#iniruangkuHeadLine

Kehadiran Bapanas Bagi Daerah

Mediatataruang.com – Sedikit nya ada 11 fungsi yang dibebankan kepada Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam memainkan peran sentral sebagai lembaga pangan di tingkat nasional. Ke 11 fungsi tersebut adalah :

a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan
pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;

d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan
pengawasan pemenuhan persyarat an gizi pangan ;

e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;

g. pengembangan sistem informasi pangan;

h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;

i. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;

j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Badan Pangan Nasional; dan

k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Fungsi-fungsi ini tentu saja menjadi cukup menantang untuk dijawab. Sebagai lembaga pangan tingkat nasional, BAPANAS perlu menjadi acuan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melahirkan kebijakan dan program pembangunan pangan nya.

Daerah sebetul nya dapat mendalami apa yang menjadi esensi fungsi pertama dan kedua. Koordinasi yang ditekankan kepada BAPANAS sebagaimana diatur Perpres No. 66 Tahun 2021 adalah di sisi kebijakan dan sisi pelaksanaan, yang meliputi rangkuman dari pemaknaan ketahanan pangan itu sendiri.

Bicara soal ketersediaan pangan, BAPANAS tidak mungkin akan bekerja sendirian. BAPANAS pasti bakal membangun sinergi dan kolaborasi yang berkualitas dengan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas dan fungsi guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian pangan menuju swasembada.

BAPANAS berkewajiban untuk memelihara dan menjaga produksi yang dihasilkan tersebut sebagai bentuk cadangan pangan. Ketersediaan pangan merupakan unsur penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang kokoh. Terlebih di era pandemi covid 19, yang sampai saat ini belum ketahuan kapan sergapan virus corona ini akan berakhir.

Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan hal yang cukup penting dalam kebijakan ketahanan pangan. BAPANAS diminta untuk mampu mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan sekaligus pelaksanaan dari stabilitas pasokan dan harga pangan. Pangan harus selalu tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, harga pangan pun harus terjangkau oleh konsumen, namun juga tidak merugikan produsen. Ada nya jaminan dari Pemerintah untuk menciptakan suasana yang demikian, jelas hal ini merupakan tugas BAPANAS yang dalam pelaksanaan nya memerlukan sinergi dengan Kementerian Perdagangan dan lain nya.

Kerawanan pangan dan gizi, bukanlah hal baru dalam kebijakan ketahanan pangan. Memposisikan agar pembangunan pangan tidak boleh lepas kaitan nya dengan pembangunan gizi, sebetul nya telah tergambar secara nyata dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Dalam kaitan nya dengan semangat ini, BAPANAS jelas tidak boleh lepas dari kebijakan yang selama ini digarap oleh Kementerian Kesehatan. Isu gizi buruk, stunting, obisitas dan yang serupa dengan itu, menjadi tantangan serius bagi BAPANAS untuk secepat nya dirumuskan langkah penyelesaian masalah nya.

Penganekaragaman pangan, kelihatan nya perlu mendapat perhatian ekstra oleh BAPANAS. Pengalaman selama 60 tahun lebih bangsa ini menerapkan kebijakan penganekaragaman pangan, patut dicermati secara seksama. Catatan kritis nya adalah mengapa penganekaragaman pangan seperti yang sangat sulit untuk diwujudkan ?

Ada apa sebetul nya dengan nasi ? Mengapa bangsa kita begitu sulit untuk meragamkan pola makan supaya tidak hanya menggantungkan diri pada satu jenis komoditas pangan saja ? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang erat kaitan nya dengan betapa susah nya kita melepaskan masyarakat dari ketergantungan nya kepada nasi.

Terkait keamanan pangan, BAPANAS juga diberi tugas khusus. Ini sangat penting, karena keamanan pangan sendiri mengandung makna sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

BAPANAS tentu nya penting menggandeng BPOM dalam merumuskan kebijakan pengamanan pangan ini. Sekarang dan ke depan, soal keamanan pangan ini perlu lebih mendapat perhatian, karena hal ini akan berhubungan dengan nasib dan kualitas generasi mendatang.

