#iniruangkuHeadLine

Konsumen Perumahan Rolling Hills di Karawang Adukan Pengembang Ke Polda Jabar

Mediatataruang.com, – Menindaklanjuti pengaduan seorang konsumen yang hendak membeli rumah di sebuah komplek elit bernama Rolling Hills di KJIE (Karawang Jabar Industrial Estate). Setelah adukan pengembang perumahan Rolling Hills di Karawang ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. Kini pihaknya adukan pengembang perumahan Rolling Hills ke Polda Jabar.

GG salah satu konsumen yang hendak membeli dua rumah kavling di kawasan elite tersebut, hingga kini belum melihat lokasi tanah yang sudah dibelinya dengan pembayaran hampir 80 persen, belum juga dibangun rumah.

Kuasa Hukum GG, Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A menjelaskan bahwa kliennya melaporkan langkah hukum pidana ke Polda Jabar. Dan surat kami sudah diterima oleh pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jabar, tertanggal 23 September 2021.

“Jadi ada pelanggaran perlindungan konsumen di Karawang, bernama perumahan rolling hills sejak dua tahun lalu,” jelas Ferdy saat ditemui di Mapolda Jabar, Kamis (23/9/2021).

Ferdy menambahkan, bahwa langkah untuk pengembalian uang sudah dilakukan ke BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen). “Langkah sudah kita lakukan ke BPSK dengan hasil deadlock,” jelasnya.

Soal ijin Perumahan Rolling Hills di daerah Karawang ini memang dilakukan dengan pengembang KJIE. “Saya melihat di Karawang banyak pembangunan ijin khusus, KJIE belum memiliki ijin khusus, baru bisa mereka membangun konstruksi,” paparnya.

Ferdy berharap pihak Polda Jabar menerima laporan ini, karena dianggap merugikan klien kami. Karena klien kami sudah mengalami kerugian.

Seperti diketahui sebelumnya, GN salah satu konsumen yang hendak membeli dua rumah kavling di kawasan elite tersebut, hingga kini belum melihat lokasi tanah yang sudah dibelinya dengan pembayaran hampir 80 persen, belum juga dibangun rumah. Kemudian dirinya meminta pihak pengembang untuk menunjukan ijin dalam proyek perumahan tersebut.

“Tahun lalu saat bulan juli 2020 saya bayar pertama pemilihan unit, dijanjikan Oktober akan dibangun unit saya, namun sampai hari ini belum dibangun,” jelasnya.

Bahkan pihaknya meminta pengembang menunjukan ijin yang sudah dikeluarkan Pemkab Karawang, tapi enggan menunjukan ijin tersebut.

“KJIE ini saya lihat bahwa kepastian IMB ataupun sertifikat lahan, intinya bermasalah di ijin. Ketakutan dari saya ada ijin nya atau tidak itu saja,” paparnya.

Diakuinya, uang yang sudah dibayarkan, sekitar 1,120 M dari total 1,4 M.

“Saya sudah meminta Mediasi bahkan persuasif, namun jalan buntu,” jelasnya.

Diakuinya bahwa ini langkah terakhir yang putusan akhirnya kita ambil.

“Saya dari awal mau baik baik, ijin nya agar diperlihatkan saja, kenapa tidak terbuka,” paparnya.

Dirinya yang berprofesi sebagai notaris ini, meminta agar pengembang memperlihatkan IMB secara keseluruhan.

“Tolong dilihat itu aja, untuk ada kepastian kesaya, rumah saya akan dibangun kapan,” terangnya.

“Jadi dalam fakta persidangan, bahwa ada surat resmi yang menyatakan KJIE selaku developer belum terdaftar di sistem perizinan. Harapan saya ga banyak, saya tidak cari material atau apapun, kasihlah saya informasi yang benar, karena saya pengen pakai rumah itu juga pa,” terangnya. **

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close