#iniruangkuHeadLine

Ribuan Lahan Kehutanan Digasak BUMN Puluhan Tahun, Erick Tohir Diam Seribu Bahasa

Mediatataruang.com Kisruh antar dua kelompok petani penggarap yang mengakibatkan gugurnya dua nyawa petani di Indramayu ternyata mengungkit borok lama yang terselubung di tubuh BUMN seperti PT Rajawali Nusa Indonesia (PT RNI) dan dibeberapa Perusahaan Plat Merah lainnya.

Di balik perebutan lahan harapan beruntung nyawa tak berdosa antar dua kelompok petani penggarap, ternyata ada sisi kelam tata kelola BUMN dalam negeri, tercatata 12 rbu hektar lahan kehutanan digasak tanpa ampun oleh PT RNI melalui Keputusan Nomor 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976, Pada Tahun 2004 Proses Perpanjangan Hak Guna Usaha, Menteri Kehutanan melalui surat Nomor S.410/Menhut-VII/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyatakan tidak keberatan atas Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sepanjang telah dipenuhi persyaratan antara lain : adanya pernyataan kesanggupan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia secara tertulis yang dibuat di hadapan Notaris untuk menyediakan calon lahan pengganti seluas ± 12.022,50 Ha yang memenuhi syarat paling lambat 10 tahun, terhitung 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2014.
Surat perjanjian ganti kompensasi lahan kehutanan yang di hak guna pemanfaatan pada PT RNI berdasar kan surat tersebut Antara Departemen Kehutanan dengan PT RNI ternyata selama puluhan tahun hanya menjadi macan kertas tanpa taring dalam hal eksekusi.

baca juga Ono Surono Desak Menteri LHK Tuntaskan Konflik Lahan Tebu PG Jatitujuh

Bahkan beberapa surat perintah eksekusi bayar/ ganti kompensasi yang dilayangkan oleh menteri kehutanan pun hanya dianggap angin lalu oleh jajaran direksi PT RNI. Dibalik tata kelola BUMN yang lebih profesional, transparan dan bersih seperti apa yang selalu di klaim menjadi koor utama dari kerja kementerian BUMN ternyata hanya isapan jempol semata, di mana hari ini kita dapati salah satu BUMN telah puluhan tahun menjadi penggasak lahan kehutanan.
BUMN yang sejatinya penyangga utama Kesejahteraan Rakyat ternyata hari ini kita dapati malah menjadi salah satu handicaps bagi Kesejahteraan rakyat, lahan hutan yang kita tahu berperan penting dalam kehidupan baik secara ekonomi, ekologi dan salah satu penunjang utama majunya sektor pertanian juga kita pahami sebagai salah satu sektor paling unggulan demi menggedor Kesejahteraan rakyat pedesaan, telah digasak tanpa ragu dan malu oleh salah satu BUMN terbesar dalam negeri.

baca juga FK3I Jabar Sayangkan Bentrokan Petani Tebu di Indramayu, Ini Kronologi Peralihan Lahan Hutan Oleh PT RNI

Didirikannya BUMN adalah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. Hendaklah BUMN juga dapat menjaga dan berkomitmen terhadap Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya mencari keuntungan semata apalagi sekarang banyaknya BUMN yang Bangkrut karena salah urus ataupun koruptor bergentayangan di Perusahaan Plat Merah Tersebut.
Dalam hal kaitan dengan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Banyak BUMN yang belum, berlarut larut ataupun cenderung mengabaikan kewajiban dalam Komitmen Konpensasi Lahan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Pemulihan Lingkunganan yang secara langsung lahannya dipakai oleh perusahaan Platmerah tersebut seperti contoh PLN Berkewajiban mengganti Hutan Sekitar Seribu Hektar, PT. Antam Ratusan Hektar dan beberapan BUMN lain yang menggunakan lahan hutan dan belum memenuhi kewajibannya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close