#iniruangkuHeadLine

Tantangan Badan Pangan Nasional

Mediatataruang.com – Badan Pangan Nasional (BPN), sejak 29 Juli 2021, resmi dibentuk oleh Pemerintah. Lembaga pangan tingkat nasional ini, dilahirkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021. BPN dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Kehadiran BPN diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pangan yang hingga kini masih belum dapat diselesaikan sampai tuntas.

Sejak Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diterbitkan, banyak pihak berharap agar di negeri ini segera terbentuk lembaga pangan di tingkat nasional. Harapan ini sebetul nya telah diamanatkan dalam Pasal 126, 127,128 dan 129 UU No. 18/2012 diatas. Sayang nya, sekali pun banyak pihak yang menyuarakan keinginan tersebut, para pengambil kebijakan masih belum berkenan untuk melahirkan nya. Baru setelah 9 tahun kemudian, Pemerintan Jokowi/Maruf menyepakati ada nya lembaga pangan di tingkat nasional tersebut.

Catatan kritis nya adalah apakah betul dengan hadir nya BPN, maka persoalan pangan di tanah merdeka ini bakal dapat tertuntaskan ? Apakah BPN akan mampu “melawan” mafia pangan yang telah cukup lama menguasai dunia perpanganan ? Apakah BPN akan dapat memberi solusi cerdas seandai nya terjadi polemik antara yang menginginkan impor pangan dan yang tidak ? Dan pertanyaan-pertanyaan lain, yang umum nya masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Presiden Soekarno pernah menyatakan pangan menyangkut mati dan hidup nya suatu bangsa. Akibat nya wajar bila Pemerintah perlu sungguh-sungguh untuk mengelola nya. Kita tidak boleh main-main dengan urusan pangan. Sekali nya kita keliru menetapkan kebijakan soal pangan, maka yang menjadi taruhan nya adalah nyawa kehidupan. Sebab, bagi bangsa Indonesia, pangan merupakan sumber kehidupan sekaligus penghidupan sebagian besar warga bangsa.

Di sisi lain, ada juga kalangan yang berpandangan kehadiran BPN dalam panggung pembangunan jangan sampai menambah beban negara. BPN harus betul-betul mampu mempertontonkan kelebihan dibanding dengan kekurangan nya. BPN perlu menjadi solusi atas seabreg masalah pangan di madyarakat. Untuk itu, Kepala yang bakal diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden ini, mestilah sosok yang tangguh dan memahami benar apa yang dimaksud dengan pembangunan pangan. Sosok yang dibutuhlan bukan pakar yang hanya pinter berteori, namun sosok yang juga memahami teknis pelaksanaan nya.

baca juga KONTRADIKSI PP 23 2021 TENTANG KEHUTANAN DARI SISI TATA RUANG

BPN pasti akan berhadapan dengan “mafia pangan” yang hingga kini masih belum kelihatan batang hidung nya. Mafia inilah yang banyak mengatur perkembangan pangan di negeri ini. Menjawab tantangan semacam ini, seorang Kepala BPN, jelas bukan sosok yang gampang menyerah bila menghadapi tekanan. Bukan juga orang yang mata nya langsung melotot bila melihat lembaran-lembaran merah bergambarkan Soekarno/Hatta. Kepala BPN seharus nya dipilih orang yang memiliki model kepemimpinan kuat dan telah teruji seiring dengan petguliran jaman. Arti nya akan menambah masalah bila sosok yang dijadikan Kepala BPN adalah orang asing di bidang pangan.

Ditelaah dari struktur organisasi yang dimintakan sesuai Perpres 66/2021, Kepala BPN akan dibantu oleh Sekretaris Utama dan tiga Deputy. Ketiga Deputy tersebut yaitu : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan. Deputi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat, 3 (tiga) Subdirektorat dan 3 (tiga) Seksi. Direktorat sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu ada juga lembaga pengawas, unit pendukung seperti pembentukan maksimal 3 (tiga) Pusat dan unit pelaksana teknis.

Dengan struktur organisasi yang demikian, mesti nya BPN akan lebih mampu melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang pembangunan pangan ketimbang dengan Badan Ketahanan Pangan saat ini. Sejak Dewan Ketahanan Pangan dibubarkan setahun yang lalu, terasa benar simpul koordinasi pembangunan pangan antara Pusat dan Daerah menjadi tidak optimal. Belum lagi dengan ada nya pandemi covid 19, membuat komunikasi ikut terganggu. Dengan hadir nya BPN, beberapa kelemahan yang terjadi selama ini dihatapkan akan mampu tereleminir, sehingga pembangunan pangan akan benar-benar dapat diselenggarakan secara maksimal.

