Mediatataruang.com – Akibat Pembangunan Geodipa tahap 1 dan 2, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat mempertanyakan hutan pengganti yang menjadi tanggung jawab PT Geo Dipa Energy. Bahwasannya telah keluar Surat Keputusan Menteri terkait Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas kegiatan non kehutanan dalam kawasan.
“Apalagi ada wacana muncul akan adanya perda KBS. Bagaimana dengan rehabilitasi lahan pengganti ? dan kepada siapa lahan pengganti tersebut di serah terima kan?”ujar Ketua FK3I, Dedi Kurniawan, Kamis (30/9/2021)
Menurutnya, data itu mudah dan ada di SKPD kabupaten Bandung yaitu Dinas Lingkungan hidup. SKPD tersebut pasti mengantongi : 1. Salinan IPPKH Geo Dipa Tahap 1 dan 2; 2.Salinan Serah Terima Kawasan Lahan Pengganti ; 3. Amdal dan atau Revisi Amdal
“Ketiga data tersebut penting di cek implementasi di lapangan nya. Apakah sesuai luasan dan kondisi eksisting nya,serta apakah dijalankan monev secara berkala oleh SKPD Berwenang,”paparnya.
Hingga saat ini, lanjut Dedi mengatakan kami sudah mengantongi beberapa bahan dasar terkait hal tersebut namun hasil rapat tim investigasi implementasi IPPKH merekomendasikan peran serta pejabat daerah agar luasan hutan di wilayahnya tetap terjaga utuh .
“Maka dari itu kami membuka peluang komunikasi jika Bupati Bandung merespon dengan baik permintaan Kami diatas,”katanya.
Selain Itu juga, tambah Dedi mengungkapkan bahwa tim kami sedang melakukan investigasi di wilayah Garut terkait IPPKH PT Antam dan wilayah Bandung Barat terkait IPPKH Cisokan miliki PLN.
“Kan lucu kalo masyarakat ga bayar listrik pasti mati. Tapi apakah PLN sudah melakukan proses ganti lahan ? Dimana lahan tersebut ? dari hasil kajian terdapat satwa kunci yaitu Macan Tutul,”ungkapnya.
“Kami sangat berharap Bupati baru di Kabupaten Bandung dapat meresepon dengan cepat dan mulai menata ulang kawasan terutama kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi,”pungkasnya.
