#iniruangkuHeadLine

MK Menangkan Gugatan UUCK

Mediatataruang.com – Sudah sejak awal diprediksi akan menuai masalah, penerapan pola sentralistik Daerah belum sepenuhnya sadar akan esensi “Penyelenggaraan Penataan Ruang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat” banyak haknya diambil melangkahi keotonomiannya.

Menarik apa yang disampaikan senior pak Son Diamar, itulah seharusnya yang dilakukan, tanpa mengesampingkan kepentingan jangka panjang.

PUTUSAN MK 25/11/2021:
UU Cipta Kerja “Inkonstitusional”…

INI PARAH…

UU yg semula diinginkan mpercepat mpermudah investasi jadi mhambat…

Mungkin… para perumus itu… memang miskin ilmu kebijakan yg lengkap, lintas fungsi, dan integrasi… taunya hanya ilmu “pedagang”…

baca juga MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki

Harusnya gunakan ilmu kebijakan negara yg brbasis nilai nilai sosial dan lainnya, bukan hanya ekonomi tanpa cerdas pula…

Paling buruk: lalaikan UUD 45… dan lalaikan pula “sekadar” prosedur mbuat UU… terlalu…

Para mentri di sekneg, setkab, prekon… hebat?

NKRI ini luas, seluas Eropa… kewenangan itu harus dibagi secara vertikal antara pusat, provinsi, dan kab/kota… tak mungkin sentralistis segala uzin dan keputusan oleh pusat… hasilnya MACET dan OLIGARKI…

Harus juga dibagi horizontal antar lembaga setingkat… tak mungkin segala izin dan keputusan oleh satu dua organ…

Walau bisa DIGITAL on-line itu tak mungkin baik… karena tetap keputusan itu harus ada WISDOM MANUSIA BAIK yg kenal lapangan… di 34 provinsi dan 500an kab/kota… dan manusia baik di bidang masing masing… banyak yg baik…

KERJA HARUS BERBAGI

Bagaimana solusi atas putusan MK itu?

Merevisi UU CK 2 tahun bisa akibatkan berhenti investasi…

Tapi yg lebih berbahaya:
KETIDAK PUASAN dan KETIDAK PERCAYAAN… yg diulik orang politik mnjadi bahaya politik…

Presiden harus cari cara baru…
Singkirkan sebagian org lama…
Buat trobosan kebijakan agar tetap kerja sukses…

Kebijakan lain yg fundamental… sesuai UUD 45…

  1. UU sistem Pengelolaan SDA afil sesuai Pasal 33 UUD 45… mekembagajan ekonomi dg usaha bersama… SDA utk sebesar besar kmakmuran rakyat, bukan utk sglintir konglomerat …
  2. Ubah cara kerja Bappenas, kementrian2 ekonomi dan keuangan…
  3. Dorong semua mentri gub bup walikota mbuat program proaktif Cipta Kerja berbasis SDA yg kaya… tanpa harus menunggu investor… yg “foot loose” pula… cukup dg perpres…
  4. Lakukan reformasi organ dan SDM kementrian kembaga… yg beneran… bukan “tambal sulam”… utk realisasikan harapan awal UU CK… tanpa gunakan UU CK yg “inkonstitusional itu”…

Untuk NKRI maju, makmur, dan adil…

Semoga Allah berikan berkah… Aamiin(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close