#iniruangkuHeadLine

LimaPeta : Desak KLHK, Kepolisian dan Kejaksaan Serius Tindak Pengemplang Hutan

Mediatataruang.com – Hutan bukanlah sebatas ruang tumbuhnya ekosistem yang berada di dalamnya seperti tumbuh tumbuhan Dan hewan yang menjadi penghuninya.

Melainkan hutan memiliki makna yang cukup besar bagi keberlanjutan masa depan umat manusia yang menjadi penghuni bumi.

Untuk itu setiap individu sejatinya memiliki kepentingan yang sangat sangatlah besar bagi kelestarian dari ekosistem hutan, dalam artian selain berkewajiban setiap individu juga memiliki hak penuh teehadap lestarinya hutan.

Hari ini sebagai individu yang berentitas di Indonesia Kita sebagai warga negara nyata nyata telah diusik hak atas kelestarian hutannya dengan semakin menggilanya keserakahan para investor yang telah mengalihfungsikan Jutaan Hektar hutan yang ada di Indonesia tanpa sama sekali mau mengkompensasi secara adil apa yang telah mereka rampas dari masyarakat Indonesia.

Banyak perusahaan Baik Swasta ataupun Perusahaan Plat Merah (BUMN) mendapatkan Izin pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah hutan akan tetapi belum memenuhu kewajiban-kewajibannya dalam alih fungsi ataupun pemanfaatan lainnya.

Salah satunya adalah P.T ANEKA TAMBANG (Antam) yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan sejak tahun 2019, akan tetapi sampai saat ini masih belum mau melakukan proses ganti konpensasi sesuai aturan yang berlaku.

Dengan dalih bahwa mereka telah mendapatkan relaksasi pemenuhan tanggung jawabnya dari oknum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mereka terus menunda tanggung jawabnya sementara kerusakan hutan atas nama investasi yang mereka lakukan telah berlangsung selama 2 tahun.

Ditambah lagi kehadiran PP 23 TAHUN 2021 tentang tata kelola Kawasan hutan, ternyata telah menjadi jalan mulus perusakan perusakan hutan dengan segala bentuk kemudahannya, bersembunyi nyaman di balik nama investasi.

Pembayaran wajib bayar dengan angka yang sangat kecil yang tercantum di PP 23 2021 jelas jelas adalah bentuk nyata perampasan hak penuh warga negara atas benefit yang didapat dari hutan yang berada di Indonesia.

Atas dasar itu Dan juga atas nama bangsa, tanah air serta Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hak atas kehidupan Kita Maka dengan ini Lingkar Masyarakat Peduli Tata Ruang (LIMAPETA) dengan ini menyatakan Sikap :

  1. Segera penjarakan setiap mereka yang telah mengemplang kewajiban konpensasi atas kerusakan hutan yang terjadi atas kegiatan kegiatan investasi nya.
  2. Segera dan dalam waktu yang sesingkat singkatnya mendesak kepada Pemerintahan Republik Indonesia untuk mencabut PP 23 Tahun 2021 Dan semua peraturan yang terkait yang telah menjadi jalan mulus bagi kerusakan hutan yang ada di dalam negeri kelak.
  3. Mendesak secara segera Kementerian Kehutanan, Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih serius lagi dalam melindungi hak warga negara atas kelestarian hutan di dalam wilayah NKRI.

(*LimaPeta, Lingkar Masyarakat Peduli Tata Ruang)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close