#iniruangkuHeadLine

Kualitas Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Mediatataruang.com – Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluran nya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Lalu, ada berapa jenis pupuk bersubsidi ? Pupuk bersubsidi ada lima jenis, yaitu pupuk ZA, Urea, SP-36, NPK Phonska, dan pupuk organik Petroganik.

Mengapa Pemerintah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi ? Salah satu alasan nya adalah untuk membantu para petani. Lantas, apakah para petani dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pupuk bersubsidi ? Jawaban atas pertanyaan inilah yang harus kita sampaikan dengan sejujur-jujur nya.

Masalah pupuk, khusus nya pupuk bersubsidi, seringkali mengundang perdebatan yang menghangatkan. Para petani banyak mengeluhkan, mengapa di saat musim tanam tiba, pupuk pun menghilang di pasaran. Kelangkaan pupuk ini, tentu menyebabkan harga pupuk non subsidi pun menjadi mahal.

Catatan kritis nya adalah mengapa hal ini selalu berulang ? Lalu bagaimana dengan keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) itu sendiri ? KP3 yang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dinakhkodai oleh Sekretaris Daerah (SEKDA), apakah memiliki Master Plan untuk menjawab tantangan yang ada ?

Dalam kaitannya dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), kita sangat berharap agar lembaga ini benar-benar mampu berkiprah secara optimal. Walaupun anggota KP3 sebagian besar adalah pejabat Pemerintah, namun kita tetap optimis bahwa keberadaan KP3 ini tidaklah akan tercoreng oleh perilaku oknum-oknum yang relative kurang senafas dengan idealisme dibentuknya lembaga ini.

Tapi, sangat disayangkan. KP3 yang seharusnya dapat menjadi garda paling depan untuk menyelamatkan, mengamankan dan mengawal pelaksanaan kebijakan perpupukan, dalam kenyataannya acapkali masih terbentur pada masalah-masalah klasikal yang melanda bangsa ini. Kalau pun sudah terbentuk, di beberapa daerah, KP3 tak ubahnya seperti “macan ompong”. Di daerah lain terkesan lagi sedang mengalami “mati suri”. Lebih parah lagi jika dijumpai pula ada daerah yang belum membentuk KP3.

Gambaran KP3 yang demikian, sudah barang tentu bukan yang diharapkan. Kita ingin agar KP3 betul-betul menjadi “palang pintu” yang dapat tumbuh dan berkembang selaku pembela dan pelindung stakeholders, mulai dari para petani, penyalur, hingga ke distributor.

KP3 inilah yang akan bergerak paling depan, jika di suatu daerah dijumpai adanya distributor pupuk yang nakal. KP3 inilah yang akan tampil di garis depan, sekiranya terekam adanya pedagang musiman di pedesaan. Dan KP3 pun tidak akan tinggal diam seandainya terdengar adanya penimbunan pupuk bersubsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sejatinya sebuah KP3 adalah lembaga yang dalam kesehariannya senantiasa akan mempertontonkan keberpihakannya kepada para petani. KP3 bukan lembaga yang dibentuk hanya sekedar untuk melaksanakan program yang sifat nya gugur kewajiban. Dalam KP3 dipertaruhkan kepemimpinan seorang Sekda.

Oleh karena itu, KP3 tidak mungkin akan mengkhianati kebutuhan dan kepentingan petani. KP3 tidak boleh hanya berpihak kepada kepentingan pedagang dengan mengorbankan aspirasi kaum tani. Tidak juga akan mendahulukan para produsen pupuk, karena setiap bulan sering nenjamu nya.

KP3 pasti akan berteriak lantang sekiranya ditemui ada penyimpangan dalam penjualan pupuk bersubsidi. Bahkan KP3 pasti akan segera menindak tegas jika ada penyalur atau pengecer pupuk yang menjual harganya jauh di atas ketentuan harga Pemerintah.

