#iniruangkuHeadLine

DILANS, Difable dan Lanjut Usia Pada Neraca Ruang

Mediatataruang.com – Hukum difungsikan untuk mengatur standar minimum prilaku. Tapi batas atasnya (standar maksimum) hanya mungkin mewujud dengan etika. Begitulah kira-kira terjemahan bebas dari kata-kata bijak yang pernah saya baca.

Kita ingin mengaku, sekaligus diakui, sebagai negara hukum. Standar minimum yang berlaku sama bagi semua. Tanpa kecuali. Katanya.

Kita pun sangat getol menurunkan berbagai undang-undang dan peraturan. Sebagai dasar hukum yang konstitusional. Katanya juga.

Maka, etika bernegara paling mendasar yang mestinya dijunjung tinggi, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan, mereka yang bukan hanya diamanahkan tapi juga dibiayai oleh seluruh rakyat republik Indonesia ini adalah melaksanakan standar minimum yang diatur segala peraturan perundang-undangan itu.

Jika boleh memilih, suatu undang-undang mungkin lebih baik tak usah dulu diadakan. Jika memang kita belum sanggup menyelenggarakan sebagaimana yang disuratkan. Sebab, berapa banyak yang sudah menjadi lembaran Negara tapi tak berfungsi sepatutnya?

Contohnya yang terkait dengan penyandang disabilitas. Sudah diundangkan secara khusus melalui UU Nomor 8 tahun 2016.

Bacalah rumusan pasal 2 nya yang gagah perkasa itu:
Pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas berasaskan (a) penghormatan terhadap martabat, (b) otonomi individu, (c) tanpa diskriminasi, (d) partisipasi penuh, (e) keragaman manusia dan kemanusiaan, (f) kesamaan kesempatan, (g) kesetaraan, (h) aksesibilitas, (i), kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, (j) inklusif, dan (k) perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Lebih lanjut, pada pasal 5 ditegaskan pula jika penyandang disabilitas di Indonesia berhak (a) hidup, (b) bebas dari stigma, (c) privasi, (d) keadilan dan perlindungan hukum, (e) pendidikan, (f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, (g) kesehatan, (h) politik, (i) keagamaan, (j) keolahragaan, (k) kebudayaan dan pariwisata, (l) kesejahteraan sosial, (m) aksesibilitas, (n) pelayanan publik, (o) pelindungan dan bencana, (p) habilitasi dan rehabilitas, (q) konsesi, (r) pendataan, (s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, (u) berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan (v) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam hal aksesibilitas kelompok mereka, UU 8 tahun 2016 yang pengesahannya ditanda-tangani Joko Widodo lebih dari 5 yahun lalu itu (15 April 2016, juga diundangkan pada tanggal yang sama), terbukti hanya kata-kata manis belaka. Mereka yang menamakan kelompoknya sebagai DILANS (Difable dan Lanjut Usia) itu, terang-menerang membuktikannya jauh panggang dari api.

Padahal, dalam undang-undang yang sama, soal aksibilitas kelompok mereka, sudah dinyatakan sangat jelas, seperti tertuang pada pasal 97-nya:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman.

Mungkin Anda semua bisa lebih memahami. Mengapa saya begitu getol menyuarakan soal Neraca Ruang yang bukan hanya dapat difungsikan sebagai dasar akuntabilitas perencanaan tataruang. Tapi juga pengelolaan ruang kehidupan pada daerah itu sendiri.

Asas utama Neraca Ruang adalah menempatkan manusia yang hidup dan tinggal di sana, warga ruang tersebut sebagai assetnya.

Bukan penumpang. Bukan pelengkap. Bukan pula beban. Tapi sebagai harta-nya. Kekayaan-nya. Asset-nya.

Paradigma ini sangat penting dan strategis. Sebab, sebagai harta, setiap yang diamanahkan sebagai hak warganya, wajib dan mesti diselenggarakan. Termasuk yang sudah dituangkan dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sebagian isinya dikutip di atas.

Dalam Neraca Ruang, semua hak warga dan kewajiban Negara yang telah diundangkan, harus dipenuhi tanpa tawar-menawar. Artinya, harus diprioritaskan di atas lainnya yang berada pada derajat kepentingan yang lebih rendah.

Tunjangan kinerja pegawai, misalnya. Atau pembangunan dan pembiayaan lainnya yang tak berkaitan dengan hak warga yang sudah memiliki kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Itu sebabnya, jika memang tak mampu memenuhi sudah dikatakan di atas lebih baik tak usah diundangkan. Atau bila perlu dicabut saja.

Negara dan pemerintahannya, akan kuat dan dihormati seluruh warganya, juga bangsa-bangsa lain di dunia ini, jika kata yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya, bersesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bagaimana menjelaskan etika yang mereka miliki jika standar minimum berprilaku saja, tak terpenuhi?

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close