#iniruangkuHeadLineKajian

The Tragedy Of The Commons

Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Dan Potensi Terjadinya “The Tragedy Of The Commons”

Mediatataruang.com – Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, melahirkan polemik ketidakadil bagi sebagian masyarakat, selain berpotensi menggerus kualitas tutupan dan luasan hutan di Indonesia, berpotensi membuka ruang ketidakadilan aksesibilitas terhadap sumber daya alam. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, terdapat beberapa pasal yang dipandang sebagian masyarakat cukup mengkhawatirkan dalam waktu jangka panjang.

Diantaranya adalah bagian Pasal yang meniadakan kewajiban menyediakan lahan kompensasi bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Penetapan Penerimaan Bukan Pajak Kompensasi sebagai ganti menyediakan lahan kompensasi, kemudahan memenuhi kewajiban tanpa diringi sangsi karena kelalaian menunggak kewajiban, serta ketiadaan pasal terkait sangsi itu sendiri terhadap para penunggak kewajiban IPPKH dalam memenuhi kewajiban lahan kompensasi.    

Secara hakikat hal-hal tersebut di atas dapat memberikan makna, dimana jaminan kualitas kelestarian lingkungan hidup di masa depan yang dicairkan dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak pada saat ini, cenderung mengabaikan jaminan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang, sementara para penunggak kewajiban IPPKH diuntungkan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah pengganti PP 24 tahun 2010.

Pasal-pasal yang cenderung melumpuhkan hak-hak publik menampakan mozaik akses penguasaan sumber daya alam yang pada akhirnya akan jatuh pada segelintir orang, sementara sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan akses dan harus pula menanggung beban biaya perbaikan. Bahkan, bagi masyarakat yang berkemampuan ekonomi di bawah garis kemiskinan, peluang mendapatkan pengganti akses sumber daya alam berupa mata pencaharian utama maupun alternative, berpotensi hilang.

Secara theoretis, Kemudahan akses terhadap sumber daya manusia oleh segelintir orang dan kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat banyak ini dikenal sebagai “The Tragedy of The Commmons”, istilah yang muncul dalam article seorang ecologist bernama Garrett Hardin  pada tahun 1968, yang pada masa selanjutnya teori ini diperbaharui dalam hal pengelolaan sumber daya alam oleh Elinor Ostrom (1973), dengan teori yang dikenal dengan “Common Pool Resource (CPR)”. Kedua teori tersebut menjelaskan bagaimana pelanggaran hak-hak publik terhadap akses sumber daya dilakukan yang dilakukan oleh segelintir orang berdampak kerugian terhadap masyarakat luas.

  • Esensi

Hadirnya Pemerintah dalam mengeliminir kondisi The Tragedy of The Commons ini sangatlah penting, untuk menghindari gap kompetisi akses terhadap sumber daya alam dan membangun Social Welfare. Upaya Pemerintah dalam mencapai Maximum Sustainable Yield (MSY) yang dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, berpeluang berhadapan dengan masalah Uncertainty pada kelestarian hutan di masa yang akan datang. 

Beberapa Pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, dipandang berpotensi mengganggu kelestarian hutan, lebih lanjut pasal-pasal tersebut berpotensi memicu terjadinya kelaziman pelanggaran dalam aksesibilitas terhadap sumber daya alam.

Dua hal yang menjadi bahan diskusi menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, adalah: Pertama, Perlukah beberapa pasal di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dirubah dan Kedua, mengapa perubahan pada beberapa pasal tersebut perlu dilakukan.

  • Antisipasi kelaziman pelanggaran hak aksesibilitas SDA

Pertama, terkait perubahan dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah perlu dilakukan, dikarenakan beberapa pasal kurang mencerminkan ketegasan dalam mengatur akses terhadap sumber daya alam dan kedua terkait perubahan terhadap pasal-pasal tersebut perlu dilakukan adalah agar pembangunan sektor kehutanan yang dipergunakan untuk kepentingan lain dapat tetap mempertahankan luasan dan tutupan hutan, serta tetap dapat mengantisipasi dan mengurangi terjadinya Ketidaksetaraan Ekonomi/Economic Inequality.

baca juga Terkait PP No.23 Tahun 2021, Aliansi Mahasiswa Peduli Tata Ruang Kirim Surat Terbuka Ke Presiden RI

Beberapa Pasal yang menjadi perhatian untuk dipertimbangkan dirubah, diantaranya adalah:

1). Pasal 94 butir (6):

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib:

a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

b. membayar PNBP Kompensasi.

Di dalam peraturan tersebut, para pemegang Persetujuan PKH diwajibkan membayar PNBP Kompensasi yang besarannya direncanakan berdasarkan Rayon, dengan nilai Rp.11.500.000/Ha s/d Rp.15.500.000/Ha. Selain itu, besaran nilai PNBP Kompensasi tersebut diimplementasikan pula bagi pemegang IPPKH yang belum memenuhi kewajiban menyediakan lahan kompensasi baik 1 : 1 maupun 1 : 2, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah sebelumnya, PP 24 tahun 2010.

Permasalahnya, adalah bahwa para pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban menyediakan lahan kompensasi hanya lah 35% atau hanya 84 pemegang IPPKH saja, sementara 65% atau 158 pemegang IPPKH telah memenuhi kewajiban pemenuhan lahan kompensasi. Artinya, dalam hal pemenuhan kewajiban lahan kompensasi, sebagian besar pemegang IPPKH dapat memenuhinya, hanya sebagian kecil saja yang menunggak.

