Mediatataruang.com – Biaya pembangunan kreta cepat jalur Jakarta – Bandung yang melangit ternyata menjebak PT KCIC konsorsium proyek pembangunan kereta Cepat Jakarta- Bandung, memutar strategi agar target BEP segera terpenuhi.
Salah satunya dengan membangun kawasan Transit on Development (TOD) di beberapa kawasan sekitar stasiun pemberhentian yang dilalui Kereta Cepat tersebut.
Keberadaan TOD inilah yang kemudian juga mendorong para Spekulan tanah dengan support dari para raksasa properti dalam negeri untuk bergerilya meraup keuntungan maksimal.
Sebut saja untuk kawasan walini yang rencana ya digadang gadang menjadi salah satu kawasan TOD, harga tanah di kecamatan Cikalong Kabupaten Bandung Barat tersebut harga tanah, telah melambung menyentuh angka dua juta rupiah untuk per meter perseginya.
Dengan iming iming bahwa kawasan tersebut memiliki akses istimewa dengan mega proyek bernilai 100 trilyun rupiah tersebut, maka dengan mudahnya promosi promosi lahan properti diserbu para konsumen.
Dampaknya pun memang hampir seluruh kawasan yang tentunya juga masih dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan jalur kreta cepat harga jualnya jadi melambung tinggi, hal inilah yang pada akhirnya melambungkan biaya pembangunan kreta cepat yang digadang gadang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut.
Di balik sengkarutnya proses pembangunan kreta cepat pun ternyata negara juga harus tersandra oleh kelakuan para elit BUMN yang justru berfikir jangka pendek dalam mendongkrak laba bagi perusahaan plat merah tersebut.
Skema pembiyaan pembangunan yang pada awalnya murni menggunakan anggaran swasta, dengan pembagian 70% – 30% antara konsorsium perusahaan asal China dengan BUMN Indonesia, dirubah menjadi 40% – 60%, demi mengejar kepemilikan saham mayoriyas oleh negara. (*)
