#iniruangkuHeadLine

Transisi BPK ke BPN

Mediatataruang.com – Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 yang ditanda-tangani tanggal 29 Juli 2021, boleh jadi menjadi akhir penantian mereka yang mendambakan kehadiran lembaga pangan di tingkat nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan. 9 tahun bukanlah waktu yang pendek. Selama itu pula, bermunculan masalah pangan yang kerap kali susah untuk disolusikan sampai tuntas.

Sebagaimana disuratkan dalam Bab XII tentamg Kelembagaan Pangan Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 UU No. 12 Tahun 2012, keberadaan dan kehadiran Badan Pangan Nasional memang diarahkan untuk mempertegas penting nya ada lembaga pangan di tingkat nasional. Secara tersurat, isi Pasal-Pasal diatas, dapat dilihat berikut ini.

  • Pasal 126
    Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  • Pasal 127
    Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
  • Pasal 128
    Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Pasal 129
    Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
    sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.

Lewat Perpres ini Badan Pangan Nasional diberi kewenangan dan kuasa untuk melaksanakan kewenangan yang selama ini dilakulan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian Kuasa kepada Badan Pangan Nasional ini, secara rinci adalah sebagai berikut :

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan
Nasional dalam hal:
a. perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan
stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan
b. perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan
ekspor dan impor pangan.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal:
a. perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan
b. perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasakan
kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

baca juga Ketahanan Pangan Petani

Perpres 66/2021 adalah pengejawantahan dari Pasal 129 diatas. Jenis bahan pangan yang dikelola Badan Pangan Nasional adalah beras; jagung; kedelai; gula Konsumsi; bawang; telur Unggas; daging Ruminansia; daging Unggas; dan cabai.

Selanjut nya, yang tak kalah penting untuk kita kenali adalah di Ketentuan Peralihan yang bicara soal proses transisi. Di Pasal 45 disuratkan pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas
dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Lalu dalam Pasal 46 dijelaskan
(1) Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan
ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan pangan Nasional.
(2) Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dialihkan menjadi
perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Pangan Nasional.
(3) Pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan presiden ini dan
berkoordinasi dengan Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara.

Dalam BAB I Perpres 66/2021 tentang kedudukan nya BPN merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPN dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas utama nya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Ada 11 fungsi yang dimintakan kepada BPN, diantara nya melakukan koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Selain melakukan koordinasi perumusan kebijakan, BPN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi pelaksanaan nya. Ditelaah lebih mendalam, dalam waktu yang sesegera mungkin, BPN harus mampu menjalankan peran strategis untuk mewujudkan swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Sedangkan fungsi-fungsi lain adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyarat an gizi pangan ; Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; Pengembangan sistem informasi pangan; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Badan Pangan Nasional.

Batas waktu 1 tahun, bukanlah waktu yang lama untuk berbenah diri. Selain melakukan penataan kelembagaan, kepegawaian, perlengkapan, pendanaan dan lain sebagai nya, ternyata kita pun kerap kali akan dihadapkan pada berbagai masalah klasik yang selalu berulang setiap tahun. Sebut saja soal merosot nya harga cabai sekatang ini. Banyak keluhan petani cabai yang mempertanyakan mengapa Pemerintah tidak mampu menjamin harga agar petani cabai tidak dirugikan. Petani cabai benar-benar menunggu kehadiran negara untuk mencarikan jalan keluar nya.

Masa transisi dari Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional, sangat memerlukan keseriusan seluruh pihak dalam menangani nya. Bukan saja dibutuhkan pemahaman yang lebih utuh dari para pegawai tentang tugas dan fungsi di lembaga baru nya, namun mereka pun tidak membiarkan masalah pembangunan pangan yang tengah terjadi selama ini. Namun begitu, kita percaya berbekal pengalaman selama ini, khusus nya mereka yang banyak terlibat dalam kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan, akan menjadi bekal yang cukup berharga dalam mewujudkan Badan Pangan Nasional ke arah yang diharapkan nya.

Akhir nya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 BAB X Ketentuan Penutup dari Perpres 66/2021, menjadi cukup jelas bagaimana pisisi Badan Ketahanan Pangan menjelang berlaku nya Badan Pangan Nasional. Di Pasal tersebut dinyatakan pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 90) sepanjang yang mengatur Badan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semoga keberadaan Badan Pangan Nasional menjadi solusi cerdas untuk menyelesaikan soal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan itu sendiri. Penantian 9 tahun, mudah-mudahan akan membawa berkah bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khusus nya yang terkait dengan urusan Pemerintahan di bidang pangan. (* Entanh Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jabar).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close