#iniruangkuHeadLineNasional

Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan

Mediatataruang.com – Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Ir. Helmi Basalamah, M.Sc mengungkapkan kegiatan rehabilitasi DAS harus selalu dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan yaitu economically feasible, socialy acceptable, dan environmentally sustainable.

Pemenuhan kewajiban penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS oleh Pemegang Ijin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak hanya sekedar berbicara mengenai jumlah pohon yang tertanam, namun harus berbicara mengenai keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Kontribusi nyata kegiatan rehabilitasi DAS harus diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi. Keberlanjutan kehidupan manusia akan sangat tergantung pada kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas sumber daya air.

“Mengingat hal tersebut maka air adalah kebutuhan yang paling esensial bagi ketahanan pangan dan energi,”ujarnya.

Perlu kita sadari bahwa air di bumi ini jumlahnya tetap, yang terdistribusi menjadi air laut dan air darat. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengatur agar ketersediaan air untuk kebutuhan sub sistem sosial ekonomi tersedia cukup setiap saat.

“Salah satu upaya nyata yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memahami siklus air yang terjadi di alam, dimana daerah hulu memegang peranan penting bagi pengaturan tata air yang ada di daerah bawahnya,”paparnya.

Agar wilayah hulu menjadi penangkap air hujan yang baik dan airnya sebanyak mungkin dapat masuk ke dalam tanah sehingga aliran permukaan kecil maka perlu dilakukan perbaikan bagi wilayah yang rusak, baik dengan sistem vegetatif maupun sipil teknis yang salah satunya melalui kegiatan rehabilitasi DAS.

Saya memberikan apresiasi kepada sepuluh Pemegang Ijin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang baru saja melakukan serah terima dengan total luas 4.337 ha (empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar.

“Namun tetap diharapkan komitmen untuk tetap ikut mengawal agar tanaman yang sudah berhasil benar-benar dapat memberikan manfaat terhadap keberlangsungan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial,”ungkapnya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan lokasi-lokasi yang telah direhabilitasi dengan baik tersebut kedepan dapat diusulkan sebagai lokasi dengan pola ijin pemanfaatan jasa lingkungan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya yaitu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah-wilayah mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), perlu ada kegiatan hutan dan lahan pada wilayah bukit Menoreh yang mendukung pariwisata Borobudur.

Kegiatan rehabilitasi DAS di perbukitan Manoreh harus dilaksanakan dengan melihat bentang alam secara utuh.

Perlu kekhususan dalam mendesain pola rehabilitasi DAS di perbukitan Menoreh, mengingat wilayah tersebut adalah daerah tangkapan air sehingga desainnya harus mampu membangun menara air alami untuk menopang kebutuhan air, memiliki nuansa asri dan keindahan, serta melakukan pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Seluruh Pemegang Ijin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang ditetapkan di kawasan menoreh saat ini kurang lebih seluas 1.656 ha harus melaksanakan perencanaan partisipatif secara terpadu, komprehensif, dan mampu menjawab tiga tantangan di atas.

Penentuan pola rehabilitasi dan pemilihan jenis tanaman menjadi penting. Perencanaan partisipatif melalui pengusulan masyarakat dan pendamping, untuk mendapatkan jenis yang diinginkan pada lahan milik menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan selain pertimbangan dari sisi kesesuaian lahan dan biofisik. Perlu kombinasi jenis tanaman yang sifatnya untuk perlindungan mata air, keindahan, dan produktifitas.

Pemulihan lingkungan adalah pekerjaan besar yang tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Pemerintah sendirian, perlu gotong royong, urun daya “crowdsourcing” berbagi peran semua elemen baik pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, peneliti, aktivis-campion lingkungan, dan dunia usaha yang kemudian didorong oleh media agar dapat bersatu bergulir menjadi kekuatan bola salju yang semakin besar.

Terakhir saya ingin sampaikan bahwa peran pemerintah (governance) adalah dalam konteks meningkatkan produktivitas nasional, membuka kran sebesar-besarnya bagi investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas pengendalian untuk menjamin kerberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat terjaga untuk kepentingan lintas generasi. Guna mendukung hal tersebut di atas maka Pemegang Ijin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, khususnya dalam melaksanakan kewajiban rehabilitasi DAS.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close