#iniruangkuHeadLineNasional

Titik Lemah Perhutanan Sosial

Mediatataruang.com – Salah satu tujuan dikembangkan nya Perhutanan Sosial, karena program ini dianggap mampu mewujudkan tercipta nya keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial. Masyarakat yang “diberi” lahan dimintakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan nya.

Kemudian lingkungan disekitar nya dapat di tata dengan baik, sehingga keasrian fan kelestarian lingkungan terpelihara. Dan kalau program ini dapat betrjalan dengan baik, maka inter-aksi sosial akan terbangun, sehingga terjelma sikap kesetia-kawanan sosial diantara sesama anak bangsa.

Hingga kini Program Perhutanan Sosial telah berjalan di berbagai daerah. Ada yang berhasil, namun ada juga yang gagal. Dari temuan di lapangan, kegagalan Program Perhutanan Sosial, umum nya disebabkan oleh beberapa hal, diantara nya pertama, mind-set yang berbeda antara pengambil kebijakan dengan masyarakat penerima program,

kedua, data base para petani penerima program yang belum berkualitas, ketiga, di awal program digelindingkan tidak didukung oleh Grand Desain dan Road Map yang terukur, keempat, belum terbangun nya semangat multi-sektor diantara perumus kebijakan, baik Pusat atau Daerah dan kelima, lemah nya kegiatan Penyuluhan/Advoksi bagi masyarakat.

Terkait dengan mind-set, tentu perlu dilandasi oleh pemahaman yang utuh terhadap pemaknaan dari mind-set itu sendiri. Dari beragam literatur, Mindset, dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dengan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berfikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan hingga masa depan seseorang.

Program Perhutanan Sosial, mesti nya dimulai dengan membangun mind-set yang sama diantara para pemangku kepentingan, khusus nya mereka yang diberi kehormatan dan tanggungjawab “menggodok” strategi, kebijakan, program dan kegiatan nya. Hal ini penting dicatat, karena tanpa ada nya mind-set yang sama, bisa saja diantara para perumus kebijakan terjadi perbedaan petsepsi yang cukup mendasar.

Suasana ini sempat terjadi di awal pelaksanaan program, dimana ada Kepala Dinas Kehutanan yang “menolak” secara halus dilakukan nya program Perhutanan Sosial di daerah nya. Akibat nya, dibandingkan dengan daerah-daetah lain, pengembangan program Perhutanan Sosial di daerah tersebut, boleh dibilang telat.

Mind-set yang sama diantara para pemangku kepentingan yang ikut serta dalam Program Perhutanan Sosial adalah “syarat mutlak” yang harus disiapkan dengan matang. Mind-set Presiden Jokowi terkait Perhutanan Sosial ini, tentu harus sama dengan yang berada di benak nya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran nya, baik di Pusat atau Daerah.

Para Menteri lain dan jajaran nya pun, perlu untuk memahami dengan baik soal Perhutanan Sosial. Begitu pun dengan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Mereka penting memiliki mind-set yang dama terhadap Perhutanan Sosial ini. Yang tak kalah penting nya, mereka yang basis nya dunia usaha, akademisi, komunitas dan media pun seharus nya memperoleh gambaran yang utuh terhadap Perhutanan Sosial

Mind-set Perhutanan Sosial perlu dibangun lewat sebuah “network”, sehingga masing-masing pihak akan memahami apa yang harus digarap nya. Sebuah kekeliruan yang dangat fatal, bila Perhutanan Sosial hanya menjadi beban Kementetian LHK dan Stakeholders Kehutanan lain nya. Kita perlu menjadikan Perhutanan Sosial adalah program bersama diantara para pihak yang memiliki semangat untuk membangun keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial.

Titik lemah berikut nya terkait dengan “data base” para petani yang digunakan dalam perumusan program Perhutanan Sosial. Yang lebih mengedepan dalam hal ini adalah tentang potret penerima manfaat utama dari Program Perhutanan Sosial ini yakni para petani yang berada di sekitar desa hutan. Selama ini ada kesan penyama-rataan dari para penerima program Perhutanan Sosial.

Yang penting, mereka perlu diberi lahan garapan sebesar 2 hektar. Sayang, kita melupakan bagaimana data per petani nya itu sendiri. Akibat nya wajar, bila setelah mereka diberi lahan, maka ada yang langsung digarap, namun ada juga yang terbengong-bengong, karena tidak memiliki modal kerja untuk menggarap nya. Ini jelas soal serius yang perlu dicarikan solusi nya. Usul konkrit nya, seiring dengan perjalanan program Perhutanan Sosial ke depan, sebaik nya kita benahi data para penerima program agar lebih berkualitas lagi.

Tidak disiapkan nya Grand Desain lengkap dengan Road Map program Perhutanan Sosial di awal pengembangan nya, jelas ini merupakan titik lemah lain dari program Perhutanan Sosial. Hal ini penting disampaikan, karena tanpa ada nya Rencana Besar terkait program Perhutanan Sosial, maka kita akan kesulitan untuk mengukur hasil akhir dari program yang cukup monumental ini.

Hasil akhir program Perhutanan Sosial, tentu tidak diukur dari kesuksesan memberi lahan kepada para petani desa hutan, namun yang lebih pokok lagi adalah sampai sejauh mana program Perhutanan Sosial ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku utama nya. Bagi-bagi lahan adalah urusan gampang. Yang sulit, apa yang harus disiapkan, setelah lahan tersebut diberikan kepada masyarakat.

Grand Desain dan Road Map Perhutanan Sosial yang dirancang sekama 25 tahun ke depan midal nya, diharapkan akan mampu mengukur keberhasilan semangat program ini dengan mengijuti Peta Jalan yang diikuti secara taat asas. Tanpa ada nya Grand Desain, dirisaukan keberlanjutan dari program ini akan menjadi tanda tanya besar. Apalagi jika belajar dari sejarah, ganti kekuasaan, biasa nya diikuti dengan ganti kebijakan.

Titik lemah yang keempat adalah belum terbangun nya semangat multi-sektor dalam program Perhutanan Sosial, baik dari sisi perencanaan atau penerapan nya. Muncul kesan program Pehutanan Sosial adalah “kepunyaan Kementerian LHK”. Akibat nya tidak mengherankan, bila dalam penetapan politik anggaran nya pun lebih mengemuka sebagai anggaran sektoral. Padahal, Perhutanan Sosial adalah program yang sifat nya multi-sektor.

Titik lemah yang kelima adalah tidak optimal nya Penyuluhan yang diberikan kepada para penerima manfaat program Perhutanan Sosial itu sendiri. Semangat penyuluhan yang ditempuh melalui sistem pendidikan non formal dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, rupa nya tidak digarap dengan cerdas. Kita butuh penyuluh yang memahami proses pendampingan, pengawalan, pengawasan dan pengamanan terhadap program Perhutanan Sosial secara sistemik dan bukan cuma sekedar pendampingan semata.

Perhutanan Sosial adalah kebijakan dan program yang cukup menjanjikan, sekira nya kita mampu merancang perencanaan nya secara utuh, holistik fsn komprehensif. Tanpa perencanaan yang berkualitas, sangatlah sulit menjelmakan cita-cita yang sangat mulia ini. Beberapa titik lemah yang diuraikan diatas, hanyalah sekedar “pengingat” tentang masih ada nya kekurangan yang perlu ditata ulang kembali. Kita percaya, program Perhutanan Soslal merupakan kebanggaan kita bersama, bukan hanya kepunyaan Kemen LHK. (*Entang Sastraatmadja)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close