#iniruangkuHeadLineKajian

Pandemi Tak Kunjung Usai, Ekonomi Memburuk, NPL Naik, Indonesia Bisa ‘Rungkad’

Oleh : GERAKAN RECOVERY INDONESIA (RECOVIND)

Mediatataruang.com – Bandung. Tak terasa sudah 1,5 tahun Indonesia dihantam pendemi COVID-19 sejak kehadirannya awal Maret 2020.  Pandemi COVID-19 menjadi suatu bencana yang tidak diprediksi sejak awal sehingga mengakibatkan pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pandemi ini dengan segala daya upaya.

Untuk menekan penyebaran COVID-19 pemerintah telah melakukan kebijakan refocusing  APBN, PSBB dan PPKM LEVEL1-4. Dalam kebijakan tersebut tentu saja menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. PSBB merupakan factor inhibitor yang menghambat siklus ekonomi karena seluruh faktor ekonomi menjadi Steady-state (tidak bergerak) dan lambat laun mati suri dan tidak berproduksi.

Hal ini tentunya langsung mengguncangkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, yang biasanya ekonomi bisa tumbuh sampai diatas lima persen namun semenjak wabah pandemi mengharuskan terjadinya pembatasan sosial dipastikan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi dalam negeri hanya bisa tumbuh dari kisaran -2,3 – 2,7 persen.

Pembatasan kegiatan masyarakat (PSBB/PPKM Level 1-4) ditambah dengan refocusing APBN ataupun APBD tentunya membuat mandegnya dunia usaha. Sektor riil seperti industry tekstile, industry ritel, industri perhotelan, pariwisata,  jasa konsultan, konstruksi, perdagangan, UMKM, bahkan buruh juga mengalami dampak yang sangat besar atas terjadinya pelemahan ekonomi yang sedang melanda negeri.

Kesulitan ekonomi secara langsung dirasakan oleh para pekerja (buruh) yang mengalami pemotongan pendapatan gaji bulanan bahkan yang terkena PHK akibat ditutupnya pabrik dan industri ritel seperti swalayan, mega store and lain-lain. Kesulitan keuangan para buruh  karena mereka harus membayar cicilan rumah dan motor sedangkan penghasilan akibat pandemi menjadi jauh berkurang hingga 50-60% dari yang semestinya,

Buruh selaku debitur mengalami kesulitan membayar cicilan bulanan kredit rumah dan motor sehingga nilai NPL di bank meningkat. Dalam kenyataannya bukan saja buruh yang mengalami NPL tetapi para pengusaha kecil dan menengah yang menggantungkan  roda ekonomi pada APBN/APBD mengalami dampak yang signifikan sejak dilakukan refocusing anggaran APBN. Sejak 2020 banyak pengusaha kecil dan menengah tersebut  roda bisnisnya tidak bergerak  lagi dan perlahan tapi pasti mengalami kebangkrutan akibat cicilan kantor dan asset perusahan seperti kendaraan yang tidak sanggup di bayar lagi. 

Sudah menjadi satu kebiasaan bahwa sanya banyak pengusaha yang dalam membeli asset modal mereka melakukakannya dengan bantuan kredit dari bank ataupun lembaga keuangan (L.K) sejenis. Hingga ditengah pandemi yang membuat mereka mangalami pengurangan orderan, mereka mengalami kesulitan dalam hal mencicil hutang/kredit mereka pada bank ataupun L.K sejenis. Dan yang sudah menjadi klausul umum saat para kreditor dalam artian si pengusaha bila tidak mampu melakukan pembayaran cicilan kredit mereka, maka bank punya kewenangan untuk menyita asset mereka. Demikian juga industri UMKM yang mengalami nasib serupa.

