Mediatataruang.com – Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan sampai saat ini masih sebatas wacana bagi Indonesia. Dikarenakan Pemerintah Indonesia terus melakukan pendistribusian BBM jenis Premium dan Pertalite. Berkaca fakta di masyarakat internasional sudah berkali-kali memberikan desakan agar dua jenis BBM bertimbal itu tidak lagi dikonsumsi. Walaupun pemerintah sudah mempunyai dasar hukum yang jelas untuk berfokus pada BBM ramah lingkungan untuk di impelemtasikan.
Dasar hukum kebijakan itu sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa dalam 18 bulan sejak peraturan itu ditetapkan, maka kendaraan yang beroperasi di Indonesia harus menggunakan BBM dengan standar Euro 4. Yakni BBM dengan standart minimal Research Octane Number (RON) 91. Sedangkan BBM yang banyak dikonsumsi di Indonesia saat ini adalah Premium RON 88 dan Pertalite RON 90.
Sekretaris Jendral Dewan Energi Mahasiswa Indonesia Robi Juandry menyampaikan selaras dengan Paris agreement dimana Indonesia juga turut hadir di kanca Internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak standart Euro 4 dan juga mengkedepankan penggunaan energi baru dan terbarukan di sektor transportasi industri rumah tangga dan lain-lain. Selaras dengan Kebijakan Energi Nasional dan di dalam Rancangan Umum Energi Nasional penggunakan EBT 23% di tahun 2025 serta proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).
baca juga Kampung Energi DEM Semarang
Sumber daya EBT harus terus di dorong pendayagunaanya serta di sektor fosil sudah bersiap perlahan di kurangi sesuai dengan kesepakan antar negara di Paris Aggreement. Tambahnya
Dalam waktu yang sama wakil sekretaris jendral Dewan Energi Mahasiswa Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini kami sudah menjalankan timeline untuk mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan semua pihak. Dengan sudah melakukan Simposium hukum Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, hasil dari kegiatan tersebut melahirkan kajian akademik RUU EBT versi DEM Indonesia yang akan di uji publik kepada Akademisi melalui Universitas dan tokoh masyarakat yang konsen terhadap energi di Indonesia
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2012 mencatat, seperdelapan kematian manusia di dunia atau sekitar 7 juta jiwa per tahun, diakibatkan oleh pencemaran udara. Dari jumlah itu, 60.000 diantaranya terjadi di Indonesia. Pada 2012, KLHK bersama United Nation Environment Programe melakukan penelitian di Jakarta, yang menemukan bahwa 57,8 persen warga Jakarta sakit akibat terpapar pencemaran udara. Sehingga pemerintah harus menggelontorkan biaya pengobatan hingga Rp 38,5 triliun per tahun. Atas kenyataan ini, haruskah Indonesia akan terus mempertahankan penggunaan Premium dan Pertalite?
Sedangkan sejauh ini Pertamina sendiri sudah siap untuk memasarkan BBM minimal RON 92, yakni Pertamax. Pertamina juga sudah sukses memproduksi dan memasarkan BBM berkualitas lebih baik yakni RON 95 dan RON 98 yang sesuai dengan standart Euro 4. Namun untuk menghapuskan Premium dan Pertalite di SPBU, kembali pada keputusan pemerintah.
Dengan penggunaan BBM standar Euro 4, kualitas udara perkotaan di Indonesia akan jauh lebih baik. Penerapan standar Euro 4 juga menguntungkan konsumen, karena lebih meningkatkan efisiensi bahan bakar. KPBB juga mencatat, penggunaan BBM dengan standar Euro 4 di Indonesia akan melipatgandakan benefit ekonomi hingga Rp 3.973 triliun di 2030.
