Perppu Buka Peta Data HGU dan HGB Untuk Selamatkan Presiden Jokowi Dari Sengketa Perampasan Tanah

Oleh : BeaThor Suryadi, Mantan Tenaga Ahli Utama KSP

Mediatataruang.com – Perppu ini untuk memperkuat tindakkan Presiden dalam mengatasi ketidak berdayaannya penyelesaian kemelut lahan tanah atas kinerja Kementerian ATR BPN sebagai akibat pelayanan Publik yang tidak maksimal.

Perppu juga untuk menjawab warga yang tidak percaya lagi dengan Lembaga Pengadilan yang selalu mengalahkan mereka dari berbagai tingkatan mencari keadilan, PN, PT dan MA.

Konflik bermula dari Ploting kawasan, ukur dan penerbitan Sertifikat yang dilakukan oleh pihak BPN.
Ploting itu memasukan kawasan kampung adat atau perkampungan warga kedalam HGU atau HGB

Kemelut itu terjadi karena pelaku perampasan lahan Rakyat di lakukan oleh K/L, dan Konglomerat Istana.

Tanpa Perppu, apa mungkin Presiden membubarkan Kementerian ATR BPN yang di sinyalir korban perampasan sebagai gudangnya Mafia Tanah

Hanya Politicall Will Presiden Jokowi yang bisa diharapkan, keinginan politik itu untuk mengakhiri teriakan teriakan Presiden tentang Berantas Mafia Tanah.

Kata Bang Jimmly, tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara. Sudah begitu banyak perangkat hukum yang kita miliki untuk menegakkan hukum demi tercapainya keadilan sosial.

Presiden Jokowi sudah punya Perpres no 86 thn 2018,
Sudah punya PP No 17 thn 2020 untuk pecat PNS nakal. Punya UU No 43 thn 2007 tentang sangsi denda dan pidana, jika menghilangkan arsip Negara.

Perintah Presiden agar Kapolri tidak takut, melawan Mafia, bahkan sikat bekingnya akan menjadi Omong Kosong.