#iniruangkuHeadLine

Jawa Barat Bersedih dan Banyak Kehilangan, Kenapa?

Mediatataruang.com – Jawa Barat sejak lama dikenal sebagai lumbung padi nasional. Sekitar 17 % produksi padi Jawa Barat menyumbang terhadap total produksi nasional. Suwandi (2020) melansir data produksi 2019 hasil Kerangka Sampling Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), mengungkapkan ada 10 kabupaten penghasil beras tertinggi tahun 2019. Angka produksi berasnya dengan menggunakan konversi 57,3 persen dari produksi padi sesuai perhitungan yang dikeluarkan BPS. Peningkatan produksi di 10 kabupaten itu tentu atas sinergi Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dengan semua pihak.

Dari 10 Kabupaten tersebut, ternyata peringkat 1 sampai dengan 3 ada di Jawa Barat, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
Kabupaten Indramayu memiliki luas panen padi 215,731 hektar. Dari luas ini, diperoleh produksi padi 1.376.429,68 ton gabah kering giling (GKG) atau produksi berasnya sebesar 789.657,71 ton.
Kabupaten Karawang memiliki luas panen padi 185.807 hektar, diperoleh produksi padi 1.117.814 ton GKG sehingga diperoleh produksi beras 641,290 ton.
Kabupaten Subang memiliki luas panen padi Kabupaten Subang 156.298.50 hektar, produksi padinya sebesar 942.932 ton GKG dan produksi berasnya sebesar 540.960 ton.

Suasana ini sungguh berbeda dengan yang terjadi pada tahun berikut nya. Untuk tahun 2020,
lima Provinsi dan Kabupaten mendapatkan penghargaan atas capaian dan kinerja sektor pertanian Indonesia yang terus mengalami kemajuan dan peningkatan produksi. Pemberian penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin  Limpo diIstana Wapres, Jakarta.

Lima Provinsi tersebut adalah Lampung, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan dan Jambi. Sedangkan untuk Kabupaten yaitu, Cilacap, Brebes, Ngawi, Oku Timur dan Gresik. Masing-masing mendapatkan penghargaan Bidang Pertanian Tahun 2021 sebagai wilayah dengan peningkatan produksi padi tertinggi. Pertanyaan nya adalah kemana Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional itu ? Lalu, bagaimana pula dengan Kabupaten-Kabupaten penghasil padi yang cukup tinggi angka nya itu ?

Terus terang, dengan tidak masuk nya Jawa Barat ke dalam 5 besar Provinsi yang memperoleh penghargaan Pemerintah Pusat di bidang pertanian, hal ini menimbulkan pertanyaan dari segenap warga Tatar Sunda. Mereka mempersoalkan ada apa dengan pembangunan pertanian di Jawa Barat ? Masa sih Jawa Barat bisa kalah sama Banten ? Jika menurut ukuran penilaian nya adalah kemajuan dan peningkatan sektor pertanian, apakah memang Jawa Barat lebih buruk dibandingkan Jambi ?

Kang Emil sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat, sebaik nya tampil ke masyarakat Jawa Barat untuk memberi penjelasan cerdas, mengapa hal ini dapat terjadi ? Kejayaan sektor pertanian tanaman padi, jangan sampai memudar, karena manajemen pembangunan pertanian yang tidak digarap dengan serius. Lebih sedih lagi, bila yang dijadikan prioritas hanya bicara soal Petani Milenial ?

Catatan kritis yang perlu dicarikan solusi nya, apakah dalam membangun pertanian di Jawa Barat hingga tahun 2024, Jawa Barat telah memiliki Rencana Besar, khusus nya dalam menjaga, memelihara dan mempertahankan posisi selaku lumbung padi nasional ? Bila telah ada, mengapa Jawa Barat sampai tidak masuk ke dalam peringkat 5 besar Provinsi di negeri ini yang layak memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam memacu peningkatan produksi padi ?

Ini yang memilukan. Jangan-jangan rencana besar ini, tidak mampu diimplementasikan di lapangan, karena ketidak-nyekrupan antara kemauan politik yang didesain dalam politik perencanaan dengan tindakan politik sebagaimana yang terekam dalam politik anggaran nya ? Menjadi lebih memilukan bila sumber daya manusia yang bertugas untuk menjadi pengambil kebijakan di sektor pertanian di Jawa Barat, terekam telah melupakan kejayaan sektor pertanian tatar Sunda itu sendiri ?

Bila politik anggaran tidak menopang ditambah tidak cerdas nya para pengambil kebijakan, maka wajar kejayaan pertanian di Jawa Barat bakal terpuruk. Padahal, di era pandemi covid 19 sekarang, sektor pertanian yang layak untuk dijadikan tulang punggung pembangunan, khusus nya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Bahkan berdasarkan fakta di lapangan, sektor pertanian boleh disebut memiliki keperkasaan tersendiri dalam menghadapi sergapan covid 19. Hampir seluruh sektor pembangunan bertumbuh negatif, namun sektor pertanian masih tetap mampu bertumbuh positip.

