#iniruangkuHeadLine

Diberi Izin Lakukan Eksploitasi Hutan, Pegiat Lingkungan Akan Kawal Implementasi IPPKH Geo Dipa

Mediatataruang.com – Pengelolaan lingkungan dalam kawasan hutan yang akan dirubah fungsi menjadi fungsi lain non kehutanan adalah bahasa yang cukup menjadi daya tarik bagi penggiat lingkungan.

Dalam hal ini, Geo Dipa telah mendapat ijin untuk melakukan ekploitasi hutan dengan merubah fungsi kawasan hutan dengan melakukan penebangan dan membangun di areal hutan menjadi areal produksi Panas Bumi.

Ketua FK3I Jabar, Deddy Kurniawan

Atas nama kepentingan hajat hidup rakyat banyak akan kebutuhan energi listrik akhirnya proses tersebut legal dilaksanakan.

Kami FK3I Jabar akan terus mengawal yang dinamakan Pengelolaan Lingkungan dimaksud sesuai Hak dan Kewajiban PT Geo Dipa.

“Tentunya ada beberapa hal yang penting dilaksanakan sebagai kewajiban pemegang ijin ekploitasi diantaranya kewajiban administratif dan kewajiban teknis akan upaya dampak,”ujar Ketua FK3I Jabar Deddy Kurniawan dalam rilis tertulisnya (4/11/2021)

Deddy mengatakan kewajiban penggantian lahan serta pemulihan dampak akibat ekploitasi. Dalam melakukan ekploitasi ada beberapa aspek yang harus kita nilai dan ukur sebagai prinsip awal kawasan yang akan di ekploitasi. Sehingga penggantian bersifat adil dan minim menimbulkan kerugian lingkungan.

“Kawasan hutan bukan hanya bicara tegakan pohon, akan tetapi harus pula dikaji nilai hidrologi, nilai geo fisik dan kehati. Dimana data tersebut harus menjadi tanggung jawab mutlak pemegang ijin dan bertanggung jawab dalam rangka pengelolaan lingkungan dalam kawasan yang akan hilang dengan penggantian seimbang,”katanya.

Maka dari itu FK3I Jabar meminta pihak pemerintah dalam hal ini BBKSDA Jabar dan Perhutani untuk mengeluarkan data inventarisasi sehingga tidak hanya menentukan nilai kawasan dari luasannya saja (barang) akan tetapi dihitung manfaat yang hilang (jasa) dari hal tersebut, itu perlu di hitung.

“Anggap sebuah kawasan merupakan penyangga kehidupan dan di konversi menjadi barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia maka nilai hitungan harus berdasar kajian konfrensif,”paparnya.

Maka Perhutani dan BBKSDA penting memberikan data inventarisasi kawasan yang akan dijadikan Objek ekpoitasi guna mengukur nilai pengganti kawasan yang sesuai dan memiliki keseimbangan sehingga kerugian dapat tergantikan secara konfrensif dan terukur.

Selain itu juga penyerapan tenaga kerja diutamakan sekitar kawasan terdampak agar tidak terjadinya dampak turunan dan pengamanan ketat melalui komunitas pentahelik yang dibangun melalui social enggenering yang penting.

Dalam hal ini, lanjut Deddy mengungkapkan kami bukan berarti menolak pembangunan apalagi legalitas nya jelas akan tetapi yang terpenting menempatkan keadilan ekologi dan implementasi akan kewajiban Geo Dipa tersebut.

Tapi penting kita pandang dimana hilangnya pohon hilang juga air yang diserap pohon serta adaptasi satwa saat dilakukan rekayasa.

“Saya melihat hanya 2 point, pertama mencoba melakukan pengawasan dalam hal flora dan rekayasa hutan dalam konteks flora. Kedua, kami belum melihat adanya jaminan keutuhan kawasan, sebab tidak menyentuh budaya, karakter dari masyarakat dan pemerintah daerah. Serta tidak disiapkannya masyarakat agar siap mampu menerima aktifitas panas bumi sehingga tidak merubah paradigma budaya,”pungkasnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close