Dalam kaitannya dengan NPL , Bank selaku kreditur telah melakukan restrukrisasi sesuai dengan instruksi pemerintah dalam hal ini OJK namun dalam kenyataannya  masih ada Bank yang menolak melakukan restrukrisasi pada para debitur, sehingga akibatnya pihak Bank melalukan penyitaan asset tersebut baik berupa rumah, ruko, kantor, pabrik, motor, mobil dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat merugikan debitur terutama kalangan buruh dan yang terkena PHK. Kredit macet tersebut tentu saja bukan karena ada niat dari para debitur namun karena kondisi ekonomi yang melemah  akibat pandemi COVID-19.

Bagi para buruh yang rumah dan motornya disita Bank tentu hal ini sangat memberikan dampak psikologis yang tinggi karena tidak punya lagi rumah sebagai tempat bernaung bersama keluarga, motor yang disita menyebabkan hilangnya potensi untuk mencari nafkah.

Sementara bagi para pengusaha, penyitaan asset ini tentunya berdampak pada kegiatan usaha mereka. Aset hotel, kantor, pabrik yang disita Bank melahirkan persoalan baru yakni pailitnya perusahaan lalu melakukan PHK karyawan atau buruhnya, sementara sebagian besar karyawan juga merupakan kreditur dari bank  ataupun L.K, hal ini membuat mereka kehilangan asset, yang juga kemungkinan merupakan kebutuhan primer mereka seperti kendaraan untuk operasional produksi mereka dan atau rumah tempat mereka dan keluarganya tinggal. Buah pahit dari NPL dan penyitaan asset oleh Bank berbanding lurus dengan peningkatan tingkat penggangguran dan kehilangan kediaman dan asset buruh yang akan menjadi potensi gejolak social apabila pemerintah lalai mengatasi persoalan NPL.

Penyitaan asset debitur oleh perbankan dan Lembaga pembiayaan tentu menjadi kesempatan bagi bank untuk mendapatkan asset lebih banyak. Dapat dibayangkan debitur yang telah membayar cicilan kreditnya hingga 30% dari nilai pinjaman lalu karena  covid-19 tidak mampu membayar cicilan dan restrukrisasinya ditolak oleh Bank maka debitur tersebut akan mengalami kerugian lebih besar sebab sudah membayar cicilan hingga 30% namun kini asetnya yang bernilai 70% dari cicilan harus hilang sementara pihak perbankan memperoleh  uang cicilian 30% ditambah asset yang disita. Bukankah Bank menang banyak jika demikian?

Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia (BI) bahwa tingkat Non Performance Loan (NLP) atau yang secara sederhana disebut kredit macet di Indonesia terus meningkat semenjak pandemik melanda Indonesia, saat ini NLP di Indonesia telah mencapai angka di atas 3 % (tiga persen), sudah masuk di dalam kategori tinggi walau masih berada di bawah batas maksimal yakni 5% (lima persen) dengan besaran restrukrisasi mencapai 800 Triliun rupiah dan nilai ini akan terus meningkat seiring makin memburuknya rantai ekonomi dari penerapan PPKM. 

Dengan kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih belum membaik dan tingginya tingkat NLP ini terlebih kebijakan restrukturisasi  kredit masih belum optimal,  Recovery of Indonesia (RECOVIND) sebagai sebuah lembaga kajian  ECOPOLOGY (Economy, Politic, Technology)  memandang bahwa hari ini ekonomi Indonesia sedang menghadapi masa-masa yang cukup mengkhawatirkan dan apabila tidak dilakukan langkah-langkah  yang inovatif dan merata maka akan semakin membawa bangsa ini pada jurang kehancuran ekonomi alias ‘rungkad’.