Karenanya, membayar PNBP kompensasi sebagaimana tercantum pada pasal tersebut di atas, serta pada Bagian Ketiga Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 296 (d). yang berbunyi: permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum memenuhi seluruh persyaratan serta kewajiban, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; bermakna mengampuni ‘kelalaian’ pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban menyediakan lahan kompensasi dengan cara membayar PNBP dan menyamaratakan dengan pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Hal ini tentunya mengganggu keadilan publik terhadap hak akses sumber daya alam.

Demikian halnya pada Peraturan Turunannya, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, pada Bagian Tiga Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 531 pun tertulis dimana para penunggak kewajiban ini terkesan diistimewakan dapat dengan mudah melakukan bypass lalai memenuhi kewajiban lahan kompensasi dengan cukup membayar PNBP Kompensasi, berbeda dengan perusahaan yang tengah melalui proses penyediaan lahan kompensasi, yang kemudian menyerahkan lahan tersebut kepada Menteri LHK.

Seharusnya, pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban tersebut tetap memenuhi kewajiban dengan menjadikan beberapa diantara 158 perusahaan yang telah memenuhi kewajiban lahan kompensasi sebagai referensi. Dengan demikian, pasal menyediakan lahan kompensasi seharusnya tetap ada.

Jika pada akhirnya para pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban harus dikenakan kewajiban PNBP Kompensasi, maka para pemegang IPPKH tersebut seharusnya dikenakan sangsi terlebih dahulu dikarenakan secara nyata lalai dalam memenuhi komitmen yang tertuang di dalam komitmen/fakta riil ditandatangani Notaris. Adapun nilai sangsi administrasi dan nilai PNBP Kompensasi harus lah lebih tinggi dari yang direncanakan mengingat kelalaian dan resiko biaya perbaikan lingkungan harus ditanggung Negara, sehingga dapat menjadi potensi tambahan PNBP maksimal bagi Negara.

  • Uncertainty terhadap Resiko Lingkungan dan Penetapan Peraturan Pemerintah PNBP Lakom

Rantai proses penetapan nilai PNBP lakom yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, akan memakan waktu sangat lama, mulai dari kajian akademis dan menjaring pendapat, proses edit dan revisi internal Kemen LHK, permohonan persetujuan besaran nilai dan kode Mata Angaran kepada Menteri Keuangan yang dipengaruhi Kementerian lain, hingga pengesahan dan Penomoran oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai referensi, besar nilai PNBP (izin) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (tidak langsung) sejak terbitnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, hingga saat ini belum ada, sementara peraturan yang muncul setelah 7 tahun Undang-undang tersebut terbit baru sampai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MenLHK/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, yang mencabut Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Selama kurun waktu 7 tahun dalam hal PNBP Ijin Pemanfaatan Panas Bumi yang banyak diantaranya diselenggarakan dengan IPPKH, telah terjadi deplesi sumber daya alam terlebih dahulu dan Negara telah kehilangan potensi pendapatan finansial langsung dari sektor kehutanan, disamping itu Negara tetap harus mengeluarkan biaya tetap yang cukup besar baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk mengelola kawasan hutan dan perbaikan lingkungan.

Kondisi sebagaimana contoh di atas, sangat mungkin terjadi pada PNBP Kompensasi, dan The Tragedy Of The Commons pun sangat mungkin terjadi, dimana ketidakpastian hukum serta besaran nilai PNBP Kompensasi yang harus dibayarkan belum terbit, akan menguntungkan pemegang IPPKH ataupun Persetujuan PKH, sementara negara terus mengeluarkan Biaya-biaya baik biaya tidak langsung pengelolaan Kawasan hutan, biaya variable, biaya tetap dan lainnya. Sementara akses dan penguasaan terhadap sumber daya, tetap dipegang oleh pemegang izin.   

Satu diantara syarat menghindari The Tragedy of The Commons adalah, hadirnya Negara untuk melakukan intervensi terhadap kemungkinan kondisi ketidakadilan, diantaranya dikarenakan perangkat hukum yang lambat hadir atau belum lengkap, tidak jelasnya pasal/ayat/butir untuk ditafsirkan yang ujung-ujungnya kondisi tersebut akan menguntungkan pihak pemegang Izin PPKH / Persetujuan PKH. Negara menyendera dirinya sendiri dalam ketidakpastian.

Sebagaimana Pasal 293, yang berbunyi: Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Dalam rangka menghindari “Tragedy of Commons” hak dan kewajiban harus terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, dalam rangka menghindari uncertainty, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebaiknya mempertimbangkan untuk segera mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, sebagaimana Pasal 293, kepastian terhadap para pemegang IPPKH untuk tetap memenuhi kewajiban menyediakan lahan kompensasi dalam tempo waktu tertentu yang diimbangi dengan sangsi administrasi sepantasnya perlu segera ditetapkan, adapun jika para pemegang IPPKH yang menunggak kewajiban tersebut tidak dapat memenuhi kembali kewajiban penyediaan lahan kompensasi dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut, langkah-langkah tegas penting untuk dikenakan.

Selain itu, penetapan lahan kompensasi bagi pemegang Persetujuan PKH sebaiknya tetap dicantumkan di dalam pasal, karena hanya dengan cara tersebut khususnya upaya mempertahankan luas Kawasan hutan dapat dilakukan, dan umumnya peluang perbaikan lingkungan melalui reboisasi dilakukan, serta minimalisasi kesenjangan kesejahteraan sebagai alternative mata pencaharian masyarakat.  (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close