Mediatataruang.com – Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan juga UU No.24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana merupakan elemen penting dalam mitigasi bencana yang bersifat non struktural.
Dalam Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dikatakan bahwa salah satu elemen penting dalam kegiatan mitigasi bencana adalah penyiapan Rencana Tata Ruang berdimensi mitigasi bencana, selain memuat unsur rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana.
Sementara itu, siklus penanganan bencana dapat diklasifikasikan menjadi dua tahapan, pra bencana dan paska kejadian bencana. Pada fase paska bencana mencakup upaya tanggap darurat dan upaya rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, sandang pangan, hunian sementara, relokasi permukiman ke tempat yang lebih aman, pengembalian kemampuan sosial ekonomi masyarakat mendekati sebelum kejadian bencana.
Langkah yng harus dilakukan sehubungan dengan konsep penataan ruang dalam konteks penanggulangan bencana adalah:
- Pemerintah pusat memberikan mandat pengelolaan dan pengendalian agar proses mitigasi tercapai optimal.
- Kepala daerah harus memiliki kesadaran terhadap risiko bencana yang selaras dan tertuang dalam visi misi RPJMD
- Pemerintah daerah mengevaluasi dan merevisi serta menyelaraskan Peta Rawan Bencana dengan semua produk penataan ruang baik rencana umum dan rinci dalam segala tingkatan.
- Pemda melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara tegas kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.
- Pada tahap prabencana, pemda harus langsung melakukan mitigasi bencana dengan menetapkan kawasan rawan bencana harus bebas bangunan dan permukiman.
- Pada tahap pasca bencana, pemda melakukan evaluasi dan revisi produk tataruang terhadap lokasi terdampak bencana dan penetapan relokasi pascabencana.
- Pemda menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan dan panduan rancang kota (PRK) kawasan perkotaan/ kawasan strategis/kawasan wisata unggulan berdasarkan hasil konsolidasi dan merekonstruksi lahan
- Ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak dan dirancang sebagai tempat evakuasi bencana dan posko pengungsian dilengkapi fasilitas pembangkit listrik mandiri bertenaga surya, ketersediaan sarana telekomunikasi, pompa hidran, sanitasi dan sarana air bersih.
- Membangun masyarakat yang memiliki budaya sadar bencana, paham jenis kebencanaan, siap dan sigap hidup di lokasi rentan bencana berdasarkan kearifan lokal.
9 point’ diatas merupakan langkah konkrit absolut pengendalian dari sisi penataan ruang, jika keinginan untuk tanggap dan resilient/berketahanan diinginkan terwujud.(*Juniar Ilham Prd)
