#iniruangkuHeadLine

Reforma Agraria Bukan “Bagi-bagi Lahan

Mediatataruang.com – Pengertian: “Reforma Agraria” (RA) atau “Agrarian Reform” adalah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap).

Reforma Agraria hingga kini masih terus diperjuangkan oleh para aktivis yang mendambakan keadilan. Mereka terus bergerak menuntut Pemerintah untuk memberi lahan pertanian dalam arti luas kepada para petani. Pegiat reforma agraria merasa kecewa menyaksikan ada nya sekelompok orang yang memiliki lahan ratusan atau bahkan ribuan hektar, namun di sisi laun, sebagian besar warga bangsa terlihat tidak memiliki lahan sama sekali. Inilah wujud nyata ketidak-adilan dalam penguasaan lahan.

Kehadiran Reforma Agraria, terutama diharapkan mampu memberi solusi terhadap masalah petani yang makin terbatas lahan garapan nya. Sedangkan yang lain, Reforma Agraria dituntut untuk melahirkan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum.

Semakin menyempit nya lahan pertanian yang dapat digarap petani, tentu saja hal ini menjadi masalah serius bagi masa depan pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Penyempitan lahan ini akan terus berlangsung, seiring dengan berlanjutkan sistem waris dalam kehidupan para petani. Padahal, ketersediaan lahan adalah syarat mutlak untuk pembangunan pertanian. Tanpa ada lahan pertanian, pembangunan pertanian yang dimintakan untuk dapat memberi makan sekitar 270 jiwa penduduk, sama saja dengan bohong.

Di sisi lain dengan semakin membabi-buta nya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, jelas akan mengganggu produksi yang dihasilkan. Begitu pun dengan penguasaan lahan pertanian oleh orang kota guna kepentingan investasi, juga akan memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi kegiatan petani. Apalagi bila lahan tersebut disiapkan untuk pengembangan non pertanian. Keberadaan lahan pertanian sendiri, khusus nya dalam konteks kekinian dan masa depan, boleh kita sebut telah berkedap-kedip menunjukkan lampu merah.

Dihadapkan pada hal yang demikian, konsolidasi lahan pertanian, tidak bisa tidak harus dilakukan. Pemerintah, mesti nya jangan ragu untuk melakukan nya. Sebagai negeri agraris, Pemerintah harus sungguh-sungguh dalam melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian. Ini penting dicatat. Mengapa ? Sebab, sekali pun bangsa ini telah memiliki Undang Undang mau pun Peraturan Daerah yang mengatur nya, namun jika tidak dikawal sampai lapangan, maka seabreg regulasi tersebut, menjadi tidak ada guna nya. Bangsa ini butuh regulasi yang menapak bumi.

Penguasaan lahan pertanian yang berlebihan, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan, rupa nya penting untuk di tata ulang. Berapa pantas nya kepemilikan lahan pertanian itu dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Penataan menjadi sangat mendesak, ketika tersiar kabar banyak warga perdesaan yang tidak lagi berdaulat atas lahan pertanian nya. Akibat nya wajar bila kaum muda perdesaan ramai-ramai meninggalkan desa mereka untuk mengadu nasib di perkotaan. Di mata mereka, suasana perdesaan betul-betul telah berubah. Mereka merasa menjadi tamu di tanah kelahiran nya. Sebagian besar lahan pertanian produktif sudah dikuasai orang kota.

baca juga ATR / BPN Kenalkan Roadmap Reforma Agraria

Kebijakan konsolidasi lahan yang akan ditempuh, tentu bukan hanya sekedar mencatat atau melakukan pendataan di atas kertas, namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah strategis apa yang harus dilakukan setelah kita memiliki data itu sendiri ? Inilah yang perlu dijadikan bahan diskusi lebih lanjut. Salah satu persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana langkah konkrit yang harus dilakukan agar keadilan dalam kepemilikan lahan pertanian diantara sesama warga bangsa, dapat diatur secara lebih baik lagi.

Kebijakan Perhutanan Sosial yang dikembangkan Pemerintahan Jokowi/Maruf Amin selama ini, boleh dibilang sebagai bentuk nyata dalam pemerataan penggarapan lahan. Setiap keluarga diberi kesempatan untuk mengelola lahan sebesar 2 Hektar. Sayang nya, kebijakan ini terekam masih belum mampu menangkap apa sebetul nya yang menjadi kebutuhan masyarakat, selain perlu nya lahan. Pemerintah sendiri, tentu telah memahami bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar desa hutan misal nya.

Kehidupan nya yang pas-pasan, membuat mereka kebingungan setelah diberi jatah 2 hektar lahan oleh Pemerintah. Pertanyanan-pertanyaan kritis pun banyak disampaikan. Dari mana mereka akan memperoleh modal kerja untuk menggarap nya ? Mengapa Pemerintah tidak sekalian memberi bantuan untuk modal kerja nya ?. Yang tak kurang penting nya untuk dicermati adalah apakah ada Grand Desain Perhutanan Sosial secara Nasional ? Lalu, bagaimana Road Map di tiap-tiap daerah ?

Secara kuantitas, sudah sekian juta hektar lahan yang dibagikan ke masyarakat terkait dengan program Perhutanan Sosial. Namun, secara kualitas dari pelaksanaan nya masih sering dipertanyakan banyak pihak. Di beberapa daerah terekam, program Perhutanan Sosial hanya meriah saat peresmian atau penyerahan sertifikat nya. Setelah itu, hampir tak terdengar kabar gembira nya. Hal seperti ini, rupa nya sudah melembaga dalam kehidupan sehari-hari. Umum nya program pembangunan ramai di awal, namun setelah berjalan sekian lama, akhir nya sepi sendiri.

Justru yang sering mengemuka adalah berita-berita yang kurang menyenangkan. Salah satu nya soal keluhan petani yang tidak memiliki modal untuk menggarap lahan yang dikuasai nya. Kita sendiri tidak tahu dengan pasti bagaimana kelanjutan program Perhutanan Sosial di masa depan. Kita berharap mudah-mudahan Perhutanan Sosial menjadi sebuah “gerakan” dan bukan dikemas dalam bentuk keproyekan. Terbayang kalau dirancang dalam bentuk proyek, maka setelah proyek nya selesai, maka selesai pulalah program tersebut.

Konsolidasi lahan berbeda dengan bagi-bagi lahan. Konsolidasi lahan adalah upaya nyata mengoptimalkan keberadaan lahan untuk kepentingan umat manusia. Konsolidasi lahan juga dirancang agar tidak ada kejomplangan dalam kepemilikan lahan. Lebih jauh nya lagi, konsolidasi lahan dimaksudkan agar tercipta nya keadilan dalam mengusahakan lahan. Konsolidasi lahan sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Kita tidak boleh berpikir parsial, tapi untuk mengembangkan konsolidasi lahan dibutuhkan pendekatan yang sifat nya holistik dan multy-sektor.

Reforma Agraria dan Konsolidasi Lahan merupakan langkah nyata untuk memberi akses kepada masyarakat guna memanfaatkan keberadaan lahan pertanian demi kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. Dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan nya kepada lahan pertanian. Di mata mereka, lahan pertanian adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan yang keberadaan nya perlu dijaga dan dipelihara.

Oleh karena nya, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk melawan nya, manakala ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok nya, terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut. Pemerintah memang perlu mengatur dengan regulasi yang tegas. Tanpa kompromi. Lahan harus diselamatkan demi kepentingan anak cucu di masa depan. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close