#iniruangkuHeadLine

Banyak Hutan Yang Hilang, FK3I Jabar Siapkan Tim Investigasi Realisasi IPPKH

Mediatataruang.com -Ketua BP FK3I JABAR yang Juga Ketua Dewan Daerah WALHI JABAR, Dedi Kurniawan menyebutkan bahwa Peraturan Menteri P.27/MenLhk/Setjen/Kum.1/7//2018 tertanggal 21 Agustus 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang disepakati. Hal ini menjadi konsentrasi kami dalam upaya evaluasi dan monitoring pelaksanaan di lapangan. Sekitar 39 regulasi yang berkaitan dengan aturan diatas.

Pedoman ini mengatur khusus pada penggunaan kawasan hutan yang bertujuan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan non kehutanan yang tercantum pada Pasal 2 P.27 2018 dan dipertegas di pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :

– pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;

– ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;

– Panas Bumi;

– Telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta – stasiun bumi pengamatan keantariksaan;

– jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

– sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

– waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

– pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;

– pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;

– pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

“Bagi mereka.pemegang Ijin mempunyai kewajiban diantaranya membayar PNBP dan melakukan rehabilitasi lahan wilayahnya dan rehabilitasi lahan di wilayah penggantinya,”ujar Dedi dalam surat tertulisnya, Minggu (26/9/2021)

Dedi mengatakan beberapa wilayah terkait pembangunan infrastruktur Nasional baik yang sudah berjalan maupun yang belum dan akan berjalan, dalam situasi Pandemi Covid 19 ini kami melihat pemerintah sengaja dengan gencar mempersiapkan dan atau keluarnya IPPKH untuk usulan pengusaha atas dalil kebutuhan strategis Nasional.

Tak tanggung-tangung kedepan malah sampai dipersiapkan melalui PP 23 turunan UU Cipta Kerja dan Permen LHK turunan dari PP tersebut dimana IPPKH sudah tidak berlaku ganti kawasan. Akan tetapi cukup dengan ganti uang dengan skema PNBP yang masuk ke Kementerian Keuangan.

Namun, lanjut Dedi memaparkan temuan lain banyak kami temukan dimana realisasi penggantian lahan tidak berjalan sesuai regulasi dan data publik. Hal ini terkesan ditutup tutupi oleh pihak perusahaan. Jadi kami mendapat kesimpulan banyaknya hutan yang hilang.

Beberapa perusahaan yang sedang kami periksa dan dikaji diantaranya PT.Geodipa Patuha di bidang Panas Bumi dan PLTA Cisokan milik PLN di Bidang PLTA serta PT Antam di bidang Tambang Mineral.

“Baru tiga yang sedang kita telusuri diantaranya PT.Geodipa Patuha di  bidang PanasBumi Dan PLTA Cisokan milik PLN di Bidang PLTA serta PT Antam di bidang Tambang Mineral,”Ungkap Dedi

Dedi mengatakan team investigasi akan melakukan pencarian data sekunder yaitu informasi baik ke KLHK sebagai pemberi ijin maupun kepada perusahaan pemegang ijin melalui mekanisme keterbukaan informasi Publik, kunjungan lapangan, wawancara atas dasar kepedulian akan utuhnya kawasan.

Kami ingin memastikan regulasi yang dijalankan demi keseimbangan luasan kawasan, ‘Hutan Ganti Hutan, Harga Mati’. Dan pengawasan serta pengendalian para pemegang ijin jadi konsentrasi kami untuk memastikan bertambahnya kawasan sesuai peraturan diatas.

“Dan kami dengan tegas menolak secara mutlak pelepasan kawasan serta perubahan fungsi kawasan pada kawasan hutan dan kawasan konservasi,”pungkasnya. **

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close