Mewujudkan KP3 yang memiliki komitmen untuk mampu berperan selaku pembela dan pelindung kaum tani, rupanya bukan hal yang cukup mudah untuk dilakukan. Komitmen seperti itu, barulah terbatas pada sisi semangat atau cita-cita ideal saja.

Selain keinginan itu terhadang oleh masalah-masalah internal yang harus dialami oleh KP3, ternyata dari sisi persepsi masyarakat, terutama para petani pun, tampak masih belum memahami benar apa sesungguhnya yang menjadi tugas, peran dan tanggungjawabnya.

Dari sisi internal, ternyata sering ditemui kasus di daerah, pembentukan KP3 hanyalah sebuah tugas Pemerintahan. Mengingat ada aturan agar di setiap daerah dibentuk KP3, maka KPP pun didirikan.

Mereka terkadang lupa bahwa pembentukan KP3 itu memiliki sebuah semangat. Mereka boleh saja tidak terlalu memahami, jika dibalik pembentukan KP3 tersebut tersirat sebuah tugas mulia dalam melakukan bimbingan dan pencerahan terhadap kum tani.

Tapi, masalahnya akan menjadi lain, jika keberadaan KP3 menjadi ajang permainan oknum dan para anggotanya. Lebih sedih lagi bila KP3 pun dijadikan wahana untuk memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan orang lain.

Persepsi masyarakat terhadap KP3, tampaknya penting untuk dijadikan bahan renungan kita bersama. Di beberapa daerah seringkali ditemui hal-hal yang cukup menggelikan. Kaum tani di pedesaan umumnya tidak terlalu kenal dengan apa yang bernama KP3. Petani sepertinya kurang diberi penyuluhan tentang kehadiran KP3. Petani pun mungkin tidak pernah tahu apa yang menjadi tugas pokok dari KP3.

Suasana yang seperti ini, tentu saja sangat tidak kita harapkan untuk berlangsung terus-menerus. Kita ingin agar KP3 dikenal, dipahami dan dicintai kehadirannya oleh para petani. KP3 mestilah menyatu dengan kehidupan kaum tani. KP3 mestilah mampu memainkan peran sebagai pembimbing petani. KP3 adalah partner petani dikala suka dan duka. Dan KP3 pun penting disiasati agar dapat berkiprah seperti yang tersirat dalam semangat awal pembentukannya.

Guna menciptakan KP3 yang mampu “satu hati” dengan aspirasi kaum tani, memang bukan pekerjaan yang cukup mudah untuk ditempuh. Di sana sini terlihat banyak kendala yang menghadang. Jangankan untuk mengurus kaum tani, sekedar untuk “bernafas” saja, ternyata di beberapa daerah banyak KP3 yang mengalami kesulitan. KP3 umumnya masih belum mampu mengurus dirinya sendiri. KP3 seolah-olah terjebak dalam sebuah situasi yang dilematis.

Hal ini wajar terjadi, karena suka atau pun tidak, ternyata posisi, peran dan tanggungjawab KP3 rupanya belum dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Beberapa Pemerintah Daerah masih beranggapan bahwa KP3 identik dengan “pemadan kebakaran” saja.

KP3 baru akan diperankan dan difungsikan, sekiranya daerah tersebut memang sedang dilanda masalah kelangkaan pupuk. KP3 baru akan menggelar rapat jika diketahui ada laporan yang masuk mengenai keresahan kaum tani karena adanya penimbunan pupuk bersubsidi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

KP3 baru akan mengadakan koordinasi jika saja ada petani yang mengirim sms ke Menteri Pertanian bahwa di daerahnya sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. Dan KP3 pun akan dibuat “kalang kabut” bila Gubernurnya sudah mulai “risau” karena hampir setiap hari media massa memberitakan tentang mahalnya harga pupuk. Namun, jika tidak, dan suasananya terkesan “tenang-tenang saja”, maka KP3 pun identik dengan kondisi “ada dan tiada”. (*Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close