Mediatataruang.com – Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keroyokan adalah serangan beramai-ramai (orang ba8nyak). Kalau kita “mengeroyok” Perhutanan Sosial, berarti kita secara berbarengan mengebangkan program Perhutanan Sosial.
Atau boleh juga dikatakan, program Perhutanan Sosial bukan hanya milik nya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun juga menjadi kepunyaan Kementerian/Lembaga lain juga Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki kaitan dengan cita-cita mulia program Perhutanan Sosial itu sendiri.
Ini alasan nya mengapa para penentu kebijakan di setiap Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan program Perhutanan Sosial, tidak boleh berdiam diri, seolah-olah tidak hirau atas apa yang tengah terjadi, namun sudah seharus nya mereka pun proaktif, guna memberi catatan-catatan kritis terhadap berbagai persoalan yang muncul dari program Perhutanan Sosial ini.
Begitu pula dengan keikut-sertaan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai Kepala Daerah, mereka tidak bisa lagi hanya duduk manis dalam menyikapi program Perhutanan Sosial. Bagaimana pun juga mereka adalah para penentu kebijakan di daerah, yang bakal menentukan berhasil atau gagal nya program yang dirancang oleh Pusat.
Gubernur adalah “Wakil Pemerintah Pusat”. Arti nya terasa aneh bila ada Gubernur yang acuh tak acuh terhadap keberadaan program Perhutanan Sosial. Kalau saja Gubernur betul-betul memiliki “sense of belonging” terhadap program Perhutanan Sosial, pasti dalam APBD nya dapat kita lihat berapa anggaran yang diberikan nya guna mendampingi dan mengawal program Perhutanan Sosial.
Tapi jika tidak ada dukungan APBD nya, dapat disimpulkan sang Gubernur tersebut memang tidak peduli terhadap program yang mulia ini. Sikap semacam ini sebenar nya berlaku juga untuk para Bupati dan Walikota yang di daerah nya terdapat program Perhutanan Sosial.
Hal ini penting dicermati mengingat Perhutanan Sosial sejatinya merupakan program hutan untuk rakyat agar terwujud masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik. Perhutanan sosial ujung-ujung nya diharapkan akan mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Tinggal sekarang, bagaimana kita mampu mendesain nya agar semangat yang mengedepan ini akan dapat dibuktikan dalam tataran operasional nya. Inilah sebetul nya, mengapa Program Perhutanan Sosial membutuhkan “darah baru”, agar terbangun sebuah semangat baru, khusus nya yang terkait dengan “mind-set” dan kebijakan politik anggaran nya.
Program Perhutanan Sosial yang digelindingkan beberapa tahun me belakang, kerap kali mengundang banyak pihak untuk membahas nya. Saat itu, kalau ada cukup waktu, sebetul nya dapat disiapkan secara apik terkait Grand Desain Perhutanan Sosial untuk kurun waktu 25 tahun ke depan.
Sayang, hal seperti itu tidak sempat dilakukan. Kita sendiri tidak tahu dengan pasti, mengapa program yang sarat dengan nilai-nilai kemuliaan ini belum ditopang oleh ada nya Grand Desain pengembangan nya ke depan. Yang terekam ketika itu adalah ketergesaan untuk secepat nya melaksanakan program Perhutanan Sosial. Titik !.
Usulan tentang perlu dibuat Grand Desan/Master Plan/Rencana Besar Perhutanan Sosial, sebenar nya sudah sering diutarakan, khusus nya oleh mereka yang berbasis komunitas. Mereka khawatir, bila tidak dimulai dengan ada nya Grand Desain yang dirancang berdasar Naskah Akademik, program Perhutanan Sosial ini, tidak memiliki arah yang jelas.
Itu sebab nya, Road Map yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Grand Desain Perhutanan Sosial, akan memberi petunjuk bagaimana sebaik nya program ini digarap. Dari berbagai pertimbangan yang ada, dimintakan agar pola pendekatan program Perhutanan Sosial tidak menggunakan mekanisme keproyekan, namun sepantas nya menerapkan pendekatan gerakan.
Pendekatan ini dipilih agar lagu-lagu lama soal keproyekan ini tidak “meracuni” perjalanan program Perhutanan Sosial itu sendiri. Semua orang paham betul terhadap sistem keproyekan. Bila proyek nya selesai, maka bubar jalan juga proyek yang digarap nya.
Kita tidak ingin program Perhutanan Sosial ikut terjebak dalam pola proyek yang umum nya dibatasi oleh kurun waktu pendek.
Langkah menerapkan pola gerakan, sungguh merupakan hal yang tepat. Sebab, pola gerakan tidak akan dibatasi oleh ukuran waktu, tapi tetap akan berlanjut selama program ini diperlukan.
Selanjut nya, dari sisi penganggaran, disarankan agar mulai menerapkan politik anggaran multi-sektor, mengingat program Perhutanan Sosial perlu dikeroyok rame-rame oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam nya. Disadari, selama ini banyak Penentu kebijakan anggaran, baik di Pusat atau Daerah yang belum terbiasa menerapkan politik anggaran multi-sektor.
Mereka sudah terpolakan dengan pendekatan sektor. Namun demikian, mengingat program Perhutanan Sosial memiliki sifat multi-sektor, maka suka atau pun tidak, para perencana anggaran sudah harus berani menerapkan nya. Semangat “mengeroyok sebuah program yang multi-sektor, kini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Ya, sesegera mungkin mesti diterapkan. (*Entang Sastraatmadja).
