#iniruangkuHeadLine

Dibalik Panggung Ide Transfer RTH

Mediatataruang.com – Retribusi IMB dihitung berdasarkan kelompok, jenis, luas, dan jumlah lantai bangunan. Juga luas perkerasan, panjang pagar, dan saluran penghantarnya. Besaran retribusi memperhatikan biaya-biaya pemeriksaan, penelitian teknis dan administrasi, serta pengawasan dan pengendalian.

Dari definisi di atas, penerimaan retribusi dapat disimpulkan bergantung pada kuantitas obyek bangunan yang ditata dan diawasi. Bukan kualitas yang bernilai relatif terhadap obyek pajak (NJOP), misalnya.

Penerimaan retribusi DKI Jakarta berkisar 1,3 – 1,4% dari PAD (2017-2020). Sementara PAD-nya sendiri, pada periode yang sama, berfluktuasi antara 67,7 hingga 73,4% dari total Penerimaan Daerah.

Tahun 2020, total pendapatan mereka turun 10,3% dibanding tahun sebelumnya. Pandemi tentu sangat mempengaruhi. Penurunan terbesar justru terjadi pada Pajak Daerah yg menyumbang sekitar 85% PAD. Besarnya 18,14%.

PAD DKI sekitar 70% dari total pendapatannya. Sementara itu, 57% dari Pajak Daerah yang merupakan 85% PAD tadi, bersumber dari pos-pos yang berkaitan dengan aktivitas bisnis properti. Baik yang langsung, seperti BPHTB dan PBB. Maupun yang tak langsung terkait, seperti Pajak Restoran, Hotel, PPJ, Parkir, Reklame, dan Hiburan.

Dengan demikian, geliat aktivitas pendirian bangunan yang tercermin dari kuantitas IMB, sangat significant terhadap sumber pendapatan daerah DKI.

Sejak tahun 2017 hingga 2019, target pencapaian retribusi IMB meleset semakin lebar. Berturut-turut 81% (Rp 260,6 miliar dari Rp 320 miliar), 65% (Rp 227,6 miliar dari Rp 350 miliar), dan 54% (Rp 191,3 miliar dari Rp 353,5 miliar).

Tahun 2020, capaiannya memang melampaui anggaran (109%). Tapi karena sudah dikoreksi terkait pandemi covid-19. Tahun 2020 besarannya hanya 51% dari anggaran 2019.

Penurunan kuantitas pembangunan properti di DKI Jakarta bisa menjadi mimpi buruk. Sebab, untuk mempertahankan pundi-pundi pendapatan, mau tak mau mereka harus meningkatkan kualitas (nilai) dasar pengenaan pajak yang dipungut. Seperti NJOP. Atau tarif dasar parkir, misalnya.

Hal ini juga menjelaskan strategi konyol soal ‘transfer besaran RTH’ yang diwacanakan baru-baru ini. Seperti orkestra sumbang, baik pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, sahut menyahut saling memperkuat gagasan absurd tersebut.

Jika menerapkan pendekatan Neraca Ruang, kemungkinan besar kinerja DKI Jakarta hari ini sudah sangat buruk. Kemampuan menopang biaya operasional dan pemeliharaan ‘asset utama’-nya — yakni manusia yang menghuni kawasan ibukota itu — sudah carut-marut. Bahkan mungkin bisa dkategorikan bangkrut. Sebab, produktivitas assetnya, berdasar kewenangan yang ada, tak lagi setara dengan biaya yang wajib dikeluarkan.

Kebijakan sembrono mengalihkan RTH, atau meningkatkan nilai dasar pengenaan pajak sebagaimana NJOP dan tarif parkir, akan semakin memperburuk kinerja Neraca Ruang mereka.

Beberapa kawan sering mengeluhkan soal singkatnya umur kekuasaan politik. Yakni cuma 5 tahun per periode dan maksimal hanya boleh dipilih 2 kali berturut-turut. Sejauh ini, sebetulnya pendekatan Neraca Ruang-lah yang mampu mengendalikan sekaligus membatasi kesemena-menaan kekuasaan politik itu. Agar tak suka hati mendahulukan kepentingan jangka pendek. Tapi abai terhadap dampak ikutan jangka panjang (collateral damages) yang harus ditanggung daerah dan masyarakatnya di kemudian hari.

Tapi pemikiran kompehensif dan terintegrasi seperti itu, tak mungkin, atau amat sulit dilirik badut-badut yang berkuasa tapi sok paham tataruang. (Mardhani, Jilal — 17 November 2021)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close