#iniruangkuHeadLine

Jaminan Keberlanjutan Perhutanan Sosial

Mediatataruang.com – Pendapat yang merisaukan Program Perhutanan Sosial hanya akan berlangsung di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kerap kali mengemuka tatkala sedang berlangsung diskusi terkait dengan masa depan Program Perhutanan Sosial. Yang disampaikan, jelas bukan hanta analisia, namun benar-benar berbasis fakta di lapangan.

Kekhawatiran ini lumrah terjadi, karena kalau kita cermati yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ternyata Program Perhutanan Sosial, seolah-olah milik nya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semata guna “memuluskan” apa yang selama ini menjadi kemauan politik nya Presiden Jokowi.

Beberapa pegiat pembangunan kehutanan malah menuding para aktor intelektual yang merancang dan menyiapkan Program Perhutanan Sosial, hingga saat ini, belum mampu menciptakan “networking thinking” (jejaring berpikir) diantara para penentu kebijakan lain, baik di Pusat atau Daerah. Para pihak tampak masih asyik dengan pemikiran nya masing-masing.

Padahal, sebagai program yang memiliki cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat desa hutan dan sekitar nya, Program Perhutanan Sosial, mesti nya dipahami pula secara utuh, holistik dan komprehensif oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian tujuan mulia diatas.

Hal ini sangat penting kita cermati, karena berdasarkan pantauan di lapangan, terekam ada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang kurang menghayati tentang Program Perhutanan Sosial. Dalam perjalanan nya ada juga Kepala Daerah yang “menolak” terhafap Program Perhutanan Sosial.

Kalau pun mereka harus terlibat dalam kegiatan nya, seperti harus hadir dalam pembagian sertifikat lahan mengingat kedatangan Presiden di daerah nya, maka yang mereka lakukan hanyalah sebatas gugur kewajiban. Di benak nya, Program Perhutanan Sosial, lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan dalam pencapaian indikator kinerja Gubernur atau Bupati/Walikota.

Lebih sedih lagi, jika mereka pun seperti yang tidak mempunyai “sense of belonging” dan “sense of respobsibility” terhadap keberadaan Program Perhutanan Sosial itu sendiri. Dihadapkan pada kondisi yang demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selama ini membawa pedang samurai nya, diharapkan berani sesegera mungkin melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Perhutanan Sosial.

KLHK tidak boleh lagi asyik sendiri dalam menyelenggarakan program ini di lapangan. KLHK perlu membuka diri untuk melahirkan pemikiran cerdas tentang penerapan Program Perhutanan Sosial di lapangan. Saat itulah diperlukan ada nya sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat, Daerah, Dunia Usaha, Akademisi, Komunitas dan Media Massa, guna menyusun desain perencanaan secara teknokratik.

Bila selama ini sinergitas dan kolaborasi antar lembaga belum berjalan dengan baik, karena beragam kendala yang ada, maka mulai sekarang kita perlu merubah mind-set Program Perhutanan Sosial itu sendiri. Perhutanan Sosial adalah kebijakan yang sifat nya multi-sektor. Pengelolaan nya membutuhkan kebersamaan dari para pihak yang ikut andil di dalam nya.

Sebagaimana diketahui, Perhutanan Sosial bukan program hanya untuk bagi-bagi lahan kepada masyarakat. Lahan 2 hektar yang dibagikan nya, mesti mampu membawa perbaikan nasib dan kehidupan kepada yang menerima nya. Lahan tersebut harus betul-betul mampu menjadi sumber kehidupan dan sumber penghidupan nereka yang mengelola nya.

Itu sebab nya, dalam tataran pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan ada nya dukungan pembiayaan sebagai modal kerja para penerima lahan itu sendiri. Sayang nya, dalam perkembangan nya, dukungan pembiayaan ini belum direncanakan dengan baik. Akibat nya, para petani desa hutan yang tidak memiliki modal untuk menggarap lahan yang diberikan nya itu, terlihat hanya bisa bengong-bengong saja di lapangan.

Kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir tahun 2024. Arti nya sekitar 3 tahun lagi Beliau akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Target memberikan lahan kepada masyarakat sebesar 12,7 juta hektar hingga tahun 2024 nanti, kelihatan nya sukar untuk dicapai. Hingga saat ini, baru sekitar 4,5 juta hektar lahan yang telah diberikan kepada masyarakat. Catatan kritis yang dapat disampaikan, apakah sisa nya sebesar 8,2 juta hektar akan dapat diberikan kepada masyarakat ?

Rasa-rasa nya berat. Jangankan membagikan yang 8,2 juta ton, yang sudah diberikan kepada masyarakat sejumlah 4,5 juta ton saja, kini mengundang persoalan yang cukup pelik dan tidak gampamg dicarikan solusi nya. Banyak petani yang sudah diberi lahan 2 hektar menjadi bingung, karena tidak memiliki modal kerja untuk mengolah dan mengelola lahan yang diterima nya itu. Suasana semacam ini tampak mengemuka di berbagai daerah dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ketidak-mampuan para penerima lahan karena tidak memiliki modal kerja untuk menggarap lahsn yang dikuasai nya, mesti nya sudah dapat diantisipasi sejak jauh-jauh hari. Hal yang semacam ini, tentu tidak akan terjadi sekira nya Program Perhutanan Sosial ini di desain dalam perencanaan nya secara sistem yang diwujudkan lewat suatu Grand Desain Pethutanan Sosial yang berkualitas.

Mengingat sampai sekarang kita belum memiliki Grand Desain yang dapat menatap 25 tahun ke depan, boleh jadi Program Perhutanan Sosial yang dilakoni selama ini akan disodorkan pada kendala-kendala yang cukup rumit. Namun begitu, kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi nya. Kita harus tampil prima sekaligus dapat memberi solusi terbaik nya. Sebab, jika tidak, boleh jadi keberlanjuran dari program ini pun masih menjadi pertanyaan banyak pihak. (*Entang Sastaatmadja).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close