Siap-siap !! 10 Bangunan Di Puncak Bogor Akan Segera di Bongkar
Mediatataruang.com – Puncak, Kabupaten Bogor, 9 Desember 202, “Kolaborasi Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Puncak” Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur mengamanatkan penanganan permasalahan dan isu strategis di Kawasan Jabodetabek-Punjur dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial), yang jika diterapkan dengan baik akan menemukan akar permasalahan dan menciptakan solusi.
Dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat antardaerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kawasan Hulu Sungai Ciliwung merupakan kawasan dengan daerah tangkapan air hujan yang sangat luas dan strategis dikarenakan menjadi penyangga Ibukota Negara sehingga fungsi resapan dan aliran sungainya perlu dilindungi dan dikonservasi, sementara disisi lain pemanfaatan ruang pada kawasan hulu sungai ciliwung terutama pada Kawasan puncak Kabupaten Bogor dari sisi pariwisata menjadi magnet bagi bangkitan ekonomi dan populasi, pada sisi inilah diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang berupa pengenaan sanksi administratif maupun pidana atau yang bersifat restorative justice dengan asas ultimum remidium sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pengembalian fungsi ruang puncak berbasis konservasi inilah yang mendesak dilakukan agar bencana banjir yang terjadi di hampir tiap musim penghujan di Kawasan Ibukota Negara dapat tereliminasi secara signifikan, terukur dan terencana.
Secara alami bahwa setiap alur sungai memiliki ruang di kanan-kiri alirannya yang disebut dengan sempadan sungai, yaitu merupakan kawasan lindung setempat yang harus terbebas dari segala macam kegiatan yang mengganggu fungsi utamanya.
Gangguan tersebut berupa penyempitan aliran sungai dikarenakan aktivitas manusia maupun tertutupnya lahan sempadan sungai oleh tutupan permanen (seperti bangunan permanen maupun lantai beton) sehingga hal ini dapat meningkatkan laju aliran permukaan dan memperbesar potensi banjir ke bagian Tengah dan Hilir. Disinilah perlunya penataan dan penertiban sempadan sungaiterutama di Kawasan hulu agar fungsi konservasi Daerah Aliran Sungai Ciliwung (DAS) pulih baik secara ekologis maupun fungsional.
Berdasarkan hasil kegiatan fasilitasi penertiban DAS Ciliwung yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun ini, didapatkan temuan 42 (empat puluh dua) titik terindikasi melanggar sempadan sungai ciliwung dan melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Terhadap 42 (empat puluh dua) titik tersebut disepakati tindaklanjut kepada 13 (tiga belas) titik indikasi pelanggaran yang paling krusial dan kesemuanya telah mendapatkan Surat Peringatan dari Pemda Kabupaten Bogor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada akhir tahun ini 3 (tiga) titik telah disepakati kegiatan penertiban berupa pembongkaran yaitu di Cibulan River Cottage, Pondok Lembah Tirta dan Hotel Khatulistiwa.
Keberlanjutan dari aksi ini antara lain 10 (sepuluh) titik akan dilanjutkan kegiatan penertiban di tahun depan, sedangkan pada titik yang telah dilaksanakan pembongkaran akan dipasang plang papan peringatan agar sempadan sungai terjaga untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung setempat.
Kegiatan aksi penertiban ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang didukung oleh Komando Wilayah Militer III Siliwangi, Polda Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk melanjutkan kegiatan pembangunan sumur-sumur resapan dan revitalisasi Situ Danau Embung Waduk (SDEW) pada tahun-tahun berikutnya.
Diharapkan dengan adanya penertiban berupa pembongkaran dan penataan sempadan sungai Ciliwung ini dapat menjadi contoh aksi nyata bahwa pelanggaran penataan ruang tidak dapat di tolelir dan pengenaan sanksi bidang penataan ruang dapat dikenakan kepada seluruh pelanggar penataan ruang, baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang melakukan pelanggaran penataan ruang. Pengenaan sanksi ini diharapkan dapat memberi pesan tegas bagi pelanggar rencana tata ruang dan menimbulkan efek jera (detterent effect) serta dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi di kawasan Jabodetabek. (*)
