Mediatataruang.com – Setelah melalui rangkaian kajian tentang pertambangan yang sedang berlangsung di kepulauan Sangihe yang melibatkan akademisi dan Menteri ESDM, Ir. Arifin Tasrif sebagai narasumber. Masyarakat Kepulauan Sangihe menolak keras pertambangan yang merusak ekosistem alam.
Perlu diketahui, Kabupaten Kepulauan Sangihe berada pada administrasi Provinsi Sulawesi Utara, secara geografis di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat Gunung Sahendaruman yang merupakan resapan air utama, tempat tinggal flora dan fauna.
Koordinator Lapangan Tarisna mengatakan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang rentan terhadap bencana akan diperburuk dengan hadirnya aktivitas tambang emas masif yang akan dijalankan oleh PT.Tambang Mas Sangihe dengan luas konsesi tambang yang diatur dalam IUP OP sebesar 42 hektar (lebih dari 60 persen wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe) akan merusak hutan lindung pada gunung sahenderuman yang didalamnya juga terdapat mata air sebagai sumber air minum masyarakat sekitar.
“IUP OP sendiri kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,”ujarnya.
Tarisna mengungkapkan kehadiran tambang akan berpotensi melanggar beberapa peraturan ataupun kebijakan yang ada di Negara Kestuan Republik Indonesia, serta ditambah lagi bertentangan dengan UU wilayah pesisir yang akan berimplikasi terhadap rusaknya mangrove, biota laut, terumbu karang.
“Kabupaten Kepulauan Sangihe berada diperbatasan dengan pertahanan negara, akan tetapi Pemerintah justru memberikan izin tambang pada PT.TMS di wilayah seluas 42 ribu hektare atau setengah dari Pulau Sangihe,”ungkapnya.
Lanjut Tarisna menjelaskan menurut UU Nomor 1 tahun 2014 menegaskan bahwa pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 km masuk dalam kategori pulau kecil yang dilarang ditambang (pasal 35).
Berdasarkan pandangan di atas, maka kami menuntut beberapa poin, diantaranya:
1. Mendesak kementerian ESDM untuk meninjau kembali IUP dan dapat menelik lagi dengan peraturan yang ada.
2. Mendesak PT TMS agar tidak melakukan aktifitas pertambangan sebelum terselesaikannya konflik ini.
3. Mendesak pemerintah untuk menijau ulang Izin amdal dari PT Tambang mas Sangihe.
4. kami bersama Masyarakat Sangihe dan perkumpulan komunitas save Sangihe mendorong dan bersama-sama menyelesaikan konflik di kepulauan Sangihe.