Di dalami dari madhab perpanganan yang ada, pembangunan pangan akan bermuara kepada pencapaian swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Atas dasar yang demikian,

swasembada pangan dapat diartikan mampu memenuhi kebutuhan sendiri dari negeri sendiri dan mampu memberi kepada negeri lain. Sedangkan menurut ketetapan Lembaga Pertanian dan Pangan Dunia (Food and Agriculture/FAO) 1984, suatu negara dikatakan swasembada pangan jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang

memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Tiga Deputy yang membantu Kepala BPN, rupa nya memikul beban yang cukup berat. Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan tantangan pembangunan pangan yang saat ini harus kita hadapi. Deputy yang menangani ketersediaan dan stabilisasi pangan memiliki kehormatan dan tanggungjawab untuk membangun sinergi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Di masa pandemi covid 19 dan masih terjadi nya iklim ekstrim, menuntut kepada Deputy ini untuk mampu menciptakan terobosan guna memperkokoh ketersediaan pangan, khusus nya beras. Selain bahan pangan pokok ini diberikan sebagai bantuan sosial bagi rakyat miskin, cadangan pangan yang kuat, juga akan membendung keinginan oknum-oknum yang sering bicara tentang perlu nya impor beras.

BPN sendiri, mesti nya berkemampuan untuk mewujudkan nya. Stabilisasi pangan harus tetap terjaga dan terpelihara secara kondusif. Kebijakan penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), diharapkan mampu menciptakan keuntungan bersama antara produsen dan konsumen pangan.

Petani sebagai produsen tentu akan memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan rakyat selaku konsumen juga bakal mampu membeli pangan sesuai dengan daya beli yang dimilili nya. Kata kunci tercipta nya stabilisasi pangan, sekira nya kita memiliki ketersediaan pangan yang kuat. Deputy inilah yang diharapkan akan mampu memberi solusi terbaik nya.

Deputy kerawanan pangan dan gizi, tentu memiliki tugas khusus yang tak kalah penting nya dengan Deputy lain nya. Salah satu masalah serius yang segera mesti diselesaikan adalah soal stunting, obisitas, gizi buruk, rawan pangan dan lain sejenis nya. Semua masalah ini dapat terjadi dikarenakan oleh penanganan kerawanan pangan dan gizi yang belum maksimal.

Deputy ini dituntut untuk dapat mengkoordinasikan rumusan kebijakan terkait dengan rencana besar penuntadan kerawanan pangan dan gizi. Deputy ini, tentu perlu membangun kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, baik di tingkat Pusat atau Daerah. Namun begitu, kita berharap agar Deputy ini mampu melahirkan banyak inovasi terkait dengan soal penanganan stunting atau pun penanganan masalah gizi buruk.

Deputy terakhir yang ada dalam kelembagaan BPN adalah menangani penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Kedeputyan ini, tentu saja memiliki tugas dan fungsi yang tidak mudah. Pengalaman selama ini, kemauan untuk penganekaragaman konsumsi pangan lebih mengedepan sebagai semangat ketimbang kenyataan.

Sudah lebih dari 60 tahun kampanye penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan. Ironis nya, seiring dengan bergulir nya waktu, ternyata kecintaan masyarakat terhadap nasi, belum dapat tergantikan oleh bahan pangan non beras. Bangsa ini tetap menjadikan nasi sebagai bahan pangan utama nya. Bila belum makan nasi, maka kesimpulan nya belum makan.

Padahal, diri nya telah makan semangkuk bubur ayam. BPN tidak mungkin akan mampu menjawab tugas yang dibebankan, sekira nya lembaga ini tidak mampu melahirkan terobosan cerdas dan inovatif. Mereka yang tergabung dalam kedeputyan ini harus serius dalam menggarap dan menekuni kebijakan yang akan digelindingkan nya.

Mereka penting untuk belajar dari kelemahan dan kegagalan program yang selama ini ditempuh.

Mereka penting mencari sebab mysabab nya, mengapa program “one day no rice” yang sempat menjadi ikon kebijakan penganekaragaman konsumsi psngan, tiba-tiba menghilang dengan begitu saja.

Belum lagi yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan pangan lokal. Jujur harus diakui, yang terakhir disampaikan lebih mengemuka sebagai kemauan politik ketimbang tindakan politij nya. Pangan lokal lebih banyak di bahas di Zoom Meeting atau Webinar, dari pada diaplikasikan oleh masyarakat.

Begitu pun dengan keamanan pangan. Beberapa kepustakaan menyebutkan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat mcmberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen.

Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya, mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.

Demikian, sekelumit tantangan yang harus dijawab oleh BPN. Penandatanganan Perpres No. 66 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi, tentu mengandung niatan yang sangat tulus. Esensi Perpres ini tentu telah disiapkan cukup matang. Dibalik tanda tangan Presiden, pasti ada semangat baru yang ingin diraih nya. Presiden Jokowi sadar betul bahwa soal pangan tidak bisa lagi digarap secara sektoral.

Sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, pembangunan pangan perlu digarap secara multy-sektor, dari hulu hingga hilir. BPN ditantang untuk menggarap nya. BPN harus cerdas dalam mengkoordinadilan dan perumusan kebijakan sekaligus pelaksanaan nya di lapangan. BPN jangan sampai tampil ibarat menara gading. BPN bukan lembaga yang mengembangkan teori semata di bidang pangan.

Namun, BPN juga harus pandai mengeksekysi nya. BPN bukan cuma “mengecat langit”, tapi juga harus “menapak bumi”. Untuk itu, agar cita-cita ini tidak menjadi utophis, kita butuh pengelola BPN yang mumpuni, piawai dan tentu saja berani berjuang habis-habisan guna membangun pangan ke arah yang kita cita-citakan bersama. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close