Daerah

Ketua Komisi C: Alih Fungsi Lahan Menjadi Ancaman Serius bagi Petani

Mediatataruang.com – Alih fungsi lahan pertanian, menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, menjadi suatu fenomena yang terus menjadi ancaman serius. Berdasarkan alasan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian yang menganalisis keterkaitan kebijakan pertanahan, dengan mengedepan Tata Ruang wilayah sebagai instrument penataan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi.

Legislator dari Fraksi Golkar yang akrab disapa Kang Yanto itu menambahakan, kalau tanah mempunyainl nilai strategis dan selanjutnya dapat berimplikasi pada ‘interest”pemanfaat sumber agraria. Bila ditarik garis, fungsi atau peran tanah dapat menimbulkan motivasi kepentingan yang terwujud dalam pemanfaatan sumber agraria tanah. “Biasanya pemanfaatan sumber agraria tanah tersebut dilakukan oleh aktor-aktor sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya melalui telepon, Kamis 4 November 2021.

Kang Yanto menvisualisasikan, data Badan Pertanahan Nasional (2004), ada dijelaskan bahwa total lahan pertanian, berupa lahan sawah di Indonesia tercatat sekitar 8,9 juta hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 187.720 hektar telah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya (Data Badan Pertanahan Nasional, 2004).

Hal ini disebutkan Kang Yanto, kalau penelitian yang sudah dilakukan bersifat penelitian penjelasan (explanatory research), hingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mengacu pada realitas sosial, yang didasarkan pada fakta tentang perilaku manusia.

Realisasinya, lanjut dia, kasus tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai kebijakan penataan ruang dan mengenai aspek-aspek dari kebijakan penataan ruang, yang diindikasikan memberikan peluang terjadinya alih fungsi lahan pertanian di tingkat pelaksana kebijakan dan di tingkat masyarakat, berikut lahan strategis lainnya.

Semua ini, Kang Yanto menyebutkan, berangkat dari adanya suatu kondisi keterbatasan lahan serta terjadinya peningkatan kebutuhan tanah seiring dengan berkembangnya beragam sektor non-pertanian, seperti kector jasa dan sektor industri di era pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan tekanan pada sektor pertanian.

Alasan dari permasalahan itu, potensi sumber agraria tanah yang besar tidak akan dapat dimanfaatkan tanpa adanya kerangka kebijakan yang tepat. “Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan tanah bagi petani, pemerintah daerah, dan swasta. Mengetahui rumusan, asas, dan tujuan penataan ruang wilayah. Mengetahui aspek-aspek dari perencanaan tata ruang wilayah yang memberikan peluang terjadinya alih fungsi lahan pertanian,” ujarnya.

Sementara prioritas pemilihan lokasi untuk penelitian itu, dikemukakannya, mencakup kajian di lokasi penelitian ini dapat menjawab permasalahan pokok studi ini secara mendalam dan spesifik, lokasi tercakup ke dalam salah satu daerah pinggiran kota (semiurban) metropolitan dengan dinamika masalah pembangunan yang sering terjadi di
dalamnya, seperti alih fungsi lahan pertanian yang banyak terjadi untuk berbagai kepentingan.

Dia tidak memungkiri kalau aktor-aktor sosial yang memiliki kepentingan atas tanah dalam konteks ini, yakni pemerintah daerah, swasta dan petani. Masing-masing aktor sosial tersebut, antara lain, bagi pemerintah daerah adalah sebagai pembangunan infrastruktur fisik dan perumahan, bagi swasta digunakan sebagai aset untuk meningkatkan surplus dan melakukan akumulasi modal, bagi petani adalah berperan dalam hal ekonomis dan sosiologis.

Sebab peran tanah merupakan panggung lahirnya berbagai perebutan kepentingan antara aktor-aktor sosial, “Selanjutnya mereka berupaya melancarkan berbagai cara untuk mendapatkan tujuannya di atas sumber agraria tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuannya di atas tanah maka pemerintah daerah membuat arahan perencanaan terhadap tata ruang kota yang tercermin dalam bentuk RTRW dan RDTR,” ungkap Kang Yanto.

Padahal dasar yang digunakan sebagai landasan dibentuknya RTRW dan RDTR, dia menuturkan, bersumber pada amandemen UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan dipertegas oleh pasal 1 ayat 2 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Tapi prosesnya, ternyata kebijakan penataan ruang memperlihatkan aspek-aspek yang memberikan peluang terjadinya alih fungsi lahan pertanian, yakni di tingkat pelaksana kebijakan dan di tingkat petani (sasaran kebijakan).

Semestinya dalam rangka pengendalian ruang, Kang Yanto menegaskan, sudah seharusnya diturunkan beberapa aturan, seperti aturan mengenai mekanisme izin lokasi dan Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR). Terutama izin lokasi yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan (pengembang) dalam rangka penanaman modal. Ternyata pengawasan terhadap pelaksanaan pasal 2 dan 3, Keputusan Presiden RI Nomor 55/1993, berkaitan dengan pembebasan lokasi yang terdapat dalam mekanisme izin lokasi belum dapat dilakukan secara optimal.

Akibatnya, Kang Yanto memaparkan, pihak swasta dapat memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari para petani dengan terus berupaya mencari cara agar para petani menjual lahannya. Sementara itu, SKPR sebagai produk pengendalian ruang juga belum menjadi peraturan daerah yang sah. Karena kekuatan hukumnya belum sepenuhnya kuat dan masih dapat disimpangkan.

Dia tidak menyalahkan ketidaktahuan petani terhadap tata ruang dapat dipahami, karena petani kurang memiliki wacana dan kemampuan untuk mempertajam terminologi akibat rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan petani juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani yang juga rendah. Selain itu, posisi tawar petani yang rendah dipengaruhi oleh ciri-ciri petani, yakni tersubordinasi, memiliki prinsip “safety first”, dan terintegrasi oleh sistem ekonomi makro.

Sehingga aspek-aspek peluang dari kebijakan penataan ruang tersebut lebih lanjut dimanfaatkan oleh swasta untuk mencapai tujuannya atas tanah, yang dikwatirkan Kang Yanto, pemanfaatan yang dilakukan swasta itu pada aspek kebijakan penataan ruang di tingkat pelaksana, dan petani tersebut memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan, dari lahan pertanian menjadi kompleks perumahan.

Bila dianalisis lebih lanjut, ternyata faktor yang paling mempengaruhi perubahan alih fungsi lahan pertanian berasal dari faktor luar, yaitu pihak swasta dan intervensi pemerintah daerah, melalui penerapan tipe sistematik berpola enclave, yang memunculkan faktor-faktor penggerak utama alih fungsi lahan, pelaku, pemanfaatan, dan proses alih fungsi lahan,” pungkas Kang Yanto. Ki Agus N Fattah

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close