Upaya mengkoordinasikan berbagai tantangan pembangunan pangan diatas, sehingga menjadi rumusan kebijakan yang menapak bumi, jelas membutuhkan dukungan politik yang maksimal. BPN tetap harus mengedepan menjadi “prime mover” dalam melaksanakan langkah-langkah yang sifat nya solutif.

BAPANAS tidak pantas lagi hanya bicara soal wacana. Sebagai lembaga Pemerintah yang menangani urusan bidang pangan, sudah sewajar nya BPN mampu menarik banyak pihak untuk membangun mind-set baru di kalangan para pemangku kepentingan.

Bagi Pemerintah Daerah, lahir nya Perpres No. 66 Tahun 2021, semakin memberikan keyakinan bahwa Pemerintah tidak ingin bermain-main dengan urusan pangan. Bagi Daerah, fenomena ini juga menegaskan bahwa kebijakan menetapkan pangan sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, kini benar-benar ditindak-lanjuti dengan dilahirkan nya BAPANAS.

Pembangunan pangan dirancang bukan hanya sekedar bicara soal ketahanan pangan, namun seiring dengan itu perlu pula dikembangkan ke arah kemandirian dan kedaulatan pangan. Dengan demikian dapat dikatakan, pembangunan pangan merupakan kebijakan yang integratif dan menuntut ada nya inovatif.

Yang jadi pertanyaan berikut nya adalah bagaimana simpul koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pangan ini akan dirajut antara Pusat dan Daerah. Di Nasional kita memiliki BAPANAS yang sudah sangat jelas tugas dan fungsi nya. Sedangkan di Daerah ada yang nama nya Dinas Ketahanan Pangan.

Jarang di Daerah Dinas Ketahanan Pangan yang berdiri sendiri. Rata-rata digabung dengan Pertanian atau Peternakan. Ada juga yang digabung dengan Perikanan. Bila di Pusat telah berdiri sendiri, apakah tidak mungkin di Daerah juga akan erdiri satu SOTK yang khusus menangani pembangunan pangan ?

Sebelum Dewan Ketahanan Pangan dibubarkan, simpul koordinasi kebijakan soal pangan digarap oleh lembaga ad hok ini. Melalui Sidang-Sidang yang dilakukan nya DKP mampu membuat simpul pembangunan pangan yang terukur. Hal ini dapat terjadi, mengingat mereka yang menjadi Ketua DKP adalah orang-orang nomor 1 di tingkatan nya masing-masing.

Di Pusat Ketua nya Presiden. Di Provinsi Ketua ya Gubernur. Di Kabupaten Ketua nya Bupati dan di Kota Ketua nya Walikota. Sekarang, setelah DKP dibubarkan, simpul koordinasi ini tidak berjalan maksimal. Tergantung mood nya Kepala Daerah nya. Mereka yang suka pangan, pasti akan lebih perhatian ketimbang mereka yang kurang menyukai nya. Begitu juga sebalik nya.

Dengan didelegasikan nya beberapa kewenangan dari Kementerian kepada BAPANAS, jelas hal ini mengindikasikan bahwa BAPANAS sangat dimintakan untuk mampu mengintegrasikan beberapa kebijakan pangan yang selama ini “berserakan” di berbagai Kementerian. Perpres 66/2021 ini juga memberi kuasa kepada BAPANAS untuk mengharmonikan beberapa kepentingan sektoral menjadi multy-sektor.

Dengan ada nya BAPANAS, saling tuduh alias saling tuding antar Kementerian tidak perlu terjadi lagi. BAPANAS dituntut untuk dapat memerankan diri sebagai “kawah candradimuka” nya pembangunan pangan. BAPANAS, sah-sah saja bila ada yang menyebut selaku penggerak utama pembangunan pangan. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close