Mediatataruang.com – Dari berbagai literatur diperoleh pemikiran bahwa paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis, yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi.
Paradoks peningkatan produksi pertanian dengan peningkatan kesejahteraan petani, kelihatan nya masih mengedepan menjadi persoalan yang cukup hangat untuk dperbincangkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempertontonkan peningkatan produksi padi secara signifikan setiap tahun dengan peningkatan kesejahteraan petani padi yang “jalan ditempat”.
Fakta ini memperkokoh keyakinan ada nya kekeliruan dalam merancang strategi pembangunan pertanian yang kita lakukan. Hal ini penting dicatat, karena tujuan utama pembangunan pertanian, selain dituntut untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani nya.
Selama ini kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang dipilih Pemerintah adalah meningkatkan produksi setinggi-tinggi nya menuju swasembada. Harapan nya, bila produksi meningkat, maka otomatis kesejahteraan petani padi nya pun akan ikut meningkat.
Sayang, harapan ini tidak dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata di lapangan. Kita lupa, urusan peningkatan kesejahteraan petani, ternyata bukan cuma urusan nya Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian di Daerah. Kesejahteraan petani merupakan urusan multi-sektor yang harus digarap secara bersama-sama.
Dalam hal peningkatan produksi, memang hal ini merupakan tugas dan fungsi nya Kementerian Pertanian. Itu sebab nya muncul anekdot yang menyebut Kementerian Pertanian sebagai Kementerian Bercocok-tanam. Catatan kritis nya adakah apakah Kementerian Pertanian bakalan mampu mengatur pasar, distribusi dan harga komoditas pertanian ?
Rasa-rasa nya tidak. Sebab yang terkait dengan sisi pemasaran, distribusi, stabilisasi harga, semua nya ini berada dalam tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Etika Pemerintahan mengingatkan agar setiap Kementerian tidak boleh melewati batas kewenangan yang dimiliki nya.
Akibat nya wajar, sekali pun produksi padi kita meningkat, bahkan mampu swasembada, tapi bila harga gabah dan beras di pasar tidak menguntungkan, maka sampai kapan pun para petani padi tidak akan pernah hidup sejahtera. Petani padi tetap saja terjebak dalam suasana hidup miskin. Jerat kemelaratan menjadi ciri penting, petani padi susah untuk mengubah nasib dan kehidupan nya.
Sempit nya kepemilikan lahan sawah, ditambah kesulitan memperoleh pupuk di saat musim tanam tiba dan tidak ada nya jaminan harga di luar Harga Pembelian Pemerintah, membuat para petani padi sulit untuk meningkatkan penghasilan nya. Andaikan kesejahteraan petani diukur dengan membandingkan antara pengeluaran dan penerimaan yang diterima petani (NILAI TUKAR), maka suasana petani sejahtera, sama saja dengan mimpi di siang bolong.
Bila ini yang jadi pokok masalah nya, mengapa Pemerintah hanya berdiam diri dan tidak segera mencari jalan keluar nya ? Mengapa Pemerintah memaksa petani untuk terus meningkatkan produksi setinggi-tinggi nya, padahal di sisi lain Pemerintah tidak menjamin harga jual gabah atau beras yang menguntungkan petani ? Tanpa ada keberpihakan nyata kepada petani, jangan harap kesejahteraan petani padi akan meningkat secara signifikan.
Hadir nya lembaga pangan tingkat nasional sekelas Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berdasar Peraturan Presiden No. 66/2021, diharapkan mampu memberi solusi atas masalah belum harmoni nya antara sisi produksi dan sisi pemasaran usahatani padi.
Dengan pendelegasian sebagian kewenangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepada BAPANAS, diharapkan soal kesejahteraan petani akan dapat dicarikan jalan keluar nya. Sisi produksi dipadukan dengan sisi pemasaran. Otomatis harga yang terbentuk akan dapat diantisipasi sedini mungkin.
Nilai Tukar Petani (NTP) yang selama ini dijadikan ukuran untuk menilai kesejahteraan petani, kelihatan nya penting di kaji ulang. Banyak pengamat yang menyangsikan ukuran tersebut sudah kurang relevan untuk diterapkan saat ini. Kesejahteraan petani tidak cukup hanya dengan membandingkan pengeluaran dan penerimaan nya saja. Namun, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nya.
Beberapa dari mereka mengusulkan agar kalangan akademisi, peneliti, LSM, Organisasi Petani dan unsur Pemerintah yang bertanggungjawab atas masalah ini, segera “ngariung” untuk menentukan ukuran yang lebih tepat dalam mengukur kesejahteraan petani. Mereka dimintakan untuk menemukan ukuran yang lebih mencerminkan kesejahteraan petani.
Menjawab pandemi covid 19 yang entah kapan bakal berakhir, solusi nya kita butuh ketersediaan pangan yang kuat. Untuk itu peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, khusus nya bahan pangan strategis, mutlak harus terus dilakukan. Akan tetapi, kita juga harus mulai memikirkan bagaimana solusi cerdas nya, agar peningkatan produksi ini pun mampu meningkatkan kesejahteraan petani nya. Yang jelas, kita tidak ingin peningkatan produksi ini malah membuat jebakan dalan upaya peningkatan kesejahteraan petani. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).
