#iniruangkuHeadLinekementerian atr/bpn

Lahan Akresi yang Dilupakan Punya Potensi Konflik Besar

Selamat Hari Tata Ruang Nasional Nopember 2021

Mediatataruang.com – Istilah “Tanah Timbul” atau dalam aturan perudang undangan yang berlaku di Indonesia disebut dengan “aanslibbing”, atau “channelbar” maupun “deltaber” di dokumen berbahasa Inggris, atau “Tanah Oloran”, “Tanah Balete”, “Wedi Kengser”, “Lidah Tanah”, “Tanah Tambah”, “Tanah Tumbuh”. Secara khusus terjadinya tanah timbul dapat diketahui bahwa pada umumnya diartikan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terdapat di tempat lain.

Pada kasus lainnya kejadian akresi pantai atau sungai merupakan terjadinya perubahan garis pantai atau sungai karena adanya sebuah proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. Proses sedimentasi di daratan dapat disebabkan oleh pembukaan areal lahan, limpasan air tawar dengan volume yang besar karena hujan yang berkepanjangan dan proses transport sedimen dari badan sungai menuju laut.

Dampak dari akresi pantai jika ditinjau dari aspek strategis adalah bertambahnya luasan di suatu kawasan dan terjadi pendangkalan yang dapat mengganggu navigasi dan alur pelayaran kapal. Dampaknya jika ditinjau dari aspek lingkungan adalah terjadinya perubahan atau bahkan hilangnya suatu habitat dari ekosistemnya. Dari sisi spatial akan bertambahnya luasan mangrove jika habitatnya di daerah yang memiliki sedimentasi yang tinggi juga bertambah. Serta dari sisi lainnya merupakan lahan yang akan memicu permasalahan konflik penguasaan karena mempunyai sisi keekonomian.

Akresi dalam perspektif hukum Agraria Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, tidak secara spesifik membicarakan soal tanah di pesisir, terlebih tanah timbul. Namun rumusan umum bahwa tanah timbul adalah di bawah penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat. Tanah di tepi pantai adalah tanah negara, Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang yang berstatus dikuasai oleh negara undang No. 51/Prp/1960, “Tanah selain karena tanah itu belum ada alas haknya tanah negara yang dipunyai dengan sama sekali baik oleh perseorangan, suatu hak oleh perseorangan atau badan badan hukum.

Terdapat kondisi khas pada tanah akresi yakni pada asal muasal dan potensi hilangnya, ia bisa datang dan bisa hilang secara fisik, berbeda dengan tanah-tanah di daratan utama yang relatif tetap. Secara eksplisit tertera dalam peraturan pemerintah bahwa hak atas tanah bisa hilang apabila tanah tersebut hilang, salah satunya karena tenggelam. Proses datang dan perginya tanah ini dapat menimbulkan masalah dengan adanya reclaim atau pengakuan sebagai pemilik atas tanah yang pernah hilang namun pada suatu waktu bisa muncul kembali secara alami maupun karena intervensi manusia. Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (land slide) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya.

Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (polder)”. Tanah-tanah yang timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara. Oleh karenanya, kantor-kantor pertanahan harusnya segera menginventarisasi tiap tanah-tanah hilang maupun timbul, termasuk penyesuaian atas sertifikat sehingga bisa diketahui data pastinya luasan tanah negara yang ada dari proses ini sebagai dasar untuk pemberian hak pada tahap selanjutnya. Ketiadaan data ini berpotensi menyebabkan iregularitas dalam penguasaan dan berjalannya proses penguasaan di luar kontrol negara yang akan menyebabkan terjadinya konflik.

Secara umum menurut peraturan perundang-undangan tanah akresi merupakan tanah negara yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam hal ini negara memiliki penguasaan secara langsung terhadap tanah timbul. Akan tetapi, saat ini belum ada yang mengatur secara rinci mengenai tanah timbul yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Konflik atau sengketa atas tanah memiliki beberapa ragam, bisa konflik administratif, konflik pidana atau perdata, personal atau soal struktural atau dengan lembaga berbadan hukum. Secara umum berdasarkan aspek hukum penguasaan lahan, konflik dapat dikategorikan menjadi lima sebab: Pertama, konflik kepentingan; Kedua, konflik struktural; Ketiga, konflik nilai; Keempat, konflik hubungan akibat perbedaan persepsi dan komunikasi yang buruk; serta Kelima, konflik data karena tidak lengkap atau ketidak jelasan prosedur.

