Mediatataruang.com – FK3I Jabar soroti bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Cikole Kabupaten Bandung Barat kemarin lalu.
Ketua FK3I Jawa Barat Dedy Kurniawan mengatakan hal tersebut akibat dari maraknya alih fungsi lahan ilegal dan legal tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.
“Seperti halnya pembangunan kawasan wisata dan kawasan pemukiman. Kawasan tersebut awalnya kawasan hutan dan perkebunan kini sudah banyak berubah fungsi menjadi bangunan beton,”ujar Dedy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10/2021)
Seperti diketahui sebelumnya, tanah longsor dan banjir bandang kembali menerjang Desa Cikole dan Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, sore pukul 17:00 WIB. Dua unit rumah diberitakan mengalami rusak berat.
Sejumlah warga melaporkan, bencana longsor selain dipicu hujan lebat juga dampak dari pembukaan sejumlah objek wisata di kawasan hulu desa Cikole.
“Sore ini, kembali dua rumah di kampung kami, RT 05 dan RT 03 RW 06 Desa Cikole kembali terkena musibah longsor, selain rumah jalan desa juga retak-retak akibat longsor,” ujar Lukman, warga RW 06, desa Cikole, Selasa, 19 Oktober 2021.
Lukman menambahkan, korban saat ini dievakuasi di kantor posyandu. Sehari sebelumnya, bencana longsor sudah menimpa satu rumah di kawasan tersebut.
“Longsor besar saat ini baru terjadi, sebelumnya warga disini tidak pernah mengalami banjir atau longsor. Hal ini adalah dampak dari pembangunan tempat wisata di hulu desa Cikole yang kurang mengindahkan aspek lingkungan, baik di kawasan hutan maupun kawasan perkebunan,” ujarnya.
Ia meminta kepada pihak-pihak terkait baik pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Perhutani maupun PTPN VIII segera mengevaluasi kembali proses kerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat.
FK3I Jawa Barat telah sering berulangkali mengingatkan kepada para pihak pengelola seperti Perhutani, Pemkab dan masyarakat pengelola kawasan yang bekerjasama dengan Perhutani.
“Namun, tetap tidak ada tanggapan setiap kejadian pasti kita temukan sebab akibat,”paparnya.
Maka dari itu kami meminta pertama, RTRW Kabupaten Bandung Barat khusus Cikole yang banyak kawasan hutannya untuk diperiksa dan dikaji ulang termasuk izin izin wisata diperiksa.
Kedua, pihak Kabupaten wajib memperhatikan tata ruang wilayah khususnya di Cikole yang rentan bencana. Ketiga, Gubernur harus tegas terhadap pelanggaran Perda KBU.
“Perhutani wajib memperhatikan Regulasi daerah dan tidak seenaknya dalam pembangunan wisata yang dikerjasamakan dengan Investor,”ungkapnya.
Keempat, PPNS penting melakukan dan memeriksa setiap kejadian bencana sehingga nampak ada efek jera siapa yang bersalah.
Dari kejadian ini jelas nampak pembiaran dari Pemerintah maka Pemerintah lebih atas penting melakukan pemeriksaan kepada Pemkab, Perhutani dan PTPN dimana kawasan di sekitarnya banyak di kelola oleh 2 BUMN tersebut.
“Sebagai solusi nya perlu dilakukan penegakan hukum,
penataan ulang Tata Ruang dan morotorium perijinan dari alih fungsi kawasan hutan dan perkebunan menjadi kawasan bangunan. Dan seluruh bangunan milik yang tak berizin,”pungkasnya. Kus
