus bersiap ambil sikap untuk menghadapi ketidakpastian, di samping bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan fokus pada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam rapat, Menteri LHK menyampaikan beberapa poin laporan yang di pertanyakan oleh DPR RI, salah satunya terkait Hutan Adat.

KLHK bersama lembaga swadaya masyarakat terus mengembangkan dan melakukan dialog sesuai dengan arahan dari DPR untuk mendorong percepatan penetapan hutan adat. Hutan adat sendiri merupakan bagian dari program perhutanan sosial.

Berdasarkan data KLHK, penetapan hutan adat sejak 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 75 unit. Tahun ini sampai dengan Juli 2021 telah bertambah lima unit. Hingga sampai dengan 10 Agustus 2021 realisasinya sudah mencapai 4.721.389,78 hektare.

“Dari luas tersebut, 1.150.198 hektare adalah hutan adat, dengan rincian hutan adat yang telah ditetapkan seluas 59.443 hektare dan indikatif hutan adat 1.090.755 hektare,”ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta secara virtual, Kamis (26/8).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memastikan pihaknya terus mendorong percepatan penetapan hutan adat. Sejauh ini 80 unit telah ditetapkan untuk lahan seluas 59.443 hektare.

“Kelompok hutan adat yang sudah definitif mendapatkan SK, yaitu 80 unit. Tetapi dia menjadi definitif apabila sudah ada perda atau keputusan bupati,”ungkapnya.

Menteri Siti menegaskan untuk 59.443 hektare hutan adat yang sudah ditetapkan, terdiri dari 80 SK yang mencakup 42.038 kepala keluarga. Terkait status definitif yang membutuhkan peraturan daerah tersebut, Siti mengatakan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat hukum adat, maka KLHK mengambil kebijakan delineasi atau penarikan garis batas sementara wilayah hutan adat.

“Sehingga tidak boleh dipakai lagi untuk lain, dan tidak boleh diapa-apakan, kecuali untuk kelompok masyarakat adat tersebut sampai dengan dia mendapatkan perda lalu menjadi definitif,”tegas Siti.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close