Mediatataruang.com – Semangat untuk melahirkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045, rupa nya pantas untuk diberi acungan jempol. Keinginan seperti ini, jelas bukan halusinasi. Apalagi bila disebut mimpi di siang bolong. Dengan kekayaan sumber daya pertanian yang dimiliki, mesti nya Indonesia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan nya.
Justru yang menjadi persoalan adalah apakah kita dapat mewujudkan nya ? Apakah segenap warga bangsa mempunyai semangat yang sama guna menjadikan Tanah Merdeka ini sebagai lumbung pangan dunia ?
Jawaban nya : ya ! Kita bakal mampu menjadi lumbung pangan dunia. Cikal bakal ke arah itu, sebetul nya telah dimulai pada tahun 1984 lalu. Saat itu, kita mampu meraih swasembada beras. Ini betul-betul sebuah prestasi yang membanggakan.
Bayangkan, bagaimana warga dunia tidak tercengang ? Mereka tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal sebagai importir beras. Namun dengan kegigihan dan kesungguhan nya, dalam waktu yang tidak terlalu lama berubah menjadi negara yang berswasembada beras.
Menjadi negara yang berkeinginan untuk menjadi lumbung pangan dunia, tentu kita tidak boleh berleha-leha. Predikat lumbung pangan dunia tidak mungkin tercapai bila kita tidak berjuang keras untuk menggapai nya. Kemauan politik perlu ditindak-lanjuti oleh tindakan politik yang mendukung.
Politik anggaran harus sesuai dengan target yang ditetapkan. Arti nya, kalau kita ingin memberi kado ulang tahun kemerdekaan yang ke 100 bagi Ibu Pertiwi, tentu perlu disertai dengan kebutuhan anggaran yang memadai.
Seiring dengan hadir nya Badan Pangan Nasional (BAPANAS), urusan Pemerintahan di bidang pangan, kini dipercayakan kepada lembaga pangan di tingkat nasional ini. Pemerintah tidak bisa lagi saling tuding sekira nya ada masalah yang berkaitan dengan pangan.
Pendelegasian kewenangan dan penugasan kepada BAPANAS dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semakin mempertegas bahwa simpul koordinasi pangan, kini berada di BAPANAS.
Kata kunci menjadi lumbung pangan dunia adalah bila produksi pangan dapat ditingkatkan secara signifikan menuju swasembada. Tanpa ada nya peningkatan produksi dan produktivitas, omong kosong kita akan mampu meraih nya. Oleh karena itu, karena pangan bukan hanya beras, maka menjadi tugas penting kita bersama untuk mulai berpaling kepada komoditas pangan non beras.
Pemerintah sendiri telah menetapkan ada nya 6 komoditas pangan lain yang penting ditempuh. Kita masih punya singkong, jagung, pisang, talas, sagu dan kentang. 6 jenis bahan pangan lokal inilah yang dalam Pemerintahan Jokowi disebut sebagai Pangan Alternatif.
Selama ini harus kita akui, prioritas Pemerintah lebih banyak menangani pangan pokok beras, ketimbang bahan pangan non beras. Hal ini wajar, karena Pemerintah masih memposisikan beras ke dalam komoditas politis dan strategis. Pemerintah paham betul, pengelolaan terhadap beras, perlu digarap secara serius.
Tata kelola beras tidak boleh main-main. Pemerintah tidak boleh teledor. Sekali nya lengah, bisa saja hal ini akan menimbulkan gejolak sosial. Akibat nya, wajar kalau banyak orang yang berpandangan pangan identik dengan beras. Swasembada pangan ya Swasembada beras.
baca juga Ketahanan Pangan Petani
Menjelang tiba nya tahun 2045, kita masih punya waktu sekitar 24 tahun lagi. Mulai sekarang, kita sudah harus mulai berbenah diri. Berbagai persiapan sudah harus dimatangkan. Skenario pencapaian lumbung pangan sudah harus disiapkan. Begitu pula dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan nya.
Semua ini harus terukur dan tersyrukturkan secara baik. Komitmen untuk mewujudkan lumbung pangan dunia, penting dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun. Siapa pun yang menjadi Presiden, diri nya memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan amanat ini. Bahkan penting dibuat jargon : “lumbung pangan dunia 2045 adalah harga mati”.
Kesungguhan Pemerintahan Joko Widodo/Maruf Amin dalam mengembangkan Food Estate di berbagai wilayah tanah air, pada dasar nya merupakan langkah awal ke arah perwujudan lumbung pangan dunia. Belum lagi lahir nya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pemerintah saat ini, tentu tidak ingin mengecewakan Ibu Pertiwi.
Presiden Jokowi tampak sungguh-sungguh dalam mempersiapkan tatanan dasar dan peta jalan pencapaian Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Bila Presiden saja telah menyiapkan diri dengan baik, mesti nya Gubernur dan Bupati/Walikota se Nusantara perlu untuk “meluruskan” kebijakan Presiden nya.
Lumbung Pangan Dunia merupakan prestasi yang cukup bergengsi. Tidak semua bangsa mampu meraih nya. Apalagi bagi sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya pertanian yang berlimpah. Proklamasi Swasembada Beras yang dicanangkan 37 tahun lalu menjadi bukti ke warga dunia, terkait kemampuan kita dalam mengelola potensi yang dimiliki. Kita sebagai bangsa bertekad bulat untuk menggapai nya. Sebuah obsesi yang menuntut pertanggungjawaban moral. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).
