#iniruangkuHeadLine

Dampak PT Geo Dipa, Implementasi IPPKH Tak Bisa Diukur Dari Parameter Dasar

Mediatataruang.com – FK3I Jawa Barat yang Juga sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat menilai dampak atas Pemakaian kawasan Hutan Primer oleh PT Geo Dipa dinilai dari beberapa aspek.

Parameter Ganti Kawasan adalah langkah selanjutnya, sedangkan yang saat ini perlu dilakukan adalah bagaimana proses penyelamatan ekosistem flora dan Fauna serta penyiapan sosial masyarakat melalui skema penyelamatan.

Ketua FK3I Jabar Dedi Kurniawan mengatakan hal diatas memang bukan hanya tanggung jawab PT.Geo Dipa. Tapi banyak pihak yang harus bersama sama memikirkan itu.

Diantaranya adalah BBKSDA, sejauhmana mereka ini, selain memberikan rekomendasi hasil kajian juga memastikan tidak terjadinya konflik satwa dan manusia.

“Pihak Perhutani dalam hal ini sebagai pengelola juga tidak bisa hanya meminta nilai provisi atas tegakan yang akan ditebang saja,”ujarnya.

Lanjut Dedi memaparkan ke 2 stakeholder tersebut harus menjalankan fungsi agar kawasan diluar hak pemegang ijin tetap utuh serta tidak terjadinya gangguan terhadap kawasan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

“Menilai sebuah kawasan harus dihitung dari berbagai aspek serta menyimpan kesadaran dan pemahaman para pihak. Baik Pemda, aparat Penegak Hukum, Media, Masyarakat serta tentunya Pemegang kebijakan (Perhutani dan BBKSDA Jabar), pegiat konservasi serta PT.Geo Dipa sebagai Pemegang ijin,”paparnya.

Dedi mengungkapkan kepastian dan komitmen ini harus terbuang dalam RKT dan RPP nya mereka. Maka kami meminta dalam implementasi tersebut adalah :

1.Sejauhmana kesiapan dan Keterlibatan BBKSDA dlm Memitigasi Gangguan dan keterangan Flora dan Fauna.
2.Sejauhmana Perhutanj memastikan Pengamanan dampak akibat dari Rencana perusahaan
3.Sejauhmana Pemda mempunyai kewenangan melakukan edukasi terhadap masyarakat agar dampak turunan dari proses implementasi tidak berakibat pada kerusakan kawasan di sekitar lokasi ijin.

Dan yang penting sekali pemegang ijin mempunyai konsep yang tertuang dalam RKT dan RPP, tidak hanya melihat aturan dan Regulasi yang kaku.

Tapi menerjemahkan aturan menjadi sebuah kepedulian dimana manusia memerlukan kawasan yang mempunyai nilai jasa yang tinggi.

“RKT dan RPP dan hal sejenisnya dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang juga terbuang dalam Amdal atau UKL UPL,”pungkasnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close