Mediatataruang.com – Kisruh pupuk bersubsidi masih terus berlangsung, sekali pun satu tahun lalu, Presiden Jokowi telah “turun tangan” dan mengkritisi perjalanan kebijakan pupuk bersubsidi ini. Menurut catatan Kementerian Pertanian sendiri, sedikit nya ada 5 potensi masalah penting terkait penerapan kebijakan pupuk bersubsidi.
Ke 5 hal tersebut adalah yaitu : perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan produktivitas. Ke 5 potensi masalah ini, sudah sepatut nya dicermati dengan seksama.
Sebab, kalau kita rekam ulang apa-apa yang menjadi problematika pupuk bersubsidi, umum nya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun nya. Kita sendiri tidak tahu persis, mengapa masalah pupuk bersubsidi di negeri ini, terlihat cukup sulit untuk disolusikan dengan tuntas.
Kesan nya, persoalan pupuk bersubsidi, seperti ada yang memelihara untuk tetap lestari di Tanah Merdeka ini. Dilihat dari urgensi problematika nya, kebutuhan pupuk bersubsidi sendiri, sangat dibutuhkan petani di kala musim tanam tiba, dimana petani sangat membutuhkan guna memupuk tanaman nya.
Ironis nya, di saat petani memerlukan pupuk, ternyata pupuk nya menghilang dan petani pun menjadi kesulitan memperoleh nya. Kejadian ini, mesti nya dapat diantisipasi sedini mungkin. Sebab, musim tanam itu sendiri, secara besar-besaran hanya berlangsung dua kali dalam setahun.
Pertanyaan nya adalah masa kita tidak mampu menuntaskan akar masalah nya ? Yang membuat kita sedih adalah mengapa hampir setiap tahun kita disodorkan pada masalah yang sana ? Bila demikian, tidaklah terlalu keliru kalau kemudian ada pihak yang menyatakan Pemerintah terkesan tidak serius dalam mensolusikan masalah pupuk bersubsidi ini.
Apakah betul seperti itu ? Rasa-rasa nya, tidak seperti itu juga. Pemerintah sendiri, tampak hampir setiap tahun melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pupuk bersubsidi. Mulai dari sisi perencanaan hingga tata kelola nya di lapangan. Persoalan nya mengapa semakin sering dievaluasi ternyata pokok masalah nya belum juga ditemukan.
Padahal, bila kita urai satu per satu dari 5 potensi masalah seperti yang digambarkan Kementerian Pertanian diatas, mesti nya bakal ditemukan solusi cerdas untuk menuntaskan nya. Yang penting diberi titik tekan adalah apakah Pemerintah telah memiliki Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yeng berkualutas atau tidak ?
Kebijakan Pemerintah yang menerapkan subsidi pupuk di hulu dan tidak dihilir, kerap kali mengemuka dalam berbagai diskusi yang membedah kebijakan pupuk bersubsidi. Usulan agar subsidi kepada pabrikan dialihkan langsung ke petani, ternyata tidak segampang kita membolak-balik telapak tangan. Semua keinginan tersebut butuh pengkajian yang menyeluruh, sehingga tidak mengganggu kebijakan yang tengah berlangsung.
Berbagai soal terkait dengan pupuk bersubsidi, sebenar nya dapat diatasi, seandai nya secara detil daoat dipetakan masalah nya. Kata kunci nya tetap berada dalam Tata Kelola yang dilakukan. Coba mulai dari perencanaan. Apakah dalam desain perencanaan nya kita sudah menerapkan pendekatan partisipatif, aspieatif, atas-bawah dan teknokratik ? Ataukah belum, dimana pengelolaan nya masih berpatokan oada pola-pola lama yang selama ini ada ?
Lalu, apakah para penentu kebijakan sudah mampu melahirkan pendekatan deteksi dini dalam menerapkan kebijakan yang dipilih nya, sekaligus mulai menghentikan pendekatan sebagai pemadam kebakaran ? Selanjut nya bagaimana pula dengan keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang sengaja dibentuk untuk melancarkan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi ?
Kalau saja boleh jujur, 5 masalah serius seperti yang disampaikan diatas, pada inti nya disebabkan oleh kelengahan dan kelalaian para pengeola kebijakan pupuk bersubsidi dalan melaksanakan tugas dan fungsi nya. Bila mereka mau bersungguh-sungguh melakoni nya, tentu persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan segera. Sayang nya, kesungguhan itu masih belum dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
Semangat diluncurkan nya kebijakan pupuk bersubsidi, sejati nya adalah untuk membantu petani agar mereka dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman nya, sekaligus mempercepat terwujud nya kesejahteraan. Oleh karena nya, bila sekarang ini kita mendengar ada nya kelucuan dan keanehan, maka menjadi tugas kita bersama untuk membenahi nya.
Apa pun cerita nya, petani masih butuh pupuk yang murah dan terjangkau. Dengan daya beli yang relatif terbatas, petani tidak mungkin akan mampu membeli pupuk dengan harga yang terjadi di pasar. Itu sebab nya, Pemerintah menelorkan kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan ini jelas merupakan wujud nyata dari keberpihakan negara terhadap petani.
Tinggal sekarang, bagaimana langkah yang sebaik nya kita tempuh agar segudang persoalan yang mengganggu mulus nya kebijakan pupuk subsidi, dapat ditangani secara cerdas. Kita jangan pernah merasa ragu untuk menuntaskan nya. Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, memang harus dibenahi, bahkan sudah sangat mendesak untuk direvitalisasi. Termasuk penting nya “giving a new life” bagi mereka yang kini menjadi penentu kebijakan nya sendiri.(*Entang Sastraatmadja).