Memang baiknya pemerintah memfokuskan anggaran pada sektor kesehatan guna terus menggempur terus meningginya penyebaran virus COVID-19, akan tetapi 21 bulan lebih badai pandemi kini terus berlangsung dan masih belum mampu diprediksi kapan berakhirnya, sepertinya Pemerintah sudah harus sagat serius dan berani dalam mengambil kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara economic inhibitor dan economic catalystor agar siklus ekonomi dapat dalam posisi equilibrium

Adapun menurut RECOVIND langkah-langkah yang berstatus sebagai katalisator  ekonomi dalam menanggulangi NPL yang perlu   segera diambil oleh pemerintah, antara lain :

Solusi Jangka Pendek (short term period)

  1. Memerpanjang relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi para debitur hingga 2023 dengan evaluasi tahunan  baik karyawan/buruh maupun pengusaha.
  2. Memberikan kesempatan  kepada debitur untuk mengelola kembali asset yang telah disita oleh Bank/Lembaga pembiayaan seperti ruko/kantor, pabrik, hotel, kendaraan bermotor baik motor dan mobil, kawasan wisata sembari proses lelang asset tersebut terus berjalan. Pengelolaan asset yang telah disita tersebut dapat membuka kembali lapangan pekerjaan  bagi jutaan masyarakat Indonesia.
  3. Mengembalikan Aset hunian seperti rumah, apartemen kepada pihak debitur sembari proses lelang asset tersebut terus berjalan.
  4. Pemerintah/OJK mengeluarkan kebijakan bahwa apabila proses lelang asset debitur terjual dengan harga wajar maka pihak Bank/lembaga keuangan wajib mengembalikan sejumlah dana dari harga jual asset tersebut yang telah dikurangi dengan jumlah pinjaman yang telah terbayarkan sebelumnya. Dana tersebut dapat menjadi modal segar bagi debitur yang dalam hal ini adalah karwayan  untuk mengatasi kesulitan hidup atau untuk mengkontrak rumah sebab asset rumahnya telah tersita dan terlelang.
  5. OJK dan BI mengawasi para kreditur (Bank dan lembaga pembiayaan) agar  benar-benar serius untuk melakukan relaksasi dan restrukturisasi bagi para debitur agar Bank tidak melakukan penyitaan asset yang telah dikredit sebelum masa pandemic COVID-19 terjadi.
  6. D. OJK dan BI membuka posko pengaduan bagi para Debitur yang proses relaksasi dan restrukrisasinya mengalami penundaan dan/atau terindikasi dipersulit dan tidak di proses oleh perbankan/lembaga pembiayaan.

Solusi Jangka Menengah (medium term period)

  1. Mengembalikan (normalisasi) struktur APBN/APBD secara bertahap seperti masa sebelum pandemic agar pengusaha kecil dan menengah, UMKM dapat  mulai menata roda ekonomi di tahun 2022 agar di Tahun 2023 struktur APBN/APBD dapat mengakomodasi hingga 65% dari struktur APBN sebelum pandemic.
  2. Tetap memberikan porsi lebih besar  dalam APBN pada bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19 dengan melakukan koreksi anggaran berdasarkan evaluasi rasio serapan anggaran  pada tahun 2020-2021.

Solusi Jangka Panjang (long term period)

  1. Apabila pandemi ini berlangsung berkepanjangan dan pemerintah tetap melakukan inhibitor seperti PPKM dan refocusing APBN/APBD maka pihak perbankan akan mengalami kesulitan  juga pada tahun 2023 karena tingkat NPL akan semakin naik dan restrukturisasi semakin panjang. Oleh karena itu maka pemerintah harus siap dan mulai menyusun strategy untuk menjadi last resort bagi pada debitur berupa intervensi untuk menjadi  lembaga/badan pengelohaan asset debitur.
  2. Lembaga/Badan pengelohaan aset debitur ini akan melakukan inventarisasi jumlah NPL dan  restrukrisasi kredit, melakukan  dana talangan bagi pada debitur, membeli asset tersebut dan menjualnya kembali. Hal ini lah menjadi pilihan terakhir apabila pandemic akan berlangsung terus dan menjadi solusi pamungkas bagi perbankan  yang akan mengalami penuruan CAR.   

Semoga dengan solusi Short, Medium and Long term  period tersebut dapat membantu siklus ekonomi Indonesia kembali bangkit agar  tidak terjadi dampak social yang lebih besar dan  situasi politik dapat tetap tentram.**

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close