Tata Kelola RHL Dianggap Buruk dan Gagalkan Proyek Rehabilitasi DAS Milyaran Rupiah
Mediatataruang.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemulihan harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah menginstruksikan untuk memulihkan lingkungan secara maksimal.
Siti mengakui beban lingkungan saat ini makin berat. Untuk itu, ketaatan dunia usaha terhadap aspek lingkungan sangat penting.
Menurutnya, UPT DAS paling mengetahui kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing dalam hal ini BPDASHL Dodokan Moyosari Provinsi NTB.
Sebagaimana diketahui, Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.Tujuan akhir program ini adalah tetap terjaganya daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.
Evaluasi RHL diperlukan dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan RHL, menekan risiko kegagalan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Begitupun dalam menetapkan perangkat kriteria dan indikator keberhasilan RHL di BPDASHL Dodokan Moyosari Provinsi NTB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran .
Proyek Rehabilitas Hutan dan Lahan Senilai Miliran rupiah yang diketahui Gagal total dan yang direncanakan akan dilakukan upaya Penyulaman Kembali, hingga kini belum juga direalisasikan oleh tiga perusahaan selaku pihak pelaksana dan penanggung jawab proyek tersebut.
Dari hasil investigasi dan Pantauan langsung sejumlah awak media di lapangan beberapa pekan lalu, di Desa Riwo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, NTB sungguh miris melihat realita di lokasi yang menjadi objek kegiatan RHL yang menghabiskan anggaran hingga mencapai miliaran rupiah.
Pasalnya, terlihat jelas sejumlah bibit pohon yang ditanam itu gagal tumbuh, bahkan beberapa pohon yang tersisa sebelumnya kini sudah tiada lagi (mati red), bukan hanya itu lahan yang menjadi objekpun masih terlihat gundul dan gersang. Bukan hanya pada penanaman pohan yang ada, namun kegagalan itu juga dinilai dari tidak adanya kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemupukan pohon yang mereka tanami.
Program Gagal total ini diketahui sudah hampir tiga tahun lebih lamanya penanaman yang dilakukan, Namun kondisi ril program RHL ditingkat lapangan Semua pohon yang ditanami tidak satupun yang tumbuh.
“Program RHL yang dikerjakan oleh tiga CV tersebut berada dibeberapa diwilayah Kabupaten Dompu, sala satunya yaitu, Wilayah Desa Anamina Desa Banggo, dan Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kuat dugaan hampir semua pohon yang ditanami oleh mereka hampir semua tidak ada yang tumbuh, hal itu kami ketahui berdasarkan temuan dilapangan serta informasi masyrakat sekitar dan beberapa media online yang memberitakannya,”ujar Yatim Gatot, salah seorang anggota Legislatif saat dikonfirmasi.
Yatim menyebutkan, memang harus dilakukan pembuktian terkait dengan penggunaan anggaran negara ini, apalagi penggunaan anggaran dalam program RHL nilainya cukup besar, maka pemenang tender dari program ini harus bertanggung jawab.
“Mereka sudah mencairkan anggaran, sudah melakukan penanaman sampai jeda waktu tiga tahun dengan proses pemeliharaan pohon, terus buktinya sekarang itu mana?” Dipertanyakan Yatim.
Seperti diketahui, batas waktu kontrak yang dibuat dan disepakati oleh pihak pemenang tender bersama pihak pemerintah yaitu, selama tiga tahun lamanya. Jika di hitung dari mulai penanaman tahun 2018 sampai 2021 Artinya batas waktu program RHL itu sudah berakhir.
Keberadaan program RHL senilai Miliran rupiah tersebut jelas seolah ada permainan antara pemerintah terkait dengan pihak pemenang tender, agar program yang diketahui Gagal total itu bisa diloloskan pencairan anggaran tahap terakhir hinga merekapun Berdalih pada penanaman Kembali pohon yang ada, namun hingga saat ini pihaknya mereka belum juga ada reaksi. **
