#iniruangkuHeadLine

Tak Mau Tunjukan IMB, Pengembang Perumahan di Karawang Diadukan Konsumen Ke BPSK

Mediatataruang.com – Seorang konsumen yang hendak membeli rumah di sebuah komplek elit yang bernama Rolling Hills di KJIE (Karawang Jabar Industrial Estate), mengadukan pengembang perumahan tersebut ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Bandung.

Genny Grattiani, konsumen yang hendak membeli dua rumah kavling di kawasan elite tersebut, hingga kini belum melihat lokasi tanah yang sudah dibelinya dengan pembayaran hampir 80 persen, belum juga dibangun rumah.

Hal ini, menurut Genny karena dirinya meminta pihak pengembang untuk menunjukan ijin dalam proyek perumahan tersebut.

“Tahun lalu saat bulan Juli 2020 saya bayar pertama pemilihan unit, dijanjikan Oktober akan dibangun unit saya, namun sampai hari ini belum dibangun,” jelasnya, Jumat (17/9/2021) di kantor BPSK Kota Bandung.

Genny bahkan meminta pengembang menunjukan ijin yang sudah dikeluarkan Pemkab Karawang.

“KJIE ini saya lihat bahwa kepastian IMB, sertifikat lahan intinya bermasalah di ijin. Ketakutan dari saya ada ijin nya atau tidak itu saja,” paparnya.

Diakuinya, uang yang sudah dibayarkan, sekitar 1,2 M. “Saya sudah meminta Mediasi bahkan persuasif, namun jalan buntu,” jelasnya.

Diakuinya bahwa ini langkah terakhir yang putusan akhirnya kita ambil. “Saya dari awal mau baik baik, ijin nya agar diperlihatkan saja, kenapa tidak terbuka,” paparnya.

Dirinya yang berprofesi sebagai notaris ini, meminta agar pengembang memperlihatkan IMB secara keseluruhan. “Tolong dilihat itu aja, untuk ada kepastian kesaya, rumah saya akan dibangun kapan,” terangnya.

Pendaftaran sidang sengketa ke BPSK, dilakukan sejak 20 Agustus 2021 lalu.

“Jadi dalam fakta persidangan , bahwa ada surat resmi bahwa KJIE selaku developer belum terdaftar di sistem perizinan. Harapan saya ga banyak, saya tidak cari material atau apapun, kasihlah saya informasi yang benar, karena saya pengen pakai rumah itu juga pa,” terangnya.

Terpisah Kuasa Hukum Genny Grattia, Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A menjelaskan bahwa kliennya ini meminta bantuan, sudah melakukan komunikasi dengan KJIE.

“Kita lakukan beberapa langkah, somasi. Kita undang pertemuan lalu deadloclk, lalu ada hak konsumen UU no 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen sehingga kita tempuh ke BPSK ini,” paparnya.

Pelaporan ke BPSK ini secara hukum sah dan menerima hal ini, kita ajukan BPSK di Bandung. “Hal ini karena domisili klien kami di Bandung, pelaku usaha mengatakan BPSK kota Bandung tidak berwenang mengadili, sampai dengan putusan tadi, bahwa BPSK kota Bandung sangat legitimit,” papar Ferdy.

Dijelaskan Ferdy, bahwa kasus ini bukan keperdataan biasa, dimana pihak pengembang melakukan eksepsi, bahwa gugatan prematur. “Dianggap prematur, karena jatuh tempo serah terima soal rumah ini April 2022,” jelasnya.

Ferdy melihat, dengan tidak adanya kepastian PPJB, yang merupakan syarat ketentuan pemerintah, surat penegasan pemesanan, kita bantah, karena jelas bentuk akta otentik.

“Maka kita simpulkan tepat di BPSK, upaya hukum pertama, setelah disini deadlock selanjutnya kami akan konsultasi ke Polda Jabar,” pungkasnya. (**)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close