FK3I Jabar Sayangkan Bentrokan Petani Tebu di Indramayu, Ini Kronologi Peralihan Lahan Hutan Oleh PT RNI

Mediatataruang.com – 4 Oktober 2021 Lahan HGU yang dikelola BUMN yang Bernama PT.RNI kembali memakan korban,bentrok antar 2 kelompok terjadi hingga menimbulkan korban meninggal dunia.tak hanya itu bentrok kerap terjadi sejak keberadaan PT RNI di kawasan sekitar 12 Ribu Ha tersebut

Duka mendalam kami sampaikan kepada para pejuang tani yang memepertahankan hak atas garapan nya demi kebutuhan ekonomi keluarga,namun kondisi yang terjadi sejak PT Perkebunan XIV mendapatkan hak pengelolaan kawasan pada tahun 1976 melalui SK Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dengan Mencadangkan Areal Hutan Seluas 12.022,50 HA di KPH Indramayu dan KPH Majaengka Kepada Perkebunan XIV yang berubah nama menjadi PG Rajawali II (salah satu Anak Perusahaan PT.RNI)  untuk pabrik gula melalui tukar menukar kawasan hutan ratio 1 : 1 tidak mampu diselesaikan hampir 45 tahun.

HGU yang berlaku sejak 1979 – 2004 implementasi nya tidak dijalankan dimana pemegag ijin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan isi dalam SK tersebut Yaitu Penggantian Lahan seluas 12.022.50 Ha. Seiring waktu Pemerintah seakan tutup mata akan kewajiban pemegang ijin mengganti kawasan hutan yang telah menjadi HGU.

Mereka pada tahun 2004 melakukan proses perpanjangan HGU yang dijawab Menteri Kehutanan Nomor : S.410/Menhut/VII/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang ditujukan kepada BPN Pusat. Dimana Salah Satu Poin Penting nya adalah HGUDiperpanjang dengan catatan penggantian lahan/kawasan hutan wajib dipenuhi. Dan PT RNI secara tertulis di depan Notaris membuat pernyataan kesanggupan  menyediakan calon pengganti kawasan hutan seluas 12.022,50 selambat lambatnya 10 tahun  terhitung  Januari 2005 sampai dengan 31 desember 2014.

Akibat dari Abainya PT RNI  maka pada Bulan April Tahun 2008 Menteri Kehutanan melayangkan surat peringatan pertama disusul surat peringatan kedua di bulan September 2008 dan peringatan ketiga pada juni 2009 dari proses 3 Surat Peringatan Diatas PT RNI melalui Proses Akhirnya PT RNI bersama PTPN VIII melakukan MOU membagi areal luasan diatas di beberapa daerah dengan meminta rekomendasi Gunernur Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan Jawa Barat.

Namun sampai Agustus Tahun 2009 Menteri Kehutanan meminta lahan pegganti seluas 6.000 Ha  sampai akhir Tahun 2009 sisanya diselesaikan bertahap sekurang kurangnya seluas 1.202,25

Pengurangan luas kawasan hutan dari 12.022,50 menjadi 1.202,25 kami nilai konfirasi Pemerintah dengan sengaja menghilangkan Kawasan Hutan Pengganti dengan cara yang tidak sepantasnya. Sampai dengan tahun 2011 PT RNI masih tetap tidak melaksanakan Penggantian Hutan maka mencabut Hak PT RNI walaupun PT RNI dengan licik nya terus mengulur waktu meminta perpanjangan waktu pelaksanaan penggantian kawasan hutan.

Dimulai di tahun 1976 sampai dengan 2011 disana mulailah masyarakat resah dan saling klaim akibat gagalnya proses ganti kawasan oleh PT RNI kepada Kementerian Kehutanan. Saling klaim tersebut sempat menimbulkan konflik dimana PT RNI pun masih melakukan klaim terhadap bangunan dan sarana yang telah dibangun.

Aksi masyarakat terhadap PT RNI kerap menimbulkan korban jiwa , tak terhitung sudah berapa nyawa melayang dan ratusan Korban di saat petani melawan PT RNI dan politik licik adu domba masyarakat terjadi sehingga bentrokan bukan hanya antara petani dengan PT RNI akan Tetapi dengan Masyarakat Lainnya.

Kondisi diatas memperlihatkan Dimana PTPN VIII dan PT RNI telah menghilangkan kawasan hutan dengan luasan yang sangat besar,hampir seluas kawasan Taman Buru Kareumbi dan sedikit Kurang luas jika dibandingkan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Apresiasi kami dalam proses diatas dimana Kementerian Kehutanan yang saat ini berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berani berupaya melakukan pencegahan kehilangan hutan melalui 3 surat Peringatan dan Pencabutan SK PT RNI secara administartif.Namun sayang Proses tersebut tidak segera diselesaikan secara factual sehingga Keberadaan Bangunan PT RNI dan beberapa Petugas RNI masih berada disana serta tidak dilakukannya pengawalan ketat mengakibatkan klaim masing masing kelompok menjadi dasar sehingga kerap menimbulkan korban Jiwa akibat konflik Horizontal.

FK3I yang saat ini sedang melakukan proses implementasi SK IPPKH PT.Geo Dipa dan PT Antam semakin Jelas melihat bahwa ‘Hutan Kita Bukan Hanya Rusak Akan Tetapi Telah Hilang’.

Kami Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertegas kembali posisi Nya di depan Kementerian, lain seperti Kementerian BUMN yang kerap menghilangkan kawasan hutan dengan melakukan proses kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Kami menghaturkan duka dalam atas perjuangan petani dari pihak manapun yang mempertahankan hak atas tanah untuk kebutuhan dasar hidup dan kami menuntut pihak BUMN tidak semena mena dalam mengelola kawasan hutan yang dititipkan dan wajib mengikuti prosedur yang ada dan melaksanakan Proses di lapangan. (Sumber : Dedi Kurniawan, Ketua BP FK3I Jawa Barat sekaligus Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat)