#iniruangkuHeadLine

Jangan Main-main Dengan Pangan

Mediatataruang.com – Menyitir apa yang disampaikan proklamator RI Bung Karno tentang betapa penting nya pangan bagi kehidupan, Ketua Dewan Pembina HKTI Prabowo Subianto yang saat ini juga diberi amanah menjabat Menteri Pertahanan RI, dengan tegas menyatakan, pengelolaan pangan di negeri ini perlu digarap secara serius, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi nya. Kita jangan pernah main-main dengan urusan pangan. Sebab, pangan menentukan mati dan hidup nya suatu bangsa.

Tegas dan lugas. Itulah kesan utama terhadap Ketua Umum HKTI Periode 2005 – 2015 ini, ketika memberi sambutan sekaligus membuka Musyawarah Nasional ke 6 Pemuda Tani HKTI belum lama ini. Prabowo juga mengingatkan dalam masa Pandemi Covid 19 ini, Pemerintah harus benar-benar mampu menjaga dan memelihara ketersediaan pangan secara lebih baik lagi. Ketersediaan pangan yang memfokuskan diri kepada hasil produksi dalam negeri, merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama.

Atas hal yang demikian, sah-sah saja kalau seorang Prabowo meminta kepada seluruh Keluarga Besar HKTI, termasuk Pemuda Tani nya, untuk sungguh-sungguh dalam mengelola pembangunan pertanian, guna mewujudkan ketahanan pangan bangsa yang kuat dan kokoh. Amanat semacam ini, tentu menjadi sangat penting untuk dicermati, mengingat sekarang ini proses regenerasi petani telah memperlihatkan kedap-kedip lampu merah. Kaum muda kita sudah enggan jadi petani, karena mereka sadar, menjadi petani di negeri ini tidak akan mampu membuat diri nya dapat hidup sejahtera.

Terlibat menjadi petani, hanya akan menambah antrian hidup miskin. Betul-betul cukup merisaukan. Apa jadi nya negara agraris tanpa petani ? Suasana nya menjadi semakin menjelimet, manakala diperoleh informasi, mereka yang sekarang ini berprofesi sebagai petani nelarang anak-anak nya untuk menjadi petani. Mereka rela menjual sawah milik nya hanya untuk membiayai anak-anak nya guna medapatkan pekerjaan di perkotaan. Di benak mereka menjadi petani bukanlah pilihan yang tepat untuk memperbaiki kualitas hidup.

Berdasarkan fakta yang mereka rasakan, melakoni profesi petani hanya mengukuhkan hidup miskin semata. Selain itu, mereka juga kecewa, mengapa Pemerintah membiarkan kondisi ini terus berlangsung. Apa susah nya, jika Pemerintah mengeluarkan sebuah jaminan bahwa berkiprah menjadi petani, dipastikan tidak akan hidup miskin. Garansi semacam ini menjadi penting untuk dibuat, agar mereka yang mau menjadi petani tidak selalu dihantui oleh jeratan kemiskinan. Catatan kritis nya, mengapa jaminan itu tidak pernah dibuat Pemerintah ?

Hal lain yang cukup penting untuk dijadikan bahan pencermatan bersama adalah soal pengelolaan pangan di daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 sebagai turunan dari Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lahir nya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nadional. Dalam UU 23/2014 ditegaskan, pangan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Penetapan pangan sebagai urusan wajib dan bukan urusan pilihan, menggambarkan bahwa Pemerintah betul-betul telah memposisikan pangan sebagai urusan yang penting dikelola secara serius. Dengan bahasa lain dapat disebutkan, urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Hadir nya Badan Pangan Nasional, tentu bukan hanya menambah jumlah birokrasi Pemerintahan, namun dibalik kelahiran lembaga pangan di tingkat nasional ini, pada dasar nya merupakan bukti Pemerintah terhadap penting nya masalah pangan digarap dengan penuh kehormatan dan tanggungjawab. Badan Pangan Nasional yang dalam Perpres nya diberi mandat untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan mampu mensolusikan masalah pangan yang hingga kini belum tergarap dengan baik.

Dilihat dari fungsi nya, Badan Pangan Nasional dituntut untuk mampu menjalankan fungsi khusus dan strategis. Dalam Perpres itu pun ditegaskan ada 11 fungsi yang dibebankan kepada Badan Pangan Nasional, yang umum nya terkait dengan kesungguhan untuk memperkokoh ketahanan pangan bangsa. Mulai dari sisi ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi, sistem informasi pangan, penganekaragaman konsumsi hingga ke soal keamanan pangan.

Badan Pangan Nasional, memikul tanggungjawab untuk mengkoordinasikan hal-hal diatas, baik dalam perumusan dan penetapan kebijakan atau pun dalam tataran pelaksanaan nya. Mereka yang optimis memiliki keyakinan, bila Badan Pangan Nasional dipimpin oleh sosok yang tepat dan amanah, maka tugas dan fungsi yang diberikan sesuai Perpres 66/2021 tersebut, bakal mampu dilaksanakan dengan baik. Badan Pangan Nasional merupakan inovasi di bidang kelembagaan pangan, yang keberadaan nya menunjukkan keberpihakan negara dalam pembangunan pangan.

Secara regulasi setingkat Peraturan Presiden, kini bangsa ini telah memiliki lembaga pangan tingkat nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional saat ini tengah digodok Pemerintah. Justru yang sering dibincangkan adalah siapa yang akan dipilih Presiden Jokowi u tuk menjadi orang nomor satu di Badan Pangan Nasional itu sendiri. Sekali pun penetapan Kepala Badan Pangan Nasional merupakan hak prerogatif Presiden, namun tidak ada salah nya bila kita pun menyampaikan aspirasi, terkait dengan kriteria-kriteria apa saja, yang sebaik nya dijadikan dasar penetapan orang nomor satu di Badan Pangan Nasional tersebut.

Dari seabreg kriteria yang ada, paling tidak ada tiga hal yang patut dipertimbangkan oleh Presiden dalam pencarian orang nomor satu di Badan Pangan Nasional ini. Pertama, tentu saja terkait dengan niat yang kuat untuk mewujudkan tujuan dibentuk nya Badan Pangan Nasional sebagaimana yang diamanatkan Perpres 66/2021. Kedua, diri nya menguasai ilmu dan teknologi yang sesuai dengan dibentuk nya Badan Pangan Nasional. Apakah yang berhubungan dengan prinsip manajemen dan pola kepemimpinan nya atau pun yang lebih berkaitan dengan soal-soal komunikasi di lapangan.

Ketiga, dikuasai nya metode atau cara yang cocok dalam menerapkan pemahaman ilmu dan teknologi yang dipahami nya itu ke dalam tata kelola pembangunan pangan itu sendiri. Badan Pangan Nasional lebih mengedepankan penting nya koordinasi, baik di Pusat atau Daerah. Koordinasi perencanaan, menjadi indikator utama dalam menerapkan nya di tataran pelaksanaan.

Kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lain nya, menjadi tuntutan yang harus segera dilakukan. Begitu pun dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pangan dan simpul koordinasi yang tepat, tentu saja membutuhkan metode tersendiri. Sosok yang diharapkan adalah orang yang mampu merajut kesemua nya itu, sehingga secara utuh dan holistik, mampu pula diwujudkan dalam kehidupan keseharian nya di lapangan.

Secara kemauan politik, kesungguhan Pemerintah untuk menggarap masalah pangan, rasa nya tidak perlu diragukan lagi. Tinggal sekarang bagaimana dengan tindakan politik nya. Persoalan uni tentu butuh pembahasan yang kritis. Sebab, banyak bukti yang menyatakan antara keinginan dan kenyataan, seringkali sulit untuk dibuktikan. Keinginan seolah-olah mengecat langit, kenyataan nya tidak pernah menapak bumi. Yang terjadi kemudian, masalah pun menjadi berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Kita percaya hal ini tidak akan terjadi dalam pembangunan pangan. (*Entang Sastraatmadja)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close