#iniruangkuHeadLine

Semangat Baru Perhutanan Sosial

Mediatataruang.com – Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat setempat. Perhutanan Sosial penting dirumuskan dalam sebuah Grand Desain sehingga dalam perjalanan nya dapat kita ukur kinerja nya.

Sesuai dengan Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Perhutanan Sosial bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan berusaha dan sumberdaya manusia. Program ini memiliki prinsip-prinsip dasar, di antaranya adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Pada 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut mengatur lima skema PS, yakni: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Nagari (HD/N), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan. Secara detail, kelima skema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Skema Hutan Desa (HD), yaitu hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa bagi kesejahteraan desa.
  2. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang hak pemanfaatan utamanya ddiberikan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
  3. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHS), berupa hutan tanaman pada hutan produksi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi melalui sistem silvikulur demi menjamin kelestarian hutan.
  4. Skema Hutan Adat (HA), yakni hutan yang berada di wilyah masyarakat hutan adat.
  5. Skema Kemitraan Kehutanan adalah adanya kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, sperti pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutam izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Saat ini program Perhutanan Sosial telah berlangsung sekitar 5 tahun. Dari target 12,7 juta hektar lahan yang tersedia dan wajib hukum nya untuk diberikan kepada masyarakat lewat Perhutanan Sosial ini, ternyata baru sekitar 4,5 juta hektar yang telah “diserahkan” kepada masyarakat. Sisa nya masih dalam proses, walau pun sekarang terekam tidak segencar di tahun-tahun awal pelaksanaan.

Catatan kritis yang perlu dibahas lebih dalam lagi adalah benarkah program Perhutanan Sosial saat ini sedang dihadapkan pada kondisi yang dilematis ? Di satu pihak masih belum terpenuhi nya target untuk “memberikan” lahan kepada masyarakat, dimana menurut data terkini masih diatas angka 7,5 juta hektar; dan di sisi yang lain, ternyata lahan-lahan yang telah diberikan kepada masyarakat pun, terekam masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Bahkan tidak sedikit yang terbengkalai, karena ketidak-mampuan untuk mengelola nya. Di beberapa lokasi terekam ada juga yang membiarkan lahan yang diterima nya, karena tidak ada nya biaya untuk menggarap nya. Atas hal yang demikian, sangatlah tepat bila dalam kesempatan yang baik ini kita pertanyakan : Adakah semangat baru Program Perhutanan Sosial ?

Program Perhutanan Sosial merupakan perwujudan dari Nawacita, yakni:
Ke-1, Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia
Ke-6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Ke-7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Sesuai dengan Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Perhutanan Sosial bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan berusaha dan sumberdaya manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya lahan seluas 12,7 hektar yang siap dijadikan objek program ini.

Sebagai sistem pengelolaan hutan lestari, program Perhutanan Sosial memang telah dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang normatif. Keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, menjadi tujuan penting yang harus diwujudkan dalam program ini. Keberadaan hutan dalam kehidupan, mestilah mampu memberi keberkahan bagi masyarakat sekaligus juga mampu menciptakan kelestarian hutan itu sendiri.

Yang perlu kita diskusikan selanjut nya adalah mengapa dalam waktu belakangan ini, program Perhutanan Sosial seolah-olah mulai meredup dan tidak terdengar nyaring lagi suara nya ? Para pegiat Program pun tampak seperti yang kelelahan, mengingat banyak masalah yang dihadapi oleh para penerima lahan di lapangan. Lebih sedih nya lagi, di lapangan terkesankan program Perhutanan Sosial seolah-olah hanya milik nya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) semata.

Ini yang tidak betul. Perhutanan Sosial adalah program bersama, baik Pemerintah Pusat atau Daerah. Perhutanan Sosial adalah program yang sifat nya multi-sektor dan bukan program yang sifat nya sektoral. Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan dengan semangat Perhutanan Sosial, diharapkan mulai memberikan gagasan-gagasan terbaik nya guna mempercepat terwujud nya tujuan program Perhutanan Sosial itu sendiri.

Begitu pun dengan Pemerintah Daerah, baik Provinsi atau pun Kabupaten/Kota. Gubernur, Bupati dan Walikota, dipandang perlu untuk mulai memberi perhatian serius terhadap program Perhuranan Sosial yang berada di daerah nya. Mereka penting untuk mempunyai “sense of belonging” dan “sense of progress” terhadap pengembangan program Perhutanan Sosial. Bahkan terasa lebih afdol bila mereka pun memiliki “sense of responsibility” juga.

Hal ini perlu diingatkan, karena walau bagaimana pun para Kepala Daerah ini, dituntut untuk proaktif guna mensukseskan Nawacita itu sendiri. Para Kepala Daerah diminta untuk dapat memberi pemikiran-pemikiran terbaik nya guna lebih mempercepat terwujud nya tujuan program Perhuranan Sosial. Tak menutup kemungkinan bila KLHK pun dapat memberi penghargaan khusus kepada Kepala Daerah yang memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap program Perhutanan Sosial ini. (*Entang Sastaatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close