#iniruangkuHeadLine

Saling Klaim Data, LIMAPETA Meminta KLHK Dan Green Peace Bersikap Dewasa

Mediatataruang.com – Publik sempet dihebohkan dengan munculnya saling Klaim Data antara Green Peace Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam Hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, mengenai deforestasi di dalam negeri.

Diawali dengan kritik Green Peace atas pidato Presiden Joko Widodo, di Sidang COP- 26 Di Glasgow, Scotlandia, tentang kinerja Pemerintahan ya yang telah berhasil menekan deforestasi sampai titik paling rendah di tahun 2019-2021.

Green Peace menyatakan bahwa justru Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian LHK nya telah gagal menekan laju deforestasi di dalam negeri, menurut Green Peace, di awal kepemimpinan nya saja yaitu antara tahun 2014 -2015 deforestasi yang terjadi mencapai ± 1,5 Juta Hektar lahan.

Sementara itu KLHK melalui Dirjend Planalogi menyatakan bahwa data yang mereka miliki Dan kemudian menjadi bahan dari pidato Presiden Jokowi di Glasgow, memiliki keakuratan 95% karena didasari atas beberapa lembaga kredible seperti RBI, LAPAN dan NASA, Dan mencatatkan bahwa di tahun 2019-2020 Pemerintah Indonesia telah menekan laju deforestasi menjadi 115,5 ribu Hektar, ini sangat menurun signifikan dari 462,5 Hektar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu Lingkar Masyarakat Peduli Tata Tata Ruang antara keduannya untuk jauh lebih bersikap Dewasa bukan hanya melempar data yang belum diuji kebasahannya.

Memandang bahwa deforestasi memiliki dampak yang signifikan terhadap Terjadinya Bencana Kemanusiaan seperti banjir, longsor Dan pamanasan global sudah selayaknya siapapun entitas di dalam negeri untuk lebih melakukan kerja kerja yang jauh lebih kongkrit untuk menekan laju deforestasi.

Pemerintah harus semakin tegas lagi dalam menindak bagi siapapun warga ataupun perusahaan yang menjadi pelaku pelaku pembabatan ataupun pembakaran hutan.

Sementara itu Green Peace Indonesia seharusnya lebih gencar memberikan edukasi kepada publik untuk tidak melakukan penebangan Dan pembakaran lahan dengan alasan apapun seperti membuka lahan pertanian Baru.(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close