Bila dilihat dari kelima kondisi diatas, konflik mengenai data dan kepentingan terjadi akibat dari belum dipetakannya tanah dengan tepat. Hal ini terjadi karena tidak ada pencatatan resmi menyangkut tanah timbul, sementara untuk konflik struktural belum terlalu termanifes sedangkan konflik nilai belum muncul karena proses distribusi tanah timbul banyak pihak.

Di Indonesia, status kepemilikan tanah diatur dalam. Jenis status kepemilikan tanah ada beberapa tingkatan, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Satuan Rumah Susun. Pada tanah Tanah girik / petok / rincik / ketitir / verponding, merupakan tanah bekas hak milik adat yang belum didaftarkan atau disertifikasi pada Badan Pertanahan setempat. Girik bukan tanda bukti atas kepemilikan tanah, melainkan bukti bahwa pemilik girik adalah pembayar pajak (PBB) dan pengelola tanah milik adat atas bidang tanah tersebut serta bangunan di atasnya.

Hak Sekunder / Derivatif Yang termasuk hak atas tanah ini adalah : a. Hak sekunder yang ditumpangkan di atas hak lain yang memiliki derajat lebih tinggi, seperti HGB, HGU, dan Hak Pakai di atas tanah Hak Milik. b. Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU (right of lease building) c. Hak Sewa atas tanah pertanian. d. Hak membuka tanah (right of clear land) dan memungut hasil hutan (right to harvest forest product). Hak ini hanya bisa didapat oleh WNI dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Kepemilikan hak ini tidak berarti bisa mendapatkan hak milik (right of ownership) atas tanah yang bersangkutan. e. Hak usaha bagi hasil. f. Hak menumpang (Hak Numpang Karang), g. Hak Jaminan atas tanah yang terdiri dari gadai dan Hak Tanggungan. Hak lain-lain yang sifatnya sementara, seperti : a. Hak guna air b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan c. Hak guna ruang angkasa Menilik permasalahan Saudara Karwan, terlebih dahulu ditelusuri status tanah dan dipetakan sumber data tanah tersebut. SPPT yang biasanya terdapat pada tanah akresi yang belum didaftarkan atau Pajak bukanlah bukti kepemilikan.

Merujuk pada sistem hukum nasional yang bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, penegasan status kepemilikan tanah dengan bukti tertulis menurut hukum yang berlaku. Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN mengeluarkan duplikat kepada pemilik tanah untuk mencegah risiko di kemudian hari, seperti: sertifikat hilang, terbakar, maupun sertifikat ganda.

Lahan Akresi Dari Sisi Spatial

Berdasarkan pengertian terhadap lahan pantai yang merupakan bagian wilayah pesisir bersifat dinamis, artinya pada bagian ruang pantai (bentuk dan lokasi) berubah dengan cepat sebagai respon terhadap proses alam dan aktivitas manusia. Perubahan garis pantai ditentukan oleh banyaknya sedimen yang keluar dan masuk di tiap ruas pantai. Jika sedimen yang masuk lebih tinggi dari yang keluar, maka pantai akan mengalami sedimentasi sebaliknya, dan bila sedimen yang masuk lebih kecil dari yang keluar, maka pantai akan mengalami erosi.

Akresi pantai adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. Proses sedimentasi di daratan dapat disebabkan oleh pembukaan areal lahan, limpasan air tawar dengan volume yang besar karena hujan yang berkepanjangan dan proses transport sedimen dari badan sungai menuju laut. Akresi pantai juga dapat menyebabkan terjadi pendangkalan secara merata ke arah laut yang lambat laun akan membentuk suatu dataran berupa delta atau tanah timbul. Proses akresi pantai biasanya terjadi di perairan pantai yang banyak memiliki muara sungai dan energi gelombang yang kecil serta daerah yang jarang terjadi badai.

Peraturan Menteri ATR-BPN No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir ketentuan umum pasal 1 ayat 7 bahwa Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan pada ayat 8 bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaantanahnya dikuasai oleh negara.

Berdasarkan UU Cipta Kerta dimana Undang-Undang Penataan Ruang masuk didalamnya disampaikan bahwa lahan dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Permen ATR-BPN No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir merupakan lahan kawasan perlindungan sempadan pantai atau waduk atau sungai yang statusnya dikuasai oleh negara. Jadi para planner jangan ragu untuk memasukkannya sebagai bagian dari lahan perlindungan pada saat merencanakan penataan ruang wilayah.(*Juniar Ilham)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close