Beberapa pengamat, kini menunggu jawaban nyata dari para pihak yang memiliki tugas Pemerintahan urusan pertanian. Penentu kebijakan tidak boleh berpangku tangan melihat lepas nya penghargaan Pemerintah Pusat bagi Jawa Barat. Hal ini betul-betul menyedihkan. Di panggung nasional, Jawa Barat adalah “jago” nya pertanian dan pangan. Semua warga bangsa di negeri ini, sangat memahami hal yang demikian. Di bidang pertanian dan ketahanan pangan, Jawa Barat bukan “anak bawang” dalam bersaing dengan Provinsi lain.

Jawa Barat selalu masuk peringkat terhormat dalam menyikapi penghargaan Pemerintah Pusat di bidang peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Bahkan di era nya Kang Aher, Jawa Barat mampu menyabet penghargaan di bidang ketahanan pangan selama tiga tahun berturut-turut. Itu sebab nya kegagalan sekarang, seharus nya menjadi introspeksi kita semua, khusus nya warga Jawa Barat yang tetap mendambakan keperkasaan Jawa Barat di panggung nasional.

Terlebih-lebih kalau hal ini dikaitkan dengan Visi dan Misi Jawa Barat Juara Lahir Bathin itu sendiri. Dimana inovasi dan kolaborasi yang selama ini menjadi andalan pencapaian Visi dan Misi dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi ? Kita percaya, andaikan para pengambil kebijakan menghayati apa itu yang dimaksud dengan “purwadaksi”, mesti nya mereka akan trenyuh dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Sebetul nya banyak cara yang dapat digarap untuk mengembalikan keperkasaan Jawa Barat dalam hal peningkatan produksi pertanian ini. Salah satu nya perbanyak agenda ” ngobrol barenf” antara Gubernur dan rengrengan nya dengan para pemangku kepentingan sektor pertanian. Hal ini sesungguh nya senada dengan istilah “hade goreng ku omong”. Berbagi pikir dan bersambung rasa adalah kebutuhan yang esensil dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kita tidak boleh melupakan nya.

Komunikasi yang dibangun antara pejabat dan rakyat, sebaik nya diposisikan secara egaliter. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada yang merasa lebih terhormat dan tidak terhormat. Dalam budaya adiluhung yang kita miliki, semangat “silih asah, silih asih fan silih asuh” serta “silih wawangi”, merupakan kekuatan dalam membangun komunikasi yang berkualitas. Di sisi lain, komunikasi antara pejabat dan rakyat, jangan terlampau formalistik. Tidak perlu membuat surat permohonan dari rakyat ke pejabat.

Namun yang lebih dimintakan adalah ada nya kesadaran dari pejabat bahwa ngobrol bareng itu merupakan tugas dan fungsi pejabat yang tidak tertulis dalam regulasi, tapi perlu untuk dilakukan. Pejabat penting memahami hal yang seperti ini. Apalagi jika umur jabatan itu di atasi oleh periodisasi. Jadi Gubernur itu maksimal 2 periode alias 10 tahun saja. Aturan tidak memungkinkan nya untuk jadi 3 periode. Setelah itu ya kembali diri nya jadi rakyat, bila tidak mencalonkan jadi pejabat di posisi yang lain.

Yang harus dicegah adalah jangan sampai seorang pejabat itu tidak mau lagi jadi rakyat. Diri nya ingin terus jadi pejabat. Akibat nya tidak sedikit dari mereka yang menerapkan cara-cara “machiaveli” dalam mengejar ambisi kekuasaan nya. Yang mengenaskan, bila diri nya terpeleset dalam jabatan, sehingga harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ujung-ujung nya menjadi penghuni hotel pordeo di Sukamiskin, Bandung.

Ngobrol bareng pejabat dengan rakyat sepantas nya menjadi kebutuhan esensil bagi pejabat dalam mengelola komunikasi yang lebih berkualitas. Pejabat harus rela menyisihkan waktu nya untuk mau ngobrol dengan rakyat nya sendiri. Pejabat tidak perlu rendah diri ketemu dengan rakyat. Pejabat tidak perlu merasa sakit hati bila diberi wejangan oleh rakyat terkait kegagalan sebuah kebijakan yang diambil nya. Bukankah agama juga mengajarkan “berbeda pandangan itu merupakan hikmah” yang perlu untuk disyukuri ?

Begitu pun dengan dunia pertanian di Jawa Barat. Untuk mengembalikan kejayaan pertanian Jawa Barat, inti persoalan yang dihadapi jangan sampai “diheungheum” sendiri, namun selayak nya dibahas secara bersama. Kehormatan dan tanggungjawab itu milik bersama. Bukan hanya kepunyaan pejabat atau pun rakyat. Ayo kita carikan solusi cerdas nya. Tentu demi Jawa Barat Juara di bidang pertanian. Bisa, kok ! (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close