Mediatataruang.com – Dalam Undang Undang No. 18/2012 tentang Pangan, yang dimaksudkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Pengertian Ketahanan Pangan ini mengingatkan kepada kita bahwa siapa pun yang diberi amanah untuk menakhkodai negeri dan bangsa Indonesia, mestilah memiliki kesungguhan untuk memperkokoh ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan jangan disepelekan, apalagi dipandang dengan sebelah mata. Hal ini penting disampaikan, karena mati hidup nya suatu bangsa akan ditentukan oleh sampai sejauh mana bangsa tersebut memiliki ketahanan pangan yang kokoh atau tidak.
Dari sekian banyak komponen bangsa, dalam kaitan nya dengan ketahanan pangan, yang nama nya petani perlu mendapat perhatian khusus. Ketahanan pangan petani jangan sampai melemah, khusus nya di kala pandemi covid 19 kini sedang gencar-gencar nya menyergap seluruh bangsa di dunia. Sebagai bangsa yang sebagian besar penduduk nya bermata pencaharian di sektor pertanian dalam arti luas, petani tentu harus diselamatkan dari serangan covid 19.
baca juga “GARONG” Pupuk Bersubsidi
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat ketahanan pangan itu sendiri. Intisari ketahanan pangan, sebetul nya ditentukan oleh tiga hal. Pertama, terkait dengan ketersediaan pangan. Kedua terkait dengan keterjangkauan dan ketiga berhubungan dengan pemanfaatan nya sendiri. Untuk meningkatkan ketahanan pangan petani, tentu ketersediaan pangan nya harus tercukupi. Petani dan keluarga nya jangan sampai tidak memiliki bahan pangan untuk dimasak, khusus nya yang disebut dengan bahan pangan pokok seperti beras.
Langkah Pemerintah untuk memberi beras dalam rangka bantuan sosial, disamping uang tunai, pada hakekat nya merupakan tindakan yang cukup tepat. Sebab, berdasarkan pengamatan yang menyeluruh, sekarang ini para petani banyak juga yang menjadi “net consumer”. Arti nya, pada saat panen berlangsung, mereka tidak lagi menyimpan gabah sebagai persediaan untuk digunakan di saat musim paceklik, namun sesuai dengan tuntutan nya, rata-rata mereka menjual hasil panen seluruh nya. Akibat nya, setiap hari mereka harus membeli beras.
Sisi ketersediaan, tentu menjadi faktor utama yang menunjukkan ketahanan pangan petani kokoh atau tidak. Kebijakan memberi bantuan sosial dalam bentuk beras, diharapkan agar penerima manfaat bansos, betul-betul memiliki bahan pangan pokok untuk dikonsumsi. Fakta selama ini menginformasikan, jika mereka diberi bantuan sosial seluruh nya dalam bentuk uang tunai, belum tentu mereka akan membeli beras. Jangan-jangan bakal dibelikan rokok atau pulsa telepon. Ini yang tidak boleh terjadi kembali.
Kedua terkait dengan keterjangkauan termasuk di dalam nya akses pangan itu sendiri. Soal akses pangan ini rupanya memperoleh catatan kritis juga dari Bank Dunia. Dalan salah satu laporan nya, Bank Dunia (World Bank) menyoroti permasalahan akses pangan di Indonesia, terutama untuk kelompok rentan dan miskin. Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyebut masalah fundamental ketahanan pangan di Indonesia, bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga keterjangkauan.
Menurut petinggi Bank Dunia ini, terjadi ketidakseimbangan pangan di Indonesia karena dinikmati oleh kelompok mampu saja dan tidak bisa diakses untuk kelompok miskin. Ini artinya, masyarakat golongan berpendapatan rendah mengalami food insecurities atau kerawanan pangan. Dalam kaitan nya dengan pandemi covid 19 dan keinginan untuk memperkokoh ketahanan pangan petani beserta keluarga nya, maka penanganan akses pangan harus ditangani secara seksana. Jangan sampai petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pangan.
Ketiga adalah soal pemanfaatan pangan yang lebih ditekankan kepada perilaku konsumsi masyarakat, khusus nya para petani. Perilaku Konsumsi petani, umum nya dapat ditelaah dari tiga hal yang saling terkait, yakni pengetahuan/wawasan, sikap dan tindakan. Pengetahuan seseorang akan menjadi landasan bagi diri nya untuk mempersepsikan apa yang dimaksud dengan konsumsi pangan petani.
Sebut saja soal pengetahuan terhadap bahan pangan pokok beras. Petani yang wawasan nya luas, pasti memahami dampak mengkonsumsi nasi yang berlebihan. Dampak buruk yang ditimbulkan nya pun tentu sudah dipahami nya. Orang yang kelebihan mengkonsumsi nasi, cenderung akan lebih gampang terserang penyakit gula ketimbang orang yang sudah meragamkan pola makan keseharian nya. Itu sebab nya banyak ahli gizi dan kesehatan menyarankan agar mereka yang usia nya sudah diatas 50 tahun, diharapkan mulai mengatur pola makan nya secara cerdas.
Mereka sudah harus mengurangi nasi dan mengganti nya dengan pangan karbohidrat non beras. Teman-teman di Badan Ketahanan Pangan menyebut ada 6 jenis Pangan Alternatif yang disarankan dapat mengganti nasi. Ke enam bahan pangan non beras itu adalah jagung, kentang, singkong, sagu, talas dan pisang.
Sikap dan tindakan seseorang dalam menyikapi perubahan komsumsi pangan petani juga merupakan masalah lain yang perlu kita cermati dengan seksama. Banyak petani yang enggan merubah sikap untuk tidak menggantungkan diri kepada satu jenis komoditas bahan pangan karbohidrat.
Sikap mereka tegas. Beras adalah satu-satu nya bahan pangan yang dapat menyambung nyawa kehidupan. Mereka tidak mau tahu bahwa di luar beras, sebetul nya masih ada bahan pangan alternatif lain yang dapat dikonsumsi. Tentu dengan nilai dan kandungan gizi yang tidak terlampau beda dengan nasi. Penghasilan petani yang terbatas, tentu saja membuat mereka tidak punya pilihan lain di luar nasi. Apalagi para petani yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat bantuan sosial.
Ketahanan pangan petani merupakan kebutuhan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Petani apa pun alasan nya harus diselamatkan dari sergapan covid 19. Selama ini serangan covid 19 lebih banyak di perkotaan. Hampir tidak terdengar ada petani yang terpapar covid 19. Kondisi ini tentu harus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai covid 19 menyerang ke perdesaan, khusus nya menyergap para petani beserta keluarga nya. Para pengambil kebijakan di daerah perlu betul-betul memperhatikan suasana ini dengan seksama.
Kebijakan Pemerintah yang menetapkan pangan sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sebetul nya merupakan keputusan yang sangat tepat. Pemerintah tentu sudah memahami benar peran pangan dalam kehidupan. Itu sebab nya, posisi pangan dalam urusan dan kewenangan Pemerintahan tidak dijadikan urusan pilihan. Sebagai urusan wajib, maka setiap Pemerintahan harus memberi porsi anggaran yang pantas bagi kegiatan pembangunan pangan. Salah satu nya terkait dengan pembangunan ketahanan pangan itu sendiri.
Akhir nya seirama dengan kebijakan Pemerintah menangani civid 19 agar segera dapat tertangani dan terkendalikan dengan baik, maka langkah untuk memperkokoh ketahanan pangan petani, memang harus kita sokong dengan sepenuh hati. Ketahanan petani harus diprioritaskan pencapaian nya. Kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan nya. Petani adalah pahlawan pangan yang tidak butuh tanda jasa. Untuk itu, sebagai balas budi kita kepada petani, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat ketahanan pangan mereka, agar dapat hidup lebih sehat. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jabar)